Naypyidaw EKOIN.CO – Presiden Myanmar, Myint Swe, yang naik ke tampuk kekuasaan setelah kudeta militer terhadap Aung San Suu Kyi pada Februari 2021, meninggal dunia pada Kamis pagi, 7 Agustus 2025. Ia menghembuskan napas terakhirnya di rumah sakit dalam usia 74 tahun, seperti dilaporkan oleh stasiun televisi pemerintah Myanmar, MRTV.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Myint Swe sebelumnya sempat mengambil cuti panjang sejak Juli 2024 guna menjalani perawatan medis atas penyakit yang dideritanya. Sejak saat itu, tugas-tugas kepresidenan diserahkan kepada pemimpin junta militer, Jenderal Min Aung Hlaing.
Pengangkatan Myint Swe sebagai presiden dilakukan tak lama setelah kudeta yang menggulingkan Presiden Win Myint dan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi. Keduanya saat ini masih ditahan oleh junta militer atas berbagai tuduhan, termasuk korupsi dan pelanggaran Undang-Undang Rahasia Negara.
Kudeta dan Ketegangan Politik Myanmar
Kudeta militer pada Februari 2021 menandai dimulainya babak baru dalam krisis politik Myanmar. Sejak saat itu, negara tersebut terjerumus ke dalam kekacauan, memicu perlawanan bersenjata dari kelompok pro-demokrasi dan mendorong negara itu menuju perang saudara yang semakin meluas.
Myint Swe, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden dalam sistem kuasi-sipil Myanmar, dianggap sebagai sosok boneka yang mewakili legitimasi pemerintahan junta. Keberadaannya dibutuhkan untuk menandatangani dekrit dan memastikan berjalannya administrasi negara di bawah kontrol militer.
Setelah mundur dari jabatan aktif karena alasan kesehatan, peran eksekutif sepenuhnya dijalankan oleh Jenderal Min Aung Hlaing. Meski secara resmi bukan presiden, Min tetap menjadi tokoh kunci yang memegang kendali penuh atas urusan kenegaraan.
Kematian Myint Swe terjadi hanya beberapa hari setelah militer Myanmar secara simbolis mengalihkan kekuasaan kepada pemerintahan sementara yang dipimpin oleh sipil. Langkah ini dilakukan sebagai persiapan menuju pemilihan umum yang direncanakan digelar pada akhir tahun 2025.
Meski disebut sebagai “pemerintahan sipil sementara”, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa militer tetap memainkan peran dominan, dengan Min Aung Hlaing tetap menjadi pengendali utama atas kebijakan dan keamanan nasional.
Peran dan Kontroversi Myint Swe
Selama masa jabatannya, Myint Swe dikenal tidak banyak tampil di publik. Ia lebih berperan sebagai pemberi legitimasi terhadap pemerintahan militer, tanpa memberikan pengaruh besar terhadap arah kebijakan negara.
Myint Swe juga dikenal sebagai mantan jenderal yang memiliki rekam jejak dekat dengan kekuasaan militer sejak lama. Karier politiknya banyak bergantung pada dukungan dari militer dan struktur kekuasaan yang dibentuk junta.
Kondisi kesehatannya mulai memburuk sejak pertengahan 2024, yang membuatnya mengajukan cuti sakit. Hal ini sempat memunculkan spekulasi mengenai ketidakstabilan dalam struktur kepemimpinan junta Myanmar.
MRTV tidak merinci secara pasti jenis penyakit yang diderita oleh Myint Swe. Namun, laporan menyebutkan bahwa ia telah menjalani serangkaian perawatan intensif sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada Kamis pagi.
Belum ada pengumuman resmi dari pemerintah Myanmar mengenai rencana pemakaman atau pengganti definitif untuk posisi presiden pasca wafatnya Myint Swe. Situasi ini menambah ketidakpastian di tengah transisi kekuasaan yang sedang berlangsung.
