Jakarta EKOIN.CO – Pemerintah Indonesia menetapkan rencana pembangunan 18 proyek kilang dan fasilitas penyimpanan minyak di berbagai wilayah tanah air. Proyek ini ditaksir senilai Rp 232 triliun dan bertujuan meningkatkan ketahanan energi nasional melalui hilirisasi sektor migas. Meski ambisius, sejumlah pihak menilai proyek ini berisiko tinggi dan rentan mengalami pembengkakan biaya.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa proyek-proyek tersebut diserahkan kepada Danantara untuk ditindaklanjuti sebagai bagian dari program hilirisasi energi. Dari total Rp 232 triliun, sebanyak Rp 160 triliun akan dialokasikan untuk pembangunan kilang minyak, sementara Rp 72 triliun digunakan untuk pengembangan fasilitas tangki penyimpanan minyak.
“Proyek ini bertujuan membangun storage crude untuk ketahanan energi kita selama 21 hari,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (22/07). Ia menambahkan, sinergi antara Satgas Hilirisasi dan Danantara diharapkan mampu merealisasikan proyek yang saat ini masih dalam tahap perencanaan.
Risiko Pembengkakan Biaya dan Skala Produksi Kecil
Menurut Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas), proyek kilang ini menghadapi risiko besar berupa cost overrun atau pembengkakan biaya. Ketua Komite Investasi Aspermigas, Moshe Rizal, menyebut bahwa proyek berskala besar seperti ini seringkali melebihi estimasi biaya awal, terutama saat masuk tahap pembangunan.
“Ada potensi cost overrun, pas mulai pembangunan biasanya membengkak. Apalagi ini yang ditargetnya kan 18 kilang, ini pasti kilang-kilang kecil,” ungkap Moshe saat dihubungi Kontan, Kamis (24/07).
Ia juga menekankan bahwa kilang kecil biasanya hanya mampu memproduksi bahan bakar minyak (BBM) sekitar 50.000 hingga 100.000 barel per hari (bph). Sebaliknya, kilang berskala besar dapat menghasilkan lebih dari 300.000 bph.
Moshe menjelaskan bahwa skala produksi memengaruhi efisiensi biaya. “Prinsip bisnis dimana, kapasitas besar produksi besar maka kapasitas per unitnya akan makin kecil, begitu juga sebaliknya. Pengaruhnya adalah BBM nanti bisa lebih mahal,” ujarnya.
Tantangan Realisasi dan Potensi Mangkrak
Selain risiko pembengkakan biaya, proyek ini juga dinilai rawan tidak selesai tepat waktu, bahkan berpotensi mangkrak. Dengan lokasi proyek tersebar di 18 titik di seluruh Indonesia, tantangan logistik, perizinan, hingga pendanaan menjadi faktor yang harus diperhatikan secara cermat oleh pemerintah.
Bahlil mengaku optimistis, namun belum merinci jadwal pasti dimulainya pembangunan maupun target penyelesaiannya. Ia menegaskan bahwa proyek ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang memperkuat ketahanan energi nasional dan mendukung hilirisasi sektor strategis.
Hingga saat ini, belum diketahui secara pasti siapa saja investor atau mitra industri yang akan mendanai proyek kilang dan storage tersebut. Pihak Danantara juga belum memberikan pernyataan resmi terkait rencana teknis dan operasional proyek tersebut.
Dalam konteks kebutuhan energi nasional, Indonesia memang perlu meningkatkan kapasitas penyimpanan minyak mentah guna menjaga stabilitas pasokan dalam negeri. Saat ini, ketergantungan terhadap impor BBM masih tinggi, sementara kapasitas kilang dalam negeri belum mencukupi.
Pembangunan fasilitas penyimpanan minyak berkapasitas 1 juta barel diharapkan dapat menambah cadangan energi untuk kebutuhan nasional selama minimal 21 hari, sesuai target yang disampaikan pemerintah.
Namun, realisasi proyek ini masih harus menghadapi berbagai persoalan termasuk kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, serta teknologi pendukung. Pemerintah pun didorong untuk memastikan proyek ini tidak menjadi beban fiskal apabila terjadi pembengkakan biaya.
Dari sisi pengawasan, belum ada informasi apakah proyek ini akan diawasi langsung oleh lembaga independen untuk menjamin transparansi dan efisiensi penggunaan dana.
Secara keseluruhan, proyek pembangunan kilang dan storage minyak senilai Rp 232 triliun ini menjadi salah satu proyek infrastruktur energi terbesar di Indonesia dalam dekade terakhir. Namun demikian, tingkat kompleksitas dan risiko yang tinggi memerlukan perencanaan matang dan dukungan kebijakan yang jelas.
Langkah pemerintah mempercepat hilirisasi energi dinilai krusial, mengingat tingginya kebutuhan energi domestik dan pentingnya menjaga ketahanan pasokan energi nasional di tengah gejolak harga minyak global.
Ke depan, keberhasilan proyek ini dapat menjadi contoh penting dalam pengelolaan proyek strategis nasional berbasis hilirisasi, dengan harapan mampu meningkatkan kemandirian energi dalam jangka panjang.
Namun apabila proyek ini gagal dikelola dengan baik, dikhawatirkan justru akan menambah beban fiskal dan menimbulkan masalah sosial di lokasi proyek akibat mangkraknya pembangunan.
Pengawasan dan keterlibatan publik juga diperlukan agar proyek yang didanai dengan jumlah besar ini memberikan manfaat optimal bagi negara, serta tidak menimbulkan potensi kerugian keuangan negara.
Dukungan dari sektor swasta dan keterlibatan investor asing bisa menjadi solusi alternatif pembiayaan proyek, asalkan tetap memperhatikan kepentingan nasional dan aspek keberlanjutan lingkungan.
Pemerintah diharapkan segera mengumumkan peta jalan proyek secara detail agar publik dapat memantau progres dan mengetahui target penyelesaian masing-masing proyek kilang.
Langkah evaluasi berkala harus dilakukan untuk mengidentifikasi potensi masalah sejak dini, sehingga tidak terjadi pemborosan atau keterlambatan yang berujung pada pembatalan proyek.
Pembangunan kilang dan storage minyak ini memiliki peran strategis dalam ketahanan energi nasional. Oleh karena itu, segala potensi hambatan dan risiko perlu diantisipasi melalui koordinasi lintas kementerian dan pengawasan berkelanjutan.
dari proyek ini menunjukkan bahwa ambisi pemerintah dalam memperkuat hilirisasi energi patut diapresiasi, namun pelaksanaan teknis dan pembiayaan yang realistis menjadi kunci utama kesuksesannya. Kejelasan struktur pendanaan dan peran tiap lembaga harus ditetapkan secara rinci.
Jika proyek ini berhasil direalisasikan sesuai target dan anggaran, maka Indonesia dapat mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat posisi dalam industri migas global. Efisiensi biaya dan manajemen risiko sangat penting agar tidak terjadi pemborosan.
Sebaliknya, jika proyek berjalan tidak sesuai rencana, maka potensi kerugian negara sangat besar dan akan berdampak terhadap kepercayaan investor maupun publik. Oleh sebab itu, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama.
kepada pemerintah agar melibatkan ahli independen dalam evaluasi proyek dan memastikan setiap tahapan pembangunan sesuai dengan standar internasional. Keterlibatan masyarakat juga dapat membantu pengawasan proyek agar tepat sasaran.
Langkah kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat akan memastikan proyek ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi ketahanan energi nasional. (*)
