Kairo, EKOIN.CO – Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menyatakan bahwa warga Palestina di Jalur Gaza tengah menghadapi “genosida sistematis” akibat blokade Israel yang berkepanjangan. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam konferensi pers di Kairo pada Selasa, 5 Agustus 2025, saat mendampingi Presiden Vietnam Luong Quang, sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita Anadolu.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Sisi menegaskan bahwa perang di Gaza telah berubah dari sekadar konflik politik menjadi upaya sistematis untuk melaparkan dan memusnahkan rakyat Palestina. Menurutnya, “Perang di Gaza bukan lagi perang untuk mencapai tujuan politik atau mengamankan pembebasan sandera. Ini telah menjadi perang kelaparan, genosida, dan pemusnahan perjuangan Palestina.”
Pernyataan tersebut disampaikan saat Israel terus memperketat blokade terhadap wilayah Gaza, yang kini dihuni oleh sekitar 2,4 juta jiwa. Blokade ini telah menyebabkan krisis kemanusiaan parah dan membuat jutaan warga berada di ambang kelaparan.
5.000 Truk Bantuan Siap, Mesir Tolak Jadi Gerbang Pengungsian
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Sisi juga mengungkapkan bahwa lebih dari 5.000 truk bantuan kemanusiaan kini tertahan di wilayah Mesir dan belum bisa menyeberang ke Gaza. “Bantuan sudah siap, tetapi kami tidak akan menjadi pintu gerbang bagi pengungsian rakyat Palestina,” tegasnya.
Sisi menolak keras tekanan internasional yang meminta Mesir membuka perbatasan Rafah secara penuh. Ia menekankan bahwa Mesir tidak akan membiarkan warga Palestina terusir dari tanah mereka dan menjadi pengungsi di negara lain.
Lebih lanjut, Sisi memperingatkan bahwa sejarah akan menuntut pertanggungjawaban dari negara-negara yang bersikap pasif terhadap penderitaan rakyat Palestina. “Sejarah akan meminta pertanggungjawaban banyak negara atas sikap mereka terhadap perang di Gaza, dan hati nurani manusia global tidak akan tinggal diam lama-lama,” ujarnya.
Mesir selama ini menjadi salah satu negara kunci dalam distribusi bantuan ke Gaza, terutama melalui pintu perbatasan Rafah. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, bantuan kemanusiaan sulit masuk karena blokade Israel dan kerusakan infrastruktur.
Desakan Global dan Protes Terhadap Mesir
Seiring memburuknya kondisi di Gaza, gelombang protes muncul di berbagai negara. Para aktivis dan warga sipil menuntut pemerintah Mesir agar membuka akses ke Gaza untuk mengirimkan bantuan serta memberikan perlindungan bagi korban perang.
Beberapa aksi protes bahkan terjadi di depan gedung-gedung Kedutaan Besar Mesir di sejumlah negara. Mereka mengecam kebijakan Mesir yang dinilai memperparah penderitaan warga Palestina karena tidak membuka perbatasan Rafah.
Meskipun menghadapi tekanan tersebut, Sisi tetap mempertahankan kebijakan negaranya. Ia berpendapat bahwa membuka perbatasan akan menjadi jalan bagi eksodus massal warga Gaza, yang akan membahayakan masa depan Palestina.
Hingga kini, situasi di Gaza masih belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Organisasi kemanusiaan melaporkan bahwa pasokan makanan, obat-obatan, dan air bersih semakin menipis, sementara rumah sakit kewalahan menangani korban luka.
Sementara itu, komunitas internasional terus mendesak Israel untuk mengakhiri blokade dan mengizinkan bantuan masuk secara aman. Namun, respons Israel sejauh ini belum menunjukkan perubahan signifikan.
Sejumlah negara di Timur Tengah juga menyuarakan keprihatinannya terhadap krisis ini. Mereka menyerukan gencatan senjata segera serta pembukaan jalur bantuan kemanusiaan ke Gaza tanpa syarat.
Konflik di Gaza yang telah berlangsung selama hampir setahun ini telah menewaskan ribuan orang dan menyebabkan kehancuran besar pada infrastruktur sipil, termasuk rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah.
Upaya diplomatik melalui PBB dan berbagai forum internasional masih berlangsung. Namun, belum ada hasil konkret yang mampu menghentikan kekerasan atau mengurangi penderitaan rakyat Gaza.
Dalam konteks ini, perhatian kini tertuju pada negara-negara besar yang memiliki pengaruh politik dan militer, untuk mendorong Israel dan kelompok bersenjata Palestina mencapai kesepakatan damai.
Krisis kemanusiaan ini juga menimbulkan dampak jangka panjang bagi anak-anak dan perempuan di Gaza yang menjadi kelompok paling rentan. Banyak dari mereka kehilangan tempat tinggal dan akses pendidikan.
Pernyataan tegas Sisi memperjelas posisi Mesir sebagai pihak yang menolak menjadi penampung pengungsi, namun tetap mendukung bantuan kemanusiaan selama tidak melibatkan eksodus warga Palestina.
Sejumlah analis menyatakan bahwa situasi ini memperlihatkan kompleksitas geopolitik di kawasan Timur Tengah, di mana setiap negara memiliki kepentingan dan batasan dalam merespons konflik Gaza.
Dengan penumpukan 5.000 truk bantuan di Mesir, tekanan akan terus meningkat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar Mesir membuka perbatasan Rafah dan menyalurkan bantuan secara langsung.
dari pernyataan Sisi menegaskan bahwa Mesir tetap berkomitmen membantu rakyat Palestina, namun tidak akan membuka gerbangnya untuk pengungsian massal yang berpotensi mengubah demografi wilayah.
Diperlukan solusi diplomatik yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk mengakhiri konflik ini serta memastikan bantuan kemanusiaan tersalurkan secara adil dan merata kepada warga Gaza.
Krisis kemanusiaan di Gaza membutuhkan perhatian dan aksi segera dari komunitas internasional agar penderitaan rakyat sipil tidak terus berlanjut tanpa kepastian dan harapan.
Dalam jangka pendek, penting untuk membuka jalur bantuan secara aman, menghindari eksodus massal, dan menjaga stabilitas kawasan agar tidak terjadi konflik lebih luas.
Masyarakat global diharapkan terus menyuarakan keadilan bagi rakyat Palestina dan mendorong para pemimpin dunia bertindak berdasarkan kemanusiaan, bukan semata-mata kepentingan politik.
( * )
