Tel Aviv, EKOIN.CO – Panglima militer Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir, memperingatkan pemerintah agar tidak sepenuhnya mengambil alih Jalur Gaza, karena langkah itu dapat membawa dampak strategis dan operasional yang serius. Peringatan ini disampaikan Zamir dalam pertemuan pejabat tinggi Israel pada Selasa malam, 5 Agustus 2025, sebagaimana dilaporkan CNN dan dikonfirmasi oleh tiga sumber internal Israel.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Zamir menjelaskan bahwa penaklukan penuh atas Gaza justru akan menjerat Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dalam perang jangka panjang di wilayah tersebut. Ia menekankan bahwa militer sudah mengalami kelelahan tinggi di antara pasukan cadangan, serta risiko terhadap sandera yang masih ditahan di Gaza.
“Ini membahayakan para sandera yang tersisa,” ujar salah satu sumber yang mengetahui diskusi tersebut. Menurut dua narasumber lainnya, Zamir lebih menyarankan strategi pengepungan terhadap Kota Gaza dan titik-titik permukiman yang diduga menjadi lokasi penyanderaan.
Sementara itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu diketahui mendorong operasi militer lebih agresif di jantung Gaza dan berencana meminta dukungan kabinet keamanan pada Kamis ini untuk melaksanakan penaklukan total wilayah kantong tersebut.
Ketegangan politik dan militer kian meruncing
Perselisihan ini mempertegas perbedaan tajam antara kepemimpinan militer Israel dengan kebijakan eselon politik yang semakin ekstrem. Militer cenderung merekomendasikan pendekatan diplomatik untuk mengakhiri konflik yang sudah berlangsung hampir dua tahun, sedangkan pemerintahan Netanyahu tetap mendorong tujuan perang maksimalis.
Menurut laporan militer, IDF telah menguasai sekitar 75% wilayah Gaza. Namun, operasi besar yang dilakukan selama dua tahun terakhir justru memperburuk kondisi kemanusiaan dan menyebabkan kerusakan besar di wilayah tersebut.
Zamir juga mengingatkan bahwa Israel sebelumnya telah menarik pasukannya dari Gaza sekitar dua dekade lalu. Ia menilai pendudukan kembali akan menyeret Israel ke dalam konflik yang lebih dalam dan berkepanjangan, tanpa jaminan keberhasilan strategis.
Peringatan ini memicu respons dari kubu sayap kanan pemerintah Israel. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir bahkan menuntut Zamir menyatakan secara terbuka bahwa ia akan mengikuti keputusan politik, termasuk jika mencakup penaklukan total Gaza.
Setelah pertemuan dengan para pejabat militer, Kantor Perdana Menteri mengeluarkan pernyataan resmi bahwa IDF siap melaksanakan setiap keputusan yang ditetapkan Kabinet Keamanan, tanpa menyebutkan peringatan yang disampaikan oleh Kepala Staf.
Pada hari Rabu, Netanyahu juga melakukan pertemuan dengan pemimpin oposisi Yair Lapid. Dalam pernyataan videonya, Lapid menyebut rencana penaklukan Gaza sebagai keputusan keliru yang tidak didukung mayoritas rakyat Israel.
“Anda tidak akan melakukan langkah seperti itu kecuali sebagian besar bangsa mendukung Anda,” ujar Lapid. Ia menegaskan bahwa rakyat Israel tidak menginginkan perang berkepanjangan dan tidak ingin menanggung akibatnya.
Militer tetap patuh pada keputusan politik
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyampaikan bahwa meski peringatan Zamir penting dan harus didengar, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah. Militer, katanya, akan menjalankan setiap instruksi yang telah diputuskan secara politik.
“Adalah hak dan kewajiban Kepala Staf untuk menyatakan posisinya di forum yang tepat,” kata Katz dalam pernyataan yang dikutip dari Al-Arabiya. Namun, lanjutnya, setelah keputusan dibuat, maka militer wajib menjalankannya dengan profesional.
Ia menegaskan bahwa sebagai menteri pertahanan, ia memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan kebijakan pemerintah, termasuk strategi militer di Gaza. “Keputusan ini akan dilaksanakan — dan memang akan demikian,” tegasnya.
