Bandung, Ekoin.co – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan pembangunan pabrik mobil listrik BYD di Kabupaten Subang berjalan sesuai rencana. Proyek yang kini memasuki tahap akhir tersebut diperkirakan mulai berproduksi pada tahun depan. Namun, Dedi menyoroti hilangnya area persawahan akibat pembangunan pabrik tersebut.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Dedi menyampaikan hal itu usai mengikuti upacara pengibaran Sang Merah Putih dalam rangka HUT ke-80 RI di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, pada Minggu (17/8/2025). Ia menegaskan bahwa walaupun pembangunan berjalan lancar, aspek lingkungan dan ketersediaan pangan tidak boleh diabaikan.
“Kalau pembangunan kan terus, tahun depan produksi. Hari ini tinggal, tapi pembangunannya berjalan,” kata Dedi Mulyadi dalam keterangannya kepada awak media.
Pabrik Mobil Listrik BYD Masuki Tahap Akhir
Pabrik mobil listrik BYD yang berlokasi di Kabupaten Subang merupakan salah satu proyek strategis di sektor otomotif dan energi ramah lingkungan. Pembangunan pabrik ini menjadi tonggak penting dalam upaya mendorong transisi kendaraan berbasis listrik di Indonesia.
Saat ini, pekerjaan fisik pabrik terus berlanjut dan ditargetkan rampung pada akhir tahun 2025. Pemerintah daerah mendukung penuh keberlanjutan pembangunan tersebut, karena dinilai mampu menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan daya saing ekonomi Jawa Barat di sektor industri hijau.
Meski begitu, perhatian khusus tetap diarahkan pada dampak pembangunan terhadap lingkungan sekitar, terutama lahan pertanian produktif yang tergusur. Dedi Mulyadi mengingatkan agar seluruh aspek teknis, termasuk kompensasi lahan, diselesaikan dengan baik oleh pihak perusahaan.
“Rekomendasi teknis tentang adanya, sebenarnya judulnya sawah gitu loh. Tapi sawahnya udah nggak ada, kan di kita biasa tuh. Judulnya hutan lindung, hutannya nggak ada gitu loh. Tetapi walaupun sawahnya nggak ada, rekomendasi teknisnya harus dibuat,” ucap Dedi.
Kompensasi Sawah Hingga Tiga Kali Lipat
Gubernur Jawa Barat menegaskan aturan mengharuskan adanya penggantian lahan sawah yang hilang akibat pembangunan pabrik tersebut. Ia menyebut, sawah yang hilang harus diganti hingga tiga kali lipat di lokasi lain agar tidak mengurangi ketahanan pangan daerah.
“Dan kemudian komitmennya adalah, sawah yang sudah tidak ada itu, nggak tahu tidak adanya sejak kapan, kan gitu, itu harus tergantikan, di LP2B itu, menjadi tiga kali lipat. Makanya saya lagi menjajaki, bertemu dengan Bupati Indramayu, membuka lahan baru,” jelasnya.
Saat ini, Dedi mengaku sedang berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Indramayu untuk mencari lahan baru yang bisa dijadikan pengganti. Menurutnya, di Indramayu terdapat banyak areal yang sebelumnya berupa hutan, namun kini telah digunakan sebagai sawah tadah hujan.
“Karena Indramayu itu banyak tuh areal-areal yang dulunya hutan, kemudian hari ini sudah dibuat pesawahan, tapi belum teknis irigasinya. Masih tadah hujan, padi gogo. Nah ini akan kita ubah menjadi daerah irigasi teknis,” pungkasnya.
Langkah tersebut dinilai penting karena selain memberikan pengganti sawah yang hilang, juga mampu meningkatkan produktivitas pertanian dengan memanfaatkan irigasi teknis. Hal ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan pangan dan pembangunan industri di Jawa Barat.
Selain itu, pemerintah juga memastikan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan kompensasi lahan. Hal ini dilakukan agar tidak ada penyimpangan yang merugikan masyarakat maupun mengurangi daya dukung lingkungan.
BACA JUGA
InJourney Pesta Rakyat di Sarinah Meriahkan HUT ke-80 RI Hadirkan Seni, Kuliner, dan Hiburan Spektakuler
Jika kompensasi sawah berjalan sesuai aturan, maka proyek pabrik mobil listrik BYD dapat menjadi contoh pembangunan industri berkelanjutan yang tetap memperhatikan aspek ekologi dan kebutuhan hidup masyarakat.
Pemerintah daerah optimistis keberadaan pabrik tersebut akan memberikan dampak positif, baik dari sisi ekonomi maupun teknologi. Namun, keberlanjutan lingkungan tetap menjadi prioritas utama agar pembangunan berjalan seimbang.
Dalam waktu dekat, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pihak BYD akan menindaklanjuti komitmen terkait lahan pengganti sawah. Kesepakatan ini diharapkan menjadi solusi agar pembangunan tidak menimbulkan masalah baru di bidang ketahanan pangan.
Keseimbangan antara kebutuhan industri dan keberlanjutan lingkungan menjadi tantangan besar dalam proyek ini. Pemerintah berupaya agar Jawa Barat tidak hanya menjadi pusat industri kendaraan listrik, tetapi juga tetap menjaga statusnya sebagai lumbung pangan nasional.
Dengan komitmen kuat dan koordinasi lintas daerah, langkah tersebut diharapkan mampu menjaga harmoni antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa mendatang.
Pemerintah juga berencana melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lahan pengganti agar kebermanfaatannya bisa dirasakan secara langsung. Pendekatan partisipatif ini menjadi salah satu cara agar kompensasi sawah berjalan optimal.
Apabila semua rencana terlaksana sesuai dengan tahapan, maka pembangunan pabrik mobil listrik BYD tidak hanya akan memperkuat sektor otomotif nasional, tetapi juga menjadi simbol keberhasilan pembangunan berkelanjutan di Jawa Barat.
Dengan demikian, proyek ini diharapkan mampu memberikan manfaat luas, baik bagi masyarakat sekitar maupun untuk kepentingan bangsa dalam jangka panjang.
