JAKARTA, EKOIN.CO – Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), Joao Angelo De Sousa Mota, resmi mengundurkan diri setelah enam bulan menjabat. Keputusan itu diambil lantaran ia mengaku malu karena belum memberi kontribusi nyata pada program ketahanan pangan, disertai hambatan berupa anggaran nol dan birokrasi berbelit.
(Baca Juga : Agrinas Krisis Anggaran)
Joao Mota menyampaikan pengunduran diri dalam konferensi pers, Selasa (12/8/2025), seraya meminta maaf kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mempercayainya memimpin BUMN tersebut. Ia menilai, tanpa dukungan konkret dari para pemangku kepentingan, target ketahanan pangan sulit dicapai.
Malu dan Kecewa karena Anggaran Nol
“Persis hari ini genap enam bulan saya menjabat, tapi belum memberikan kontribusi yang nyata bagi ekonomi negara atau kesejahteraan petani,” ujar Joao Mota. Ia menegaskan bahwa anggaran operasional dari holding Danantara sampai saat ini masih nol rupiah.
(Baca Juga : Krisis Dana Agrinas)
Menurutnya, tanpa dana, berbagai rencana kerja yang sudah disusun tidak dapat dijalankan. “Keseriusan Presiden dalam mewujudkan kedaulatan pangan tidak didukung penuh oleh stakeholder atau pembantunya,” katanya.
Joao Mota mengungkapkan, sejak awal memimpin, ia berharap dapat bergerak cepat untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun kenyataannya, hambatan internal membuat progres nyaris tidak ada.
Birokrasi Berbelit Hambat Program
Selain masalah anggaran, Joao Mota mengeluhkan birokrasi panjang di Danantara. Ia mencontohkan, perusahaan telah mengajukan tiga kali studi kelayakan untuk proyek pangan, namun belum ada persetujuan. “Sekarang malah diminta lagi FS keempat,” ujarnya.
(Baca Juga : Birokrasi BUMN)
Bagi Joao, proses yang lambat ini tidak sesuai dengan pengalamannya di sektor swasta, yang mengutamakan kecepatan eksekusi. Ia menilai administrasi yang bertumpuk dan tak kunjung selesai membuat semangat Presiden tidak tersalurkan dengan baik.
“Teman-teman di Danantara masih terbelenggu administrasi panjang, bertumpang tindih, dan tidak pernah selesai,” tegasnya.
Joao Mota yang sebelumnya dikenal dekat dengan Presiden Prabowo sejak era konflik Timor Timur, mengaku keputusan mundur adalah bentuk tanggung jawab pribadi. Ia tidak ingin terus menjabat tanpa hasil yang jelas untuk program ketahanan pangan.
BUMN Agrinas Pangan Nusantara sendiri merupakan hasil transformasi dari PT Yodya Karya (Persero) yang difokuskan pada urusan pangan dari hulu hingga hilir. Meski baru beroperasi dengan nama baru, peran strategisnya diharapkan menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional.
(Baca Juga : Transformasi BUMN Pangan)
Kepergian Joao Mota meninggalkan tanda tanya besar terkait keberlanjutan proyek-proyek yang sudah direncanakan. Hingga kini, belum ada informasi resmi dari Danantara atau Kementerian BUMN terkait siapa penggantinya.
Langkah mundur ini sekaligus menjadi sinyal bahwa reformasi birokrasi dan percepatan penyaluran anggaran sangat dibutuhkan agar program ketahanan pangan berjalan optimal.
(Baca Juga : Reformasi Birokrasi BUMN)
Pengunduran diri Joao Mota menggarisbawahi lemahnya dukungan operasional bagi Agrinas Pangan Nusantara. Tanpa anggaran dan reformasi birokrasi, upaya penguatan ketahanan pangan akan sulit terealisasi.
Hambatan ini juga menunjukkan bahwa transformasi BUMN pangan membutuhkan sinergi lintas pihak, bukan sekadar perubahan nama dan struktur.
Keberanian Joao untuk mundur patut diapresiasi sebagai bentuk tanggung jawab moral.
Ke depan, perlu langkah cepat untuk mencari pemimpin baru yang mampu menembus hambatan birokrasi.
Konsistensi eksekusi menjadi kunci agar cita-cita ketahanan pangan nasional tidak berhenti di tengah jalan.
Joao Mota mundur dari Agrinas karena anggaran nol dan birokrasi panjang.
Joao Mota mundur dari Agrinas usai enam bulan menjabat, soroti anggaran nol dan birokrasi yang menghambat ketahanan pangan nasional.
Krisis ini mengancam pencapaian target ketahanan pangan nasional.
Pemerintah dan holding BUMN perlu mempercepat pencairan anggaran untuk program pangan strategis.
Perlu adanya evaluasi mekanisme persetujuan proyek agar tidak berlarut-larut.
Penerapan budaya kerja cepat dari sektor swasta dapat menjadi inspirasi bagi BUMN pangan.
Koordinasi lintas kementerian dan lembaga harus lebih solid untuk mendukung program ketahanan pangan.
Transparansi progres program penting untuk menjaga kepercayaan publik.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
