JAKARTA, EKOIN.CO – Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun menyoroti perkembangan arsitektur sistem pembayaran global yang kini mengalami pergeseran signifikan. Menurutnya, dinamika global tersebut memunculkan peluang strategis bagi Indonesia untuk memperkuat kedaulatan ekonomi melalui keterlibatan aktif dalam kelompok negara BRICS, termasuk mempersiapkan diri terhadap potensi penggunaan mata uang bersama.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Misbakhun menyampaikan bahwa inisiatif keuangan dalam BRICS, seperti wacana penggunaan mata uang bersama untuk transaksi perdagangan antarnegara anggotanya, merupakan keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Ia menekankan pentingnya kesiapan Indonesia dalam menghadapi realitas ini demi memperkuat ketahanan dan kedaulatan ekonomi nasional.
Dalam penilaiannya, sistem keuangan global saat ini tengah bergerak ke arah multi kutub, yang berarti dominasi satu mata uang dalam transaksi internasional mulai berkurang. Fenomena ini, menurut Misbakhun, menjadi sinyal bahwa negara-negara berkembang perlu mencari alternatif dan memperkuat posisi tawarnya dalam kancah ekonomi global.
Perubahan Arsitektur Global Beri Peluang Strategis
Lebih lanjut, Misbakhun menggarisbawahi bahwa blok ekonomi BRICS, yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, kini berkembang menjadi forum penting bagi kerja sama ekonomi global yang inklusif. Blok ini, yang akan segera memperluas keanggotaannya, diyakini dapat menjadi penyeimbang dominasi sistem keuangan konvensional yang selama ini terpusat pada negara maju.
Misbakhun menilai, Indonesia harus memanfaatkan kehadiran BRICS sebagai platform strategis untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sistem pembayaran global yang selama ini terbilang volatil. Dengan begitu, ketahanan ekonomi nasional bisa diperkuat dari guncangan eksternal.
Ia menegaskan, langkah antisipatif harus segera diambil agar Indonesia tidak tertinggal dalam perubahan lanskap keuangan global ini. Kesiapan teknologi, regulasi, serta koordinasi antar lembaga keuangan negara perlu diperkuat sebagai bagian dari strategi menyeluruh menghadapi sistem pembayaran baru.
Kedaulatan Ekonomi Harus Jadi Prioritas Nasional
Misbakhun juga menyebut bahwa peluang keterlibatan Indonesia dalam inisiatif BRICS bukan hanya sebatas diplomasi, melainkan bagian dari upaya serius untuk memperkuat posisi ekonomi Indonesia di tingkat global. Penggunaan mata uang bersama di dalam BRICS dapat membantu Indonesia memperluas jangkauan perdagangan tanpa harus terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar mata uang dominan.
Ia menjelaskan bahwa sistem keuangan global yang saat ini cenderung sentralistik menimbulkan tantangan besar bagi negara-negara berkembang. Oleh karena itu, pencarian alternatif sistem yang lebih adil dan stabil menjadi suatu kebutuhan mendesak, terutama bagi Indonesia yang memiliki kepentingan besar dalam stabilitas ekonomi.
Dalam konteks ini, Misbakhun memandang Indonesia perlu aktif berpartisipasi dalam pembentukan tatanan keuangan global yang baru, termasuk menjalin koordinasi erat dengan anggota BRICS lainnya demi memastikan kepentingan nasional tetap terjaga.
Ia menambahkan, penggunaan mata uang bersama BRICS akan memperkecil risiko transaksi akibat ketidakstabilan nilai tukar, sekaligus mendorong efisiensi dalam perdagangan internasional. Potensi ini dinilainya sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Selain itu, Misbakhun menyatakan bahwa keanggotaan atau kemitraan strategis Indonesia dalam BRICS akan membuka akses terhadap berbagai sumber daya ekonomi dan teknologi dari negara-negara anggota, yang dapat membantu memperkuat infrastruktur keuangan dalam negeri.
Ia juga menyerukan kepada pemerintah agar segera melakukan kajian mendalam dan langkah persiapan konkret, termasuk peningkatan kapasitas institusi keuangan domestik agar mampu mengadopsi sistem baru dengan baik.
Menurutnya, perubahan arsitektur global ini tidak bisa direspons secara reaktif. Pemerintah perlu memiliki visi jangka panjang dan strategi yang komprehensif agar dapat mengantisipasi setiap dinamika yang muncul.
Misbakhun menutup dengan menekankan bahwa kedaulatan ekonomi tidak hanya soal kebijakan dalam negeri, tetapi juga kemampuan negara untuk beradaptasi dengan sistem global yang terus berubah. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci.
Secara keseluruhan, perubahan sistem pembayaran global yang didorong oleh BRICS harus dipandang sebagai momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat perekonomian, sekaligus memperluas pengaruh dalam kerja sama ekonomi internasional.
dari pernyataan Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa Indonesia harus bersiap menghadapi dinamika sistem pembayaran global yang semakin kompleks. Perubahan menuju sistem multi kutub menuntut respons strategis agar Indonesia tidak tertinggal dalam percaturan ekonomi internasional. Kesempatan melalui BRICS perlu dimanfaatkan sebagai peluang memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
Kesiapan menghadapi sistem mata uang bersama menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi tawar Indonesia. Tidak hanya itu, pemanfaatan forum BRICS diharapkan membuka akses baru dalam bidang perdagangan dan keuangan. Indonesia juga perlu memperkuat sinergi antarlembaga guna memastikan kesiapan teknis dan kebijakan.
untuk pemerintah adalah segera melakukan kajian mendalam dan langkah konkret agar dapat beradaptasi dengan sistem baru tersebut. Peningkatan kapasitas institusi keuangan menjadi prioritas, disertai dukungan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan global. Selain itu, Indonesia perlu mendorong diplomasi ekonomi aktif di forum BRICS demi mengamankan kepentingan nasional.
Strategi jangka panjang sangat dibutuhkan agar Indonesia dapat menjadi bagian dari sistem global yang lebih inklusif. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi penting dalam menyongsong perubahan arsitektur keuangan dunia.
Terakhir, sistem keuangan global yang lebih adil dan stabil hanya bisa tercapai jika semua negara memiliki peluang setara dalam menetapkan kebijakan. Keterlibatan aktif dalam BRICS adalah langkah penting menuju arah tersebut. ( * )