Situasi di internal pemerintahan Israel saat ini menunjukkan gesekan tajam antara kehendak politik dan pertimbangan militer. Ketidaksepahaman ini memunculkan kekhawatiran bahwa keputusan strategis akan diambil tanpa konsensus yang solid.
Sementara itu, komunitas internasional terus memantau perkembangan terbaru di Gaza. PBB dan beberapa organisasi kemanusiaan telah berulang kali mendesak gencatan senjata dan penyelesaian damai atas konflik Israel-Palestina yang telah merenggut banyak nyawa.
Di sisi lain, tekanan politik terhadap Netanyahu terus meningkat. Oposisi memperingatkan bahwa pendekatan militer yang terlalu keras justru dapat memperluas konflik regional dan menimbulkan dampak politik domestik yang merugikan pemerintah saat ini.
Kesimpulan dari dinamika ini memperlihatkan bahwa meskipun militer siap menjalankan perintah, keraguan besar tetap muncul di kalangan petinggi IDF terkait efektivitas penaklukan penuh Gaza sebagai solusi jangka panjang.
Netanyahu, yang saat ini berada di bawah tekanan politik, tampaknya tetap bertekad melanjutkan kampanye militer, meskipun hal ini mengancam stabilitas politik internal dan memperdalam krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.
Situasi yang berkembang menunjukkan adanya perbedaan tajam antara kebijakan politik dan pertimbangan militer dalam penanganan konflik Gaza. Peringatan dari Letnan Jenderal Zamir menunjukkan adanya kekhawatiran realistis di level militer terhadap dampak penaklukan total.
Meskipun pemerintah menyatakan bahwa militer akan melaksanakan setiap keputusan yang diambil, perbedaan pandangan ini bisa berimplikasi pada efektivitas operasional dan stabilitas di dalam tubuh IDF sendiri. Ketidaksepakatan yang muncul juga bisa memperburuk kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan nasional.
Selain itu, tekanan internasional untuk menghindari perluasan konflik juga akan menjadi tantangan tersendiri bagi Israel, terutama jika eskalasi terus meningkat. Dukungan publik yang menurun terhadap perang juga bisa menjadi faktor penentu dalam langkah politik selanjutnya.
Penting bagi kepemimpinan Israel untuk mempertimbangkan semua aspek sebelum mengambil keputusan besar, termasuk suara dari militer yang bertanggung jawab langsung di lapangan. Strategi militer yang tidak didukung oleh realitas dan sumber daya bisa berakibat fatal secara jangka panjang.
Peluang untuk kembali ke meja diplomasi seharusnya tetap terbuka sebagai opsi realistis guna menghindari penderitaan lebih lanjut bagi kedua pihak. Jalan militer semata tidak selalu menjadi solusi yang memberi kemenangan berkelanjutan di wilayah konflik yang kompleks seperti Gaza.
Pemerintah Israel disarankan untuk lebih memperhatikan masukan dari militer sebagai pihak yang memiliki pengalaman langsung di medan perang. Ketidakseimbangan antara keputusan politik dan kemampuan operasional dapat memperlemah efektivitas kampanye militer.
Pendekatan yang lebih hati-hati dan berbasis data serta intelijen terkini perlu diprioritaskan. Setiap langkah militer harus direncanakan dengan memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap stabilitas kawasan.
Dialog antara militer dan pejabat politik perlu diperkuat untuk menciptakan keputusan yang terintegrasi, sehingga tidak ada pihak yang merasa diabaikan atau ditinggalkan dalam proses pengambilan keputusan strategis.
Netanyahu dan pemerintahannya sebaiknya mempertimbangkan pandangan oposisi dan masyarakat luas sebelum melakukan eskalasi besar. Keputusan besar memerlukan dukungan kolektif agar tidak menimbulkan krisis politik tambahan.
Keterlibatan komunitas internasional dan mediasi damai juga bisa menjadi salah satu jalan keluar alternatif dari kebuntuan saat ini, sambil tetap mengutamakan keselamatan warga sipil dan sandera yang masih berada di Gaza. (*)
