Belem EKOIN.CO – Sejumlah negara berkembang menyuarakan keprihatinan atas tingginya biaya akomodasi menjelang Pertemuan Perubahan Iklim PBB (COP30) yang akan diselenggarakan di Brasil pada November 2025. Harga kamar hotel di kota pesisir Belem, tempat konferensi digelar, mencapai 700 dolar AS per malam, membuat beberapa negara kesulitan untuk mengirim delegasi.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Pemerintah Brasil tengah berusaha meningkatkan ketersediaan tempat menginap bagi sekitar 45 ribu peserta COP30. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengamankan dua kapal pesiar sebagai penginapan tambahan. Kapal tersebut akan menyediakan sekitar 6.000 tempat tidur di pelabuhan Belem.
Harga kamar di kapal pesiar itu ditetapkan sekitar 220 dolar AS per malam. Meskipun lebih murah dibandingkan hotel, tarif ini tetap lebih tinggi dari tunjangan harian yang diberikan PBB kepada negara miskin, yaitu sebesar 149 dolar AS per hari untuk wilayah Belem.
Menurut laporan Reuters pada Rabu, 31 Juli 2025, dua diplomat PBB mengungkapkan bahwa harga kamar hotel dan properti sewa lainnya di Belem selama COP30 mencapai sekitar 700 dolar AS per malam per orang. Hal ini menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan negara berkembang.
Delegasi negara maju pun terdampak biaya tinggi
Pejabat dari enam negara, termasuk beberapa negara Eropa, menyatakan bahwa mereka belum mendapatkan akomodasi karena mahalnya tarif. Beberapa dari mereka mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah delegasi secara signifikan atau bahkan tidak hadir sama sekali.
Belanda, yang biasanya mengirim sekitar 90 orang ke konferensi ini, kemungkinan besar akan memangkas setengah jumlah delegasinya. Hal ini dikonfirmasi oleh juru bicara pemerintah Belanda yang mengungkapkan bahwa sebagian besar anggaran mereka akan terkuras hanya untuk akomodasi.
Menteri Iklim Polandia, Krzysztof Bolesta, menyatakan bahwa negaranya belum berhasil mendapatkan akomodasi. Ia menyebutkan bahwa dalam skenario terburuk, Polandia mungkin tidak akan hadir di COP30 akibat lonjakan harga tersebut.
“Dalam skenario terburuk, mungkin kami tidak akan hadir sama sekali,” ujar Bolesta awal bulan ini, menekankan tingginya risiko ketidakhadiran delegasi dari negara dengan anggaran terbatas.
PBB siapkan rapat darurat atasi logistik
Persoalan logistik ini juga mendapat perhatian serius dari Biro Iklim PBB. Badan tersebut dijadwalkan mengadakan rapat penting guna membahas lonjakan biaya dan dampaknya terhadap partisipasi negara-negara anggota.
Kekhawatiran terkait ketersediaan dan harga akomodasi dilaporkan telah menghambat sejumlah persiapan untuk pertemuan tingkat tinggi ini. Para diplomat berharap agar masalah ini bisa segera diselesaikan agar agenda COP30 tetap berjalan sesuai rencana.
Brasil, sebagai tuan rumah, berada dalam tekanan untuk menurunkan biaya agar partisipasi tetap inklusif. Penambahan kapal pesiar sebagai tempat tinggal alternatif merupakan langkah sementara yang diharapkan dapat mengurangi beban biaya.
Namun, bagi negara-negara miskin dan berkembang, tarif 220 dolar AS di kapal pesiar tetap berada di luar jangkauan. Beberapa negara mengusulkan agar Brasil memberikan subsidi tambahan atau opsi penginapan alternatif yang lebih murah.
Menurut beberapa diplomat, situasi ini berpotensi mengurangi efektivitas COP30 karena diskusi dan negosiasi penting mungkin tidak akan dihadiri oleh perwakilan negara-negara yang terdampak biaya.
Keputusan mengenai alokasi anggaran tambahan atau subsidi dari Brasil maupun PBB masih menunggu hasil pertemuan internal yang digelar dalam waktu dekat. Beberapa negara mendesak agar ada langkah cepat sebelum Agustus berakhir.
Situasi ini menjadi tantangan besar bagi kredibilitas COP30, yang seharusnya menjadi wadah inklusif bagi semua negara untuk membahas solusi perubahan iklim secara setara.
Ketimpangan biaya akomodasi juga berisiko memunculkan ketidakpuasan terhadap Brasil sebagai tuan rumah, jika tidak ada kebijakan konkrit untuk membantu negara-negara dengan sumber daya terbatas.
Sebagian delegasi menyebut bahwa isu logistik ini bisa mencoreng citra COP30 sebagai forum global, terutama karena fokus utama konferensi adalah keadilan iklim dan solidaritas internasional.
Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Brasil mengenai potensi diskon harga kamar atau bantuan akomodasi khusus bagi negara miskin.
Langkah-langkah lanjutan masih dinantikan, termasuk kemungkinan intervensi dari badan PBB terkait anggaran akomodasi dan logistik lainnya.
Penetapan harga hotel dan akomodasi lain di Belem juga menjadi sorotan karena potensi keuntungan besar yang diperoleh penyedia jasa, sementara delegasi dari negara berkembang terhambat untuk hadir.
COP30 merupakan agenda penting bagi dunia untuk memperbaharui komitmen dalam mengatasi krisis iklim. Oleh karena itu, partisipasi dari seluruh negara sangat diperlukan.
Negara berkembang kini mendesak agar COP30 tidak menjadi ajang eksklusif karena kendala finansial. Mereka berharap solusi cepat bisa ditemukan sebelum tenggat waktu keberangkatan.
Sementara itu, negara maju yang memiliki anggaran lebih besar pun turut merasakan dampak dari tingginya biaya tersebut, menunjukkan bahwa persoalan ini bersifat global.
Dalam waktu dekat, semua mata tertuju pada hasil rapat Biro Iklim PBB dan respon Brasil terhadap seruan negara-negara peserta agar konferensi tetap dapat diakses secara adil oleh semua pihak.
Tingginya biaya akomodasi menjelang COP30 menimbulkan tantangan besar, terutama bagi negara berkembang yang memiliki anggaran terbatas. Tanpa solusi konkret, partisipasi negara-negara tersebut terancam menurun drastis. Pemerintah Brasil diharapkan segera mengambil langkah untuk menambah opsi penginapan murah atau memberikan subsidi.
Kehadiran dua kapal pesiar sebagai alternatif penginapan belum sepenuhnya menyelesaikan masalah, karena tarifnya tetap di atas tunjangan harian yang diberikan PBB. Negara-negara miskin tetap kesulitan untuk menyesuaikan biaya ini dengan anggaran yang mereka miliki.
Krisis ini juga dapat mengancam jalannya diskusi dan negosiasi penting mengenai perubahan iklim global. Ketidakhadiran delegasi dari berbagai negara akan mengurangi keragaman pandangan dalam forum. Keadilan dalam partisipasi menjadi sorotan utama yang harus segera diatasi.
Jika tidak ada respons cepat, COP30 berisiko kehilangan legitimasi sebagai forum inklusif. Reputasi Brasil sebagai tuan rumah juga bisa tercoreng. Negara berkembang sangat berharap adanya intervensi, baik dari PBB maupun Brasil, untuk menyelesaikan masalah ini.
COP30 menghadapi tantangan logistik serius yang mengancam kehadiran negara-negara peserta. Solusi akomodasi yang terjangkau dan adil perlu segera diupayakan untuk menjamin keberlangsungan forum ini secara inklusif dan efektif. (*)
