Bogor, Ekoin.co – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah sebagai langkah krusial. Pernyataan tersebut muncul guna mendukung percepatan pembangunan nasional serta implementasi berbagai program prioritas Presiden. Penegasan ini disampaikan secara langsung oleh Menko AHY saat beliau menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026.
Kegiatan berskala nasional tersebut berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Kabupaten Bogor, pada hari Senin (2/2/2026). Rakornas ini dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang memberikan pengarahan langsung kepada jajaran pimpinan. Fokus utama dalam pengarahan tersebut mencakup pentingnya keselarasan visi serta konsistensi kebijakan di setiap tingkatan pemerintahan. Presiden juga mengharapkan adanya soliditas yang kuat dalam pelaksanaan program pembangunan di seluruh pelosok wilayah Indonesia.
Menko AHY memandang bahwa forum Rakornas ini memiliki nilai strategis yang sangat tinggi bagi masa depan bangsa. Melalui wadah ini, agenda pembangunan nasional yang telah dirancang dapat diterjemahkan secara konkret dan seragam hingga ke tingkat akar rumput. Koordinasi yang baik antara kementerian dan kepala daerah menjadi faktor penentu keberhasilan setiap kebijakan publik yang diambil. Oleh sebab itu, integrasi data dan komunikasi antar instansi perlu terus ditingkatkan secara berkala.
“Rakornas ini menjadi ruang penting untuk menyatukan langkah dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelaraskan kebijakan dengan pelaksanaan program prioritas nasional. Presiden menekankan keselarasan visi, konsistensi kebijakan, serta soliditas implementasi di lapangan sebagai kunci menghadirkan lompatan pembangunan yang nyata,” ujar Menko AHY di sela-sela rangkaian acara tersebut.
Menko AHY Fokus Percepatan Program Prioritas Nasional
Pembahasan dalam pertemuan besar tersebut tidak hanya terbatas pada masalah birokrasi, namun juga diarahkan pada aspek teknis percepatan implementasi program nasional. Pemerintah saat ini tengah memberikan perhatian khusus terhadap penguatan kedaulatan pangan dan kedaulatan energi di tanah air. Sektor-sektor ini dianggap sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas nasional di tengah ketidakpastian kondisi global. Dengan sinergi yang kuat, hambatan di lapangan diharapkan dapat segera teratasi dengan solusi yang tepat.
Selain masalah pangan dan energi, forum tersebut juga mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang produktif serta inklusif bagi seluruh warga negara. Keseimbangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan menjadi salah satu target utama dalam diskusi panjang tersebut. Pemerintah pusat ingin memastikan bahwa setiap daerah memiliki peluang yang sama untuk berkembang sesuai dengan potensi sumber daya masing-masing. Langkah ini diambil agar tidak terjadi kesenjangan yang terlalu lebar antar wilayah di Indonesia.
Sinergi antara pusat dan daerah pun ditekankan kembali sebagai fondasi utama agar seluruh rangkaian pembangunan berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Tanpa adanya kesepahaman, kebijakan yang dibuat di tingkat pusat seringkali mengalami kendala saat mulai diterapkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, konsistensi dalam aturan pelaksanaan menjadi sangat vital untuk menghindari tumpang tindih regulasi yang menghambat investasi. Hal ini sekaligus menjadi jawaban atas berbagai tantangan bangsa yang semakin kompleks ke depan.
Visi Indonesia Emas 2045 dan Penguatan Institusi
Rapat Koordinasi Nasional tahun ini mengusung tema besar yaitu “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”. Tema tersebut mencerminkan ambisi besar pemerintah untuk membawa Indonesia menjadi negara maju dalam dua dekade mendatang. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan kerja keras dan kolaborasi yang tak terputus dari setiap elemen pemerintahan. Setiap kebijakan yang diputuskan hari ini merupakan batu bata pertama dalam membangun peradaban Indonesia yang lebih baik.
Acara bergengsi ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, mulai dari Presiden Republik Indonesia hingga jajaran menteri Kabinet Merah Putih. Tampak hadir pula para kepala daerah dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Selain itu, jajaran tinggi dari TNI dan Polri juga turut serta memastikan bahwa stabilitas keamanan tetap terjaga demi kelancaran program pembangunan. Kehadiran seluruh pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen kolektif yang kuat demi kepentingan nasional.
Dalam kegiatan yang berlangsung khidmat itu, Menko AHY tidak hadir sendirian namun didampingi oleh jajaran staf ahli kementeriannya. Beliau didampingi oleh Sekretaris Kementerian Koordinator serta para Deputi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Kehadiran tim teknis ini bertujuan untuk mencatat setiap aspirasi daerah yang berkaitan dengan infrastruktur secara detail. Dengan demikian, kementerian dapat segera merespons kebutuhan mendesak yang ada di setiap wilayah.
