Jakarta, EKOIN.CO – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas secara resmi meluncurkan dua dokumen strategis untuk memperkuat arah pembangunan ekonomi biru di Indonesia, Rabu (6/8) di Jakarta.
Dua dokumen tersebut adalah Blue Food Assessment (BFA) Indonesia dan Indonesia Blue Economy Index (IBEI), yang diharapkan menjadi fondasi perencanaan nasional menuju transformasi ekonomi biru yang berkelanjutan.
Dokumen BFA menyajikan pemetaan lengkap kondisi pangan akuatik nasional, serta menyajikan analisis strategis terkait ketahanan dan kedaulatan pangan berbasis laut di Indonesia.
Sementara itu, IBEI menjadi instrumen pengukur kemajuan pembangunan ekonomi biru secara komprehensif, dengan mempertimbangkan aspek inklusivitas dan keberlanjutan.
Peluncuran ini melibatkan berbagai pihak lintas sektor, dari pemerintah hingga mitra pembangunan internasional seperti Uni Eropa dan institusi akademik global.
Komitmen Nasional untuk Ekonomi Biru
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam pidatonya menekankan pentingnya data dan temuan yang disusun dalam kedua dokumen tersebut untuk memperkuat kebijakan berbasis bukti.
“Lautan Indonesia bukan hanya masa depan bangsa, tetapi masa depan dunia,” tegas Menteri Rachmat di hadapan para tamu undangan dan pemangku kepentingan yang hadir.
Ia menambahkan bahwa perencanaan berbasis data ini harus mampu mengedepankan keberlanjutan sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi kelautan nasional.
BFA dan IBEI dinilai akan mempercepat transformasi ekonomi biru sebagai elemen strategis menuju visi besar Indonesia Emas 2045.
Transformasi ini meliputi peningkatan produksi pangan laut, perlindungan ekosistem pesisir, serta pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir.
Kolaborasi Global untuk Laut Berkelanjutan
Dokumen BFA disusun melalui kerja sama Kementerian PPN/Bappenas dengan berbagai pihak, seperti Uni Eropa, ERIA, Stanford University, dan Microsave Consulting.
Sementara itu, IBEI dikembangkan bersama Uni Eropa sebagai mitra utama, dengan pendekatan indikator pengukuran yang transparan dan berbasis bukti.
“Uni Eropa bangga mendukung upaya Indonesia dalam mengembangkan ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif,” ungkap Stéphane Mechati, Kuasa Usaha ad Interim Uni Eropa untuk Indonesia.
Ia menyebut bahwa alat pengukuran berbasis data ini merupakan langkah penting untuk memperkuat kebijakan perlindungan keanekaragaman hayati laut.
Upaya tersebut juga berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan gizi nasional dan memperluas akses ekonomi bagi masyarakat pesisir.
Peran Sentral Indonesia di Panggung Dunia
Dengan peluncuran BFA dan IBEI, Indonesia mengukuhkan diri sebagai negara produsen pangan biru utama di tingkat global.
Strategi pengembangan difokuskan pada efisiensi produksi, peningkatan nilai tambah, serta konsumsi gizi seimbang berbasis protein laut untuk masyarakat.
Selain itu, dokumen tersebut juga memuat langkah tata kelola laut terpadu demi menjamin keberlanjutan ekosistem secara menyeluruh.
Menteri Rachmat menyatakan bahwa pembangunan kelautan tidak boleh semata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.
“Kita ingin memastikan pembangunan kelautan dan perikanan juga menjaga ekosistem dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat pesisir,” tegasnya.
Peluncuran dua dokumen penting oleh Bappenas menjadi momentum strategis bagi arah baru pembangunan nasional yang menempatkan ekonomi biru sebagai pilar utama.
Dengan dukungan data yang solid dan kolaborasi lintas sektor, Indonesia memperkuat komitmennya dalam perlindungan laut dan pemberdayaan masyarakat pesisir.
Langkah ini sekaligus menunjukkan posisi kepemimpinan Indonesia dalam percaturan global menuju pembangunan berkelanjutan berbasis laut pada 2045 mendatang.(*)
