Jakarta, Ekoin.co – Presiden Prabowo secara terbuka mengungkap bahwa praktik korupsi masih terjadi di berbagai lapisan, mulai dari birokrasi pusat dan daerah, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sejak menjabat, ia mengaku telah mengidentifikasi kebocoran anggaran negara dalam jumlah besar.
“Rp300 triliun rupiah kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak,” kata Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR/DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).
Anggaran tersebut sebelumnya dialokasikan untuk pos-pos yang rawan diselewengkan seperti perjalanan dinas dan pengadaan alat tulis kantor.
Prabowo menekankan bahwa penyelamatan dana ini bukanlah langkah yang mudah, mengingat sebagian pihak mungkin tidak setuju atau merasa dirugikan.
Namun, ia menyebut langkah itu perlu demi meminimalisir peluang korupsi dan meningkatkan manfaat langsung bagi masyarakat.
Korupsi Diibaratkan Tubuh Kehilangan Darah
Dalam pidatonya, Presiden mengibaratkan kebocoran kekayaan negara akibat korupsi seperti tubuh manusia yang kehilangan darah terus-menerus. Jika tidak dihentikan, kondisi itu dapat menyebabkan kehancuran negara.
“Oleh karena itu, saya harus mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan kekayaan negara agar bisa digunakan untuk kepentingan bangsa kita di hari ini dan di hari esok. Untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang,” ucapnya.
Ia menambahkan, pengawasan harus dilakukan secara berlapis dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat. Menurutnya, transparansi anggaran menjadi kunci agar rakyat mengetahui ke mana uang negara digunakan.
Presiden juga mengingatkan bahwa upaya pemberantasan korupsi memerlukan konsistensi dan keberanian. Meski langkah yang diambil kerap menimbulkan resistensi, ia meyakini bahwa hasilnya akan membawa manfaat besar bagi negara.
Langkah penyelamatan anggaran ini, kata Prabowo, akan terus dilanjutkan dengan evaluasi berkala terhadap pos-pos pengeluaran yang dianggap tidak efektif atau berpotensi menjadi celah korupsi.
Ia berharap kebijakan tersebut dapat mengubah pola pikir birokrasi agar lebih mengutamakan efisiensi dan pelayanan kepada masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.
Menurut Prabowo, dengan pengelolaan yang bersih dan transparan, anggaran negara dapat diarahkan sepenuhnya untuk pembangunan, kesejahteraan rakyat, dan penguatan pertahanan negara.
Presiden menutup pidatonya dengan ajakan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi jalannya pemerintahan.
“Tanpa dukungan rakyat, pemberantasan korupsi tidak akan berjalan maksimal,” tutupnya. ()
