JAKARTA, EKOIN.CO – Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, resmi mengundurkan diri pada Senin, 11 Agustus 2025, setelah enam bulan memimpin perusahaan yang bergerak di sektor pangan. Keputusan ini ia ambil karena menilai tantangan birokrasi dan minimnya dukungan anggaran membuat dirinya belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan petani.
Gabung WA Channel EKOIN di sini
Dalam pernyataannya, Joao menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh warga, khususnya petani, serta kepada Presiden yang telah menunjuknya. “Dengan sangat menyesal, saya memohon maaf kepada seluruh warga negara, khususnya kepada petani, kepada negara dan Presiden yang sudah menunjuk kami untuk mengemban jabatan ini. Jadi perkenankan saya menyampaikan pengunduran diri saya, dan izinkan saya untuk meminta maaf,” ujar Joao.
Birokrasi Dinilai Hambat Progres Perusahaan
Joao mengungkap bahwa masalah pangan di Indonesia membutuhkan langkah cepat, namun terhambat oleh birokrasi yang rumit di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Menurutnya, proses administrasi yang panjang membuat pengambilan keputusan berjalan lambat.
Ia mencontohkan, untuk satu proyek, PT Agrinas Pangan harus tiga kali menyerahkan studi kelayakan (feasibility study) sebelum mendapat persetujuan. Pola kerja yang terlalu administratif ini dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan dunia bisnis yang mengutamakan kecepatan dan hasil.
“Kebetulan dari sektor swasta murni di mana saya biasa bekerja dengan cepat, singkat, dengan prosedur-prosedur yang berpihak kepada bagaimana bisa mempercepat suatu kegiatan, dan berorientasi dengan profit,” tegas Joao.
Dalam pandangannya, pola seperti itu hanya menghambat inovasi dan efektivitas program. Ia menilai sistem di BPI Danantara belum bertransformasi untuk menghadapi tantangan pangan nasional.
Sentilan untuk Kinerja Pembantu Presiden Terpilih
Joao juga menyoroti perbedaan antara semangat Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan kinerja para pembantunya. Ia menilai niat kuat Prabowo memajukan sektor pangan tidak sepenuhnya diimbangi oleh tim yang berada di bawahnya.
“Budaya ini ternyata sangat jauh daripada yang kami praktekan selama ini sehingga saya melihat semangat dan keseriusan Pak Prabowo yang luar biasa tidak didukung oleh pembantu-pembantunya termasuk teman-teman di Danantara masih terbelenggu dengan administrasi yang sangat panjang, bertumpang tindih, dan tidak pernah selesai,” jelasnya.
Pernyataan ini menjadi sorotan publik karena menyinggung langsung peran pejabat di sekitar presiden terpilih. Menurut Joao, jika birokrasi tidak disederhanakan, program pangan strategis akan sulit tercapai.
Meski telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Danantara Indonesia dan diterima staf manajer, Joao masih akan menjabat selama 30 hari ke depan. Namun, ia menegaskan sudah tidak memiliki wewenang untuk menandatangani dokumen perusahaan.
Di sisa masa jabatannya, Joao berjanji tetap menjalankan tugas transisi secara profesional. Ia berharap penggantinya kelak bisa mendapat dukungan lebih besar, baik dari sisi anggaran maupun kebijakan.
Menurutnya, keberhasilan sektor pangan tidak hanya diukur dari volume produksi, tetapi juga dari kelancaran distribusi dan kestabilan harga di pasar. Tanpa dukungan kebijakan yang cepat dan tepat, tujuan tersebut sulit tercapai.
Joao menekankan perlunya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan petani. Ia menilai, jika hambatan birokrasi dipangkas, peluang untuk meningkatkan produktivitas pertanian akan terbuka lebar.
Selain itu, ia mendorong agar petani mendapat akses lebih mudah terhadap teknologi, bibit unggul, dan pasar. Menurutnya, ketiga faktor tersebut adalah kunci untuk meningkatkan daya saing pangan Indonesia di pasar global.
Joao juga berharap harga beras dan komoditas pangan strategis lainnya tetap terjangkau bagi masyarakat, meski di tengah gejolak harga internasional. Ia menilai, keberhasilan mengendalikan harga pangan akan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
Kepergian Joao dari Agrinas Pangan memunculkan pertanyaan publik tentang kesiapan pemerintah dalam menangani hambatan struktural di sektor pangan. Banyak pihak menilai, tantangan utama bukan hanya anggaran, tetapi juga reformasi birokrasi yang selama ini menghambat eksekusi program.
Ke depan, pemerintah diharapkan mampu mempercepat pengambilan keputusan dan mengurangi tumpang tindih administrasi, sehingga target swasembada pangan bisa tercapai. Tanpa perubahan mendasar, upaya memperkuat ketahanan pangan dikhawatirkan akan berjalan lambat.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
