Jakarta, EKOIN – CO – Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama para menteri, wakil menteri, pejabat tinggi lintas kementerian/lembaga, serta perwakilan pemerintah daerah, untuk membahas percepatan berbagai agenda prioritas pembangunan nasional.
Menko Infrastruktur menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir, termasuk Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rahmat Pamudi Ida Nurfaida, perwakilan Kantor Staf Presiden, Kementerian Sekretariat Negara, dan para pejabat teknis. “Rakor ini adalah momentum penting untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Menko Infrastruktur memaparkan empat bidang strategis yang menjadi fokus pembahasan:
1. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang
Agenda meliputi progres program Integrated Land Administration and Spatial Planning, kebijakan One Spatial Planning Policy yang terintegrasi dengan One Map Policy dan Satu Data Indonesia, hingga revitalisasi kawasan transmigrasi prioritas.
2. Konektivitas Nasional
Isu utama mencakup penertiban kendaraan over dimension overload (ODOL), pengembangan kereta cepat hingga Surabaya, investigasi kecelakaan transportasi, percepatan pembangunan Pulau Enggano, serta reaktivasi bandara internasional untuk mendukung pariwisata.
3. Infrastruktur Dasar
Pembahasan mencakup pembangunan Giant Sea Wall untuk proteksi Pantura, penguatan jaringan irigasi, perbaikan jalan daerah, hingga penyusunan road map pengelolaan sumber daya air di Pulau Jawa.
4. Perumahan dan Permukiman
Fokus pada pembiayaan rumah rakyat melalui program BSPS, FLPP, dan KUR, pengembangan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD), serta revitalisasi permukiman desa dan kota.
Menko Infrastruktur menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur bukan hanya soal fisik, tetapi juga pembangunan manusia melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, serta pengurangan kemiskinan dan ketimpangan.
“Target kita jelas: infrastruktur yang merata, konektivitas yang lancar, lingkungan yang terlindungi, dan perumahan layak untuk seluruh rakyat. Keberhasilan ini akan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Rakor ini menjadi bagian dari evaluasi 10 bulan kerja Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus tonggak menuju 80 tahun kemerdekaan Indonesia dengan visi Indonesia Maju dan prinsip leave no one behind.
