JAKARTA, EKOIN.CO – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya membayar pajak, bahkan menyamakannya dengan zakat dan wakaf karena sama-sama mengandung nilai kewajiban sosial untuk membantu sesama. Menurutnya, setiap rezeki yang diperoleh seseorang mengandung hak orang lain yang harus disalurkan kembali.
[Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v]
Pernyataan ini disampaikan Sri Mulyani saat menghadiri Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah yang ditayangkan melalui YouTube Bank Indonesia, Rabu (13/8/2025). Dalam kesempatan itu, ia berkelakar bahwa dirinya bukan ustazah, namun mengingatkan bahwa sebagai menteri keuangan, ia paham arti distribusi kekayaan yang adil.
Ani, sapaan akrabnya, menyebut bahwa hak orang lain dapat disalurkan melalui zakat, wakaf, dan pajak. Ia menegaskan, pajak yang dibayar masyarakat akan kembali kepada mereka yang membutuhkan melalui berbagai program pemerintah.
Pajak Sebagai Instrumen Keadilan Sosial
Dalam paparannya, Sri Mulyani mencontohkan manfaat pajak yang dirasakan langsung oleh 10 juta keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako untuk 18 juta keluarga, hingga modal usaha bagi pelaku UMKM. Ia juga menyinggung program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.
Pada Sabtu (9/8/2025), Ani mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 di Jakarta Selatan. Sekolah ini menampung anak-anak dari keluarga pemulung hingga pekerja harian dengan pendapatan minim. Menurutnya, fasilitas yang diberikan, seperti asrama, pendidikan berkualitas, dan bimbingan keagamaan, adalah bentuk nyata hak orang lain yang disalurkan dari rezeki masyarakat.
“Saya kemarin tanya, anak-anak diberi makan tiga kali sehari dan dua kali snack. Sekolah rakyat ini akan berkembang menjadi 200 sekolah sampai 2026,” ujarnya.
Selain Sekolah Rakyat, Sri Mulyani menyebut pemerintah juga memberikan beasiswa LPDP untuk pendidikan tinggi. Fokus Presiden Prabowo diarahkan pada empat bidang utama pendidikan: science, technology, engineering, dan math (STEM).
Arah Kebijakan dan Dukungan Anggaran
Sri Mulyani menekankan pentingnya mengutamakan bidang strategis agar Indonesia tidak terjebak pada program kecil yang tidak menyelesaikan masalah besar bangsa. “Tanpa itu, kita akan asyik dengan kata-kata dan program kecil yang mungkin tidak berdampak signifikan,” ujarnya.
Hingga tahun ini, pemerintah pusat telah mengucurkan Rp1.333 triliun untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Dana ini digunakan untuk perlindungan sosial, pendidikan, bantuan usaha, dan program kesejahteraan lainnya.
Dua hari ke depan, Presiden Prabowo akan menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2026. Sri Mulyani belum mengungkap besaran anggaran tahun depan, namun memastikan jumlahnya akan lebih besar.
Menurutnya, program pemerintah saat ini sudah selaras dengan prinsip ekonomi syariah, termasuk Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo. Fondasi menuju Indonesia Emas, kata Sri Mulyani, harus mengedepankan keadilan dan pemerataan kesejahteraan.
Ia menegaskan, perlindungan sosial (Perlinsos) menjadi salah satu strategi utama membantu warga dengan ekonomi lemah. Hal ini diharapkan memperkuat daya tahan masyarakat sekaligus mengurangi kesenjangan.
Sri Mulyani mengajak masyarakat memahami bahwa pajak bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan kontribusi moral yang berdampak langsung bagi kesejahteraan bersama. Menurutnya, kesadaran kolektif dalam membayar pajak akan mempercepat tercapainya pemerataan ekonomi di Indonesia.
Pernyataan Sri Mulyani menegaskan bahwa pajak memiliki dimensi sosial setara dengan zakat dan wakaf. Pajak menjadi instrumen penting untuk mendistribusikan kembali kekayaan kepada mereka yang membutuhkan. Pemerintah, melalui berbagai program seperti PKH, sembako, modal UMKM, dan pendidikan, menyalurkan manfaat pajak langsung kepada masyarakat.
Program strategis di bidang pendidikan dan perlindungan sosial diarahkan untuk memperkuat sumber daya manusia dan menekan kesenjangan ekonomi. Ke depan, dukungan anggaran diharapkan semakin besar untuk menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
Prinsip ekonomi syariah yang dikaitkan dengan Asta Cita Presiden Prabowo menunjukkan komitmen terhadap pemerataan kesejahteraan. Pajak menjadi salah satu instrumen yang menyatukan semangat keadilan sosial dan pembangunan ekonomi.
Kesadaran membayar pajak perlu dipandang sebagai bentuk kontribusi moral selain kewajiban hukum. Dengan partisipasi masyarakat, pemerataan dan pembangunan dapat tercapai lebih cepat.
Pada akhirnya, pajak, zakat, dan wakaf sama-sama menjadi jembatan antara mereka yang mampu dan yang membutuhkan, demi terciptanya Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