Kerja sama yang erat ini diharapkan mampu memangkas rantai birokrasi yang panjang dan melelahkan dalam proses pembangunan fisik di daerah. Menko AHY berkomitmen bahwa setiap proyek infrastruktur harus memiliki dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Beliau menekankan bahwa pembangunan bukan sekadar mendirikan gedung atau jalan, melainkan membangun ekosistem kehidupan yang lebih layak. Maka dari itu, koordinasi kewilayahan menjadi tugas yang akan terus dioptimalkan oleh kementerian di bawah kepemimpinannya.
Seluruh jajaran pemerintah daerah diminta untuk segera melakukan sinkronisasi anggaran pembangunan daerah dengan sasaran pembangunan nasional tahun 2026. Sinkronisasi ini sangat penting agar alokasi dana yang tersedia dapat digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Presiden memberikan instruksi tegas bahwa tidak boleh ada anggaran yang terbuang sia-sia karena perencanaan yang lemah. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat secara luas.
Rakornas ini juga menjadi ajang tukar pikiran mengenai inovasi digital dalam pelayanan publik di berbagai daerah. Penggunaan teknologi dianggap sebagai cara paling efektif untuk menciptakan transparansi dan memperkuat sinergi antar instansi pemerintah. Menko AHY memberikan apresiasi kepada daerah yang telah berhasil mengintegrasikan sistem pembangunan mereka dengan pusat secara sistematis. Inovasi-inovasi semacam ini akan terus didorong agar menjadi standar nasional dalam manajemen pembangunan kewilayahan.
Pemerintah optimistis bahwa melalui semangat kebersamaan ini, target-target besar yang dicanangkan oleh Presiden dapat terealisasi tepat waktu. Soliditas antara eksekutif di pusat dan daerah menjadi modal sosial yang tidak ternilai harganya bagi keberlanjutan kepemimpinan nasional. Acara di Sentul ini diharapkan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan strategis yang akan segera diimplementasikan dalam waktu dekat. Semua pihak meninggalkan lokasi pertemuan dengan semangat baru untuk membangun Indonesia dari pinggiran hingga ke pusat kota.
Sinergi yang dibangun dalam Rakornas 2026 ini diharapkan mampu menjadi pemantik bagi pertumbuhan sektor-sektor strategis lainnya. Penguatan infrastruktur dasar yang merata akan mempermudah akses logistik dan menurunkan biaya produksi di daerah-daerah terpencil. Pemerintah meyakini bahwa dengan kolaborasi yang tanpa sekat, Indonesia akan semakin tangguh menghadapi dinamika ekonomi global. Langkah nyata ini merupakan bagian dari perjalanan panjang menuju cita-cita luhur kemerdekaan Indonesia yang seutuhnya.
Pemerintah pusat perlu terus memberikan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan yang terintegrasi. Hal ini penting agar setiap daerah memiliki standar kualitas infrastruktur yang seragam dan berkualitas tinggi. Komunikasi dua arah harus tetap dijaga agar setiap kendala administratif dapat diselesaikan dengan cepat tanpa mengganggu jadwal pengerjaan proyek.
Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program prioritas di tingkat daerah sangat mendesak untuk dilakukan secara transparan. Melalui pengawasan yang ketat, potensi penyimpangan anggaran dapat diminimalisir sejak dini demi kepentingan masyarakat luas. Pemerintah juga harus memberikan penghargaan bagi daerah yang menunjukkan prestasi signifikan dalam mencapai target pembangunan nasional secara tepat waktu.
Partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta di setiap daerah perlu terus didorong untuk melengkapi pendanaan pembangunan infrastruktur. Skema kerja sama pemerintah dan badan usaha dapat menjadi solusi cerdas dalam mempercepat penyediaan fasilitas publik yang modern. Keterlibatan publik akan memastikan bahwa setiap pembangunan yang dilakukan selaras dengan kebutuhan nyata penduduk setempat.
Pemanfaatan teknologi informasi dalam koordinasi lintas sektoral harus menjadi prioritas utama untuk menciptakan efisiensi kerja yang maksimal. Digitalisasi birokrasi akan memudahkan pemantauan progres pembangunan di lapangan secara real-time oleh para pengambil kebijakan. Dengan data yang akurat, keputusan strategis dapat diambil lebih cepat dan akurat guna merespons dinamika pembangunan yang ada.
Sebagai kesimpulan, kesuksesan pembangunan nasional sangat bergantung pada kualitas hubungan dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Sinergi yang kuat akan menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah. Semangat Rakornas 2026 harus terus dijaga dan diimplementasikan dalam setiap tindakan nyata di lapangan demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
