Jakarta EKOIN.CO – Pemerintah Indonesia mulai menyusun arsitektur APBN 2026 sebagai langkah strategis untuk mendukung agenda pembangunan nasional di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian. Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan hal ini dalam Pidato Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 serta Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR, Jumat (15/08).
Presiden menjelaskan bahwa belanja negara dialokasikan sebesar Rp3.786,5 triliun. Sementara itu, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.147,7 triliun. Dengan demikian, defisit APBN 2026 dirancang sebesar Rp638,8 triliun atau sekitar 2,48 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Baca juga : APBN 2026 Disiapkan untuk Pertumbuhan dan Kesejahteraan
“Belanja Negara dialokasikan Rp3.786,5 triliun. Pendapatan Negara ditargetkan mencapai Rp3.147,7 triliun. Defisit APBN dirancang Rp638,8 trilun atau 2,48 persen PDB, ditopang pembiayaan yang prudent, inovatif, dan sustainable,” ungkap Presiden dalam pidatonya di Gedung DPR.
Menurut Presiden, rancangan APBN 2026 akan tetap fleksibel agar mampu merespons berbagai dinamika dan potensi guncangan global. Pemerintah berkomitmen menjaga kredibilitas fiskal melalui optimalisasi pendapatan, peningkatan efisiensi belanja, serta penguatan inovasi pembiayaan.
Fokus pada Optimalisasi Pendapatan dan Perpajakan
Pendapatan negara ke depan akan terus dioptimalkan, khususnya melalui sektor perpajakan. Presiden menegaskan, pajak berperan sebagai instrumen keadilan sosial. Dengan demikian, masyarakat yang memiliki kemampuan lebih wajib berkontribusi, sementara kelompok kurang mampu tetap menerima perlindungan sosial dari negara.
Selain itu, pemerintah tetap menyediakan insentif fiskal yang terukur. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendukung kegiatan ekonomi strategis tanpa mengganggu iklim investasi maupun keberlanjutan usaha. Strategi tersebut juga diharapkan mampu menjaga daya saing perekonomian nasional.
Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) menjadi salah satu prioritas dalam struktur APBN 2026. Pemerintah memastikan bahwa pengelolaan SDA dilakukan secara produktif, efisien, dan menghasilkan nilai tambah yang signifikan bagi kesejahteraan rakyat.
Sejalan dengan itu, kualitas belanja negara ditingkatkan melalui prinsip efisiensi. Setiap rupiah dari APBN diharapkan memberikan manfaat nyata, mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli masyarakat, hingga perbaikan layanan publik secara menyeluruh.
Efisiensi Belanja dan Penguatan Transfer Daerah
Presiden menekankan, desain belanja negara meliputi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah sebagai satu kesatuan kebijakan. Dengan pendekatan ini, transfer ke daerah tidak lagi menjadi satu-satunya instrumen pemerataan, tetapi bagian integral dari strategi nasional pemerataan kesejahteraan.
“Ke depan, Belanja Negara baik Belanja Pemerintah Pusat maupun Transfer ke Daerah didesain menjadi satu kesatuan sehingga Transfer ke Daerah bukan satu-satunya instrumen untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Subsidi energi dan bansos terus didorong lebih tepat sasaran, berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” jelas Presiden.
Subsidi energi dan bantuan sosial akan diarahkan lebih tepat sasaran. Dengan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), distribusi subsidi dipastikan lebih efektif dan mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Pemerintah juga mendorong penguatan program sosial agar mampu menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli, memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga, serta mengurangi kesenjangan sosial di berbagai wilayah.
Pengelolaan Utang dan Pembiayaan Inovatif
Selain pendapatan dan belanja, Presiden menekankan pentingnya pengelolaan pembiayaan APBN yang hati-hati. Rasio utang dan defisit dijaga dalam batas aman, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian agar tidak membebani perekonomian.
Pemerintah akan mengembangkan skema pembiayaan kreatif, termasuk memaksimalkan peran Danantara serta meningkatkan keterlibatan swasta. Model pembiayaan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan investasi tanpa memperbesar beban APBN.
Dengan strategi tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026 mencapai 5,4 persen. Inflasi diharapkan terkendali di level 2,5 persen, sementara suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) diperkirakan berada di kisaran 6,9 persen.
Nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS diproyeksikan berada pada kisaran Rp16.500. Stabilitas indikator makroekonomi ini dinilai penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan mendukung pertumbuhan dunia usaha.
Pemerintah juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2026 turun menjadi 4,44 persen hingga 4,96 persen. Angka kemiskinan ditargetkan berada di kisaran 6,5 persen hingga 7,5 persen.
Rasio Gini, sebagai indikator ketimpangan, diharapkan menurun ke level 0,377 hingga 0,380. Indeks Modal Manusia ditargetkan mencapai 0,57, sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan akses pendidikan.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan peningkatan Indeks Kesejahteraan Petani dan penciptaan lapangan kerja formal. Langkah ini diproyeksikan memperkuat kesejahteraan masyarakat desa serta mendukung ketahanan pangan nasional.
Secara keseluruhan, APBN 2026 dirancang sebagai instrumen fiskal yang adaptif, kredibel, dan berkelanjutan. Pemerintah mengedepankan sinergi antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan agar mampu menghadapi tantangan global sekaligus menjaga stabilitas ekonomi domestik.
Dalam menghadapi ketidakpastian global, rancangan APBN 2026 dianggap sebagai upaya nyata untuk menjaga fondasi ekonomi Indonesia tetap kuat. Pemerintah berfokus pada keseimbangan antara pertumbuhan, pemerataan, serta keberlanjutan.
Langkah penyusunan APBN 2026 juga menjadi momentum penting dalam membangun optimisme nasional. Kebijakan fiskal yang terukur dan realistis diharapkan mampu menjawab tantangan sekaligus memperkuat fondasi pembangunan.
Dengan begitu, masyarakat diharapkan dapat merasakan manfaat langsung dari kebijakan fiskal ini melalui peningkatan layanan publik, penciptaan lapangan kerja, serta distribusi kesejahteraan yang lebih adil.
Keberhasilan implementasi APBN 2026 akan bergantung pada kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh elemen masyarakat. Partisipasi aktif semua pihak menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.
Sebagai penutup, APBN 2026 menjadi instrumen strategis bagi pemerintah untuk memperkuat perekonomian, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian global. ( * )
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
