Jakarta EKOIN.CO – Negara-negara Eropa dan Barat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pandangan kritis terhadap sejumlah aspek kebijakan di Indonesia. Kritik tersebut meliputi isu hak asasi manusia (HAM), kebebasan pers, perlindungan lingkungan, dan penegakan hukum, sebagaimana disampaikan melalui berbagai forum internasional dan laporan tahunan lembaga pemantau global.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Salah satu kritik yang paling sering disuarakan adalah menyangkut kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Organisasi seperti Reporters Without Borders (RSF) dan Human Rights Watch (HRW) secara rutin menempatkan Indonesia dalam posisi yang mengkhawatirkan dalam indeks kebebasan pers dunia.
Negara-negara seperti Jerman, Inggris, dan Belanda dalam beberapa kesempatan menyuarakan kekhawatiran terhadap penanganan pemerintah Indonesia terhadap aktivis, jurnalis, dan masyarakat sipil yang kritis. Dalam laporan tahunan Amnesty International, misalnya, disebutkan bahwa beberapa undang-undang di Indonesia dinilai membatasi kebebasan sipil.
Isu lain yang juga menjadi sorotan adalah perlindungan terhadap minoritas agama dan etnis. Beberapa insiden intoleransi di Indonesia kerap menjadi bahan diskusi di parlemen negara-negara Eropa, yang kemudian mendesak pemerintah mereka untuk menyuarakan keprihatinan kepada Indonesia.
Menurut laporan Human Rights Watch tahun 2024, beberapa kasus pelanggaran HAM di Papua menjadi perhatian khusus dari negara-negara Barat. Pemerintah Indonesia dituntut untuk memberikan akses bagi pengamat independen ke wilayah konflik tersebut.
Selain itu, masalah lingkungan menjadi fokus tajam negara-negara Eropa. Deforestasi akibat ekspansi industri kelapa sawit dan tambang dilaporkan berdampak pada hutan tropis Indonesia. Uni Eropa bahkan sempat mempertimbangkan pembatasan impor komoditas dari Indonesia karena alasan keberlanjutan.
Isu lingkungan ini juga berkaitan erat dengan perubahan iklim, di mana negara-negara Barat menilai Indonesia belum sepenuhnya mematuhi komitmen pengurangan emisi karbon yang disepakati dalam Perjanjian Paris.
Dalam bidang hukum, negara-negara Barat mengkritik sistem peradilan Indonesia yang dinilai kurang transparan dan rawan intervensi politik. Transparency International mencatat bahwa persepsi terhadap korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi di kawasan Asia Tenggara.
Negara-negara anggota Uni Eropa dalam beberapa pertemuan bilateral menyampaikan keprihatinan atas kasus-kasus korupsi besar yang mencuat di Indonesia. Mereka menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan sistem pengawasan yang lebih kuat.
Kritik terhadap kebebasan beragama dan hukum pidana
Di sisi lain, negara Barat juga menyuarakan kritik terhadap beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang dianggap melanggar prinsip kebebasan beragama dan hak-hak individu. Revisi KUHP tahun 2022 menjadi salah satu perhatian utama parlemen Eropa.
Seperti dilansir dari BBC, beberapa pasal yang mengatur moralitas publik, seperti larangan terhadap hubungan di luar nikah, disebut bisa membatasi hak privat warga negara dan wisatawan asing, sehingga menuai reaksi internasional.
Eropa juga menyoroti perlakuan terhadap kelompok LGBT di Indonesia. Kebijakan pemerintah daerah dan tindakan aparat terhadap kelompok minoritas seksual ini kerap menjadi topik diskusi dalam forum HAM internasional.
Isu ketenagakerjaan juga muncul, terutama mengenai perlindungan buruh migran Indonesia di luar negeri dan kondisi kerja di dalam negeri. Laporan ILO (International Labour Organization) mencatat masih banyak buruh di sektor informal Indonesia yang belum mendapatkan perlindungan hukum memadai.
Pandangan terkait perdagangan dan politik luar negeri
Dalam konteks perdagangan, beberapa negara Barat memprotes kebijakan larangan ekspor bahan mentah yang diterapkan Indonesia, terutama nikel. Uni Eropa bahkan membawa kasus ini ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), menilai langkah tersebut melanggar prinsip perdagangan bebas.
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Namun demikian, Barat melihatnya sebagai hambatan perdagangan yang bisa berdampak pada hubungan ekonomi.
Politik luar negeri Indonesia yang semakin dekat dengan negara-negara Timur seperti Tiongkok juga menjadi perhatian Barat. Dalam berbagai laporan kebijakan luar negeri, negara-negara Barat mempertanyakan posisi Indonesia dalam dinamika geopolitik global.
Meskipun demikian, Indonesia tetap mempertahankan prinsip nonblok dan kemandirian dalam menentukan arah diplomasi. Kritik Barat tidak sepenuhnya diikuti oleh tindakan sanksi atau tekanan berat, melainkan lebih berupa peringatan dan ajakan untuk berdialog.
Di tengah pandangan kritis tersebut, beberapa pihak di Indonesia memandang bahwa sebagian kritik dari Barat bersifat standar ganda, mengingat negara-negara tersebut juga memiliki catatan pelanggaran HAM dan isu sosial.
Secara keseluruhan, hubungan Indonesia dan negara-negara Barat tetap terjalin baik di banyak sektor, namun dipenuhi dinamika dan negosiasi yang sensitif terhadap isu HAM, lingkungan, dan perdagangan.
Pemerintah Indonesia secara berkala menyampaikan tanggapan atas kritik internasional, termasuk melalui forum PBB dan ASEAN. Indonesia menekankan bahwa setiap negara berhak menentukan jalannya sendiri dalam kerangka hukum nasional dan kedaulatan.
Sementara itu, organisasi masyarakat sipil dalam negeri menilai bahwa kritik dari luar negeri dapat menjadi cermin untuk perbaikan kebijakan di dalam negeri. Mereka mengharapkan adanya ruang dialog antara pemerintah, rakyat, dan dunia internasional.
Kritik negara-negara Barat terhadap Indonesia menunjukkan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan adil. Indonesia perlu mempertimbangkan berbagai masukan internasional tanpa mengabaikan prinsip kedaulatan nasional.
Sebagai negara berkembang, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan HAM. Hal ini menjadi perhatian utama masyarakat global.
Perlu adanya peningkatan kapasitas lembaga pengawas dan pelindung HAM agar dapat menangani isu secara independen. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat internasional dapat tumbuh.
Transparansi dalam sistem hukum dan kebijakan publik juga menjadi kunci agar kritik eksternal tidak berkembang menjadi tekanan politik. Reformasi sektor publik penting untuk meredam persepsi negatif.
Dalam menghadapi pandangan buruk negara Barat, Indonesia dapat memperkuat diplomasi internasional dan menjelaskan langkah-langkah konkret dalam pemenuhan HAM dan lingkungan. Diplomasi yang aktif akan mengurangi kesalahpahaman.
Selain itu, kerja sama dengan organisasi internasional dapat menjadi langkah strategis untuk mendukung agenda pembangunan yang berkelanjutan. Keterbukaan terhadap masukan eksternal menjadi salah satu pilar tata kelola yang baik.
( * )