Kondisi politik di Myanmar tetap menjadi perhatian dunia internasional, terutama karena belum adanya kepastian mengenai pemulihan demokrasi dan pembebasan tokoh-tokoh politik yang saat ini masih ditahan.
Dalam beberapa bulan terakhir, kelompok hak asasi manusia terus mendesak PBB dan negara-negara ASEAN untuk menekan junta agar mengembalikan pemerintahan sipil dan menghentikan kekerasan terhadap warga sipil.
Pemerintahan militer Myanmar hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan melepaskan kekuasaannya secara penuh. Meski telah dibentuk pemerintahan sementara sipil, langkah tersebut dinilai hanya bersifat simbolis dan tidak mencerminkan perubahan nyata.
Wafatnya Myint Swe menandai berakhirnya satu babak dalam krisis panjang Myanmar, namun juga membuka pertanyaan besar mengenai arah masa depan negara tersebut. Banyak pihak masih meragukan komitmen junta terhadap proses demokratisasi yang sesungguhnya.
Situasi dalam negeri Myanmar masih diwarnai oleh bentrokan bersenjata, pembatasan kebebasan sipil, dan krisis kemanusiaan yang belum terselesaikan. Rakyat masih hidup dalam ketidakpastian, sementara komunitas internasional terus mencari solusi.
Sementara itu, tokoh-tokoh kunci seperti Aung San Suu Kyi dan Win Myint masih belum dibebaskan. Keputusan mengenai nasib mereka masih sepenuhnya berada di tangan junta militer yang saat ini dikendalikan oleh Jenderal Min Aung Hlaing.
Kematian Myint Swe, meski tidak mengejutkan, tetap menjadi momen penting yang mencerminkan dinamika kekuasaan di Myanmar. Hal ini sekaligus memperlihatkan bagaimana institusi politik di negara tersebut masih sangat bergantung pada kekuatan militer.
Dunia internasional kini menanti langkah selanjutnya dari Myanmar, khususnya dalam pelaksanaan pemilihan umum yang dijadwalkan akhir tahun ini. Apakah pemilu tersebut akan menjadi jalan keluar atau justru memperpanjang ketegangan, masih menjadi pertanyaan besar.
Dalam menghadapi perubahan ini, komunitas regional dan global dituntut untuk tetap memantau dan mendukung proses transisi menuju demokrasi yang adil dan inklusif di Myanmar, agar tidak jatuh kembali ke dalam siklus kekerasan dan represi.
dari wafatnya Myint Swe memperlihatkan bahwa kekuasaan militer di Myanmar sangat rapuh dan personalistik. Hilangnya satu figur penting menunjukkan bahwa stabilitas kekuasaan lebih bergantung pada sosok daripada sistem. Transisi yang sedang berjalan belum sepenuhnya menunjukkan harapan akan kembalinya demokrasi.
Kehidupan politik Myanmar masih sangat dikendalikan oleh struktur militer yang kuat. Meski ada wajah-wajah sipil dalam pemerintahan sementara, kenyataannya seluruh kebijakan tetap dikontrol oleh militer. Ini menjadi tantangan besar dalam proses rekonsiliasi nasional.
Kehadiran pemilu 2025 menjadi kunci utama masa depan Myanmar. Namun, tanpa jaminan kebebasan politik dan keamanan bagi para pemilih serta kandidat, pemilu tersebut berisiko menjadi sekadar formalitas belaka. Maka, tekanan internasional tetap dibutuhkan untuk menjamin keadilan.
Kematian Myint Swe dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi arah negara. Jika digunakan secara bijak, transisi ini bisa dimanfaatkan oleh semua pihak untuk memperjuangkan stabilitas politik, hak asasi manusia, dan pembangunan inklusif yang berpihak pada rakyat.
Diperlukan kesungguhan dan keterlibatan nyata dari masyarakat internasional untuk mengawal proses demokratisasi Myanmar. Tanpa dukungan kolektif, sangat mungkin kekuasaan militer akan kembali menguat dan membawa negara itu semakin jauh dari perdamaian dan demokrasi. (*)
