JAKARTA, EKOIN.CO – Center of Economic and Law Studies (Celios) mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan audit terhadap data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Data resmi BPS yang mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12% year-on-year menuai polemik karena dinilai tidak mencerminkan kondisi riil perekonomian nasional. Gabung WA Channel EKOIN di sini.
Celios menyampaikan permintaan ini secara resmi melalui surat kepada United Nations Statistics Division (UNSD) dan United Nations Statistical Commission. Tujuannya, memastikan kredibilitas data BPS yang menjadi acuan bagi akademisi, analis perbankan, dunia usaha, pelaku UMKM, dan masyarakat umum.
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan, pihaknya telah meninjau ulang indikator yang digunakan BPS. Ia menilai ada kejanggalan, seperti klaim industri manufaktur tumbuh tinggi, padahal Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur pada periode yang sama menunjukkan kontraksi.
Selain itu, porsi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat 18,67% pada triwulan II 2025, menurun dari 19,25% di triwulan I 2025. Menurut Bhima, fakta ini menunjukkan terjadinya deindustrialisasi prematur yang justru berlawanan dengan klaim pertumbuhan ekonomi positif.
Bhima juga menyoroti data Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang meningkat dan tekanan pada industri padat karya akibat kenaikan biaya produksi. “Jadi apa dasarnya industri manufaktur bisa tumbuh 5,68% yoy? Data yang tidak sinkron tentu harus dijawab dengan transparansi,” ujarnya.
Desakan Investigasi Internasional terhadap Data BPS
Direktur Kebijakan Fiskal Celios Media Wahyudi Askar menegaskan, jika ada intervensi atau tekanan institusional dalam penyusunan data oleh BPS, hal itu bertentangan dengan Fundamental Principles of Official Statistics yang diadopsi Komisi Statistik PBB.
Menurut Media, data yang kredibel bukan hanya soal teknis, tetapi menyangkut reputasi internasional dan kesejahteraan rakyat. Ia memperingatkan, pertumbuhan ekonomi yang dilebih-lebihkan dapat menyesatkan kebijakan publik.
“Bayangkan, dengan data yang tidak akurat, Pemerintah bisa keliru menunda stimulus, subsidi, atau perlindungan sosial karena menganggap ekonomi baik-baik saja,” kata Media. Ia menambahkan, kebingungan yang timbul akan berdampak pada pelaku usaha besar maupun UMKM, investor, dan masyarakat luas.
Celios berharap UNSD dan UN Statistical Commission segera melakukan investigasi teknis terkait metode penghitungan PDB Indonesia triwulan II 2025.
Bhima dan timnya juga mendorong pembentukan mekanisme peer-review yang melibatkan pakar independen. Mereka menginginkan reformasi transparansi di tubuh BPS agar perhitungan pertumbuhan ekonomi mengacu pada standar SDDS Plus yang diakui internasional.
Anomali Data yang Dinilai Tidak Wajar
Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda memaparkan adanya anomali bila membandingkan data terbaru dengan tren historis. Menurutnya, aneh jika pertumbuhan ekonomi triwulan II lebih tinggi dari triwulan yang bertepatan dengan Ramadhan dan Idul Fitri.
Pada 2025, triwulan I – yang memiliki momen tersebut – hanya tumbuh 4,87% yoy. Kenaikan pada triwulan II menjadi 5,12% tanpa peristiwa ekonomi signifikan dinilai tidak wajar.
Huda juga mencatat konsumsi rumah tangga, yang menyumbang sekitar 50% PDB, tidak menunjukkan lonjakan signifikan. Pertumbuhan konsumsi triwulan I 2025 hanya 4,95%, dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) turun dari 121,1 pada Maret menjadi 117,8 pada Juni 2025.
“Tidak ada momen yang membuat konsumsi rumah tangga meningkat tajam. Jadi sulit menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa naik setinggi itu,” ujarnya.
Ia menegaskan, ketidakakuratan data akan menggerus kepercayaan publik terhadap institusi statistik negara dan memengaruhi iklim investasi di Indonesia.
Sementara itu, kalangan analis menilai permintaan Celios ke PBB dapat membuka ruang pembenahan metodologi statistik nasional. Namun, prosesnya harus melibatkan lembaga internasional agar hasilnya independen.
Jika investigasi dilakukan, hasilnya diharapkan menjadi dasar perbaikan penghitungan PDB dan mengembalikan keyakinan publik pada data resmi pemerintah. Transparansi disebut sebagai kunci untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang dilaporkan benar-benar mencerminkan kenyataan.
Para ekonom menekankan pentingnya kesesuaian data makroekonomi dengan indikator riil seperti produksi industri, perdagangan, dan daya beli masyarakat. Perbedaan signifikan di antara indikator tersebut memerlukan penjelasan resmi yang terbuka.
Jika hal ini diabaikan, risiko kesalahan kebijakan ekonomi dapat meningkat, mulai dari pengelolaan fiskal hingga penentuan arah investasi negara. Situasi ini pada akhirnya akan berdampak langsung pada stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Celios menegaskan komitmennya untuk terus memantau perkembangan kasus ini dan mendorong langkah konkret demi perbaikan sistem statistik nasional.
Upaya mereka menjadi bagian dari gerakan masyarakat sipil untuk memastikan pemerintah menyajikan data ekonomi yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat pun diimbau untuk kritis terhadap setiap rilis data resmi, terutama yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Kesadaran publik dinilai akan memperkuat tekanan terhadap lembaga negara untuk menjaga integritas data.
Pemerintah diharapkan membuka ruang dialog yang luas dengan akademisi, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil dalam membahas perbaikan metodologi statistik.
Langkah tersebut akan mempercepat proses reformasi, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan data pertumbuhan ekonomi nasional.
Data yang akurat akan menjadi fondasi bagi kebijakan ekonomi yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan global.
Tanpa hal tersebut, Indonesia berisiko kehilangan peluang untuk mencapai target pembangunan dan memperkuat daya saing di pasar internasional.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
