Jakarta, EKOIN.CO – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyampaikan bahwa sejumlah daerah di Indonesia belum memiliki Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), khususnya untuk komoditas beras. Situasi ini dinilai berpotensi menimbulkan risiko terhadap stabilitas pangan di berbagai wilayah.
Menurut data yang tercatat pada Juli 2025, Sekretaris Bapanas, Sarwo Edhy, menjelaskan bahwa cadangan beras pemerintah kabupaten/kota mencapai 13.702,97 ton yang tersebar di 318 wilayah. Meskipun demikian, masih terdapat daerah yang sama sekali tidak memiliki stok beras.
“Masih terdapat 44 kabupaten/kota yang belum memiliki stok, sedangkan 31 kabupaten/kota belum memiliki regulasi, namun telah memiliki stok,” ujar Sarwo dalam sebuah Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Selasa (19/8/2025).
Lantas, bagaimana peta distribusi cadangan beras di Indonesia? Sarwo menuturkan, berdasarkan peta yang ada, beberapa wilayah di Maluku, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya sama sekali tidak memiliki cadangan beras. Sementara itu, untuk DKI Jakarta, cadangan pangannya dikelola oleh BUMD pangan setempat.
Secara terpisah, Sarwo juga memaparkan data cadangan beras di tingkat provinsi. “Sementara itu, stok cadangan beras pemerintah provinsi tercatat sebesar 7.064,20 ton. Saat ini 33 provinsi telah memiliki regulasi sekaligus mengelola CBPP, adapun Provinsi Sumatra Selatan sudah memiliki regulasi tetapi belum memiliki stok,” tambahnya.
Sarwo menjelaskan bahwa penguatan CPPD didasari oleh Peraturan Bapanas No. 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Perbadan No. 15 Tahun 2023. Peraturan tersebut mengatur tata cara penghitungan jumlah cadangan beras pemerintah daerah. Selain itu, pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana desa, atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.
Aturan tersebut didukung oleh Surat Edaran (SE) dari Menteri Dalam Negeri yang juga menekankan pentingnya penguatan CPPD. Hal ini menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat cadangan pangannya.
“Sehingga ketersediaan pangan tetap terjaga, harga lebih stabil, dan masyarakat terlindung dari risiko kerawanan pangan,” harap Sarwo.
Lebih lanjut, Sarwo juga menyoroti langkah-langkah strategis yang telah dilakukan Bapanas untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Realisasi serapan gabah beras hingga pertengahan Agustus telah mencapai 2,82 juta ton atau 94,16% dari target 3 juta ton. Tak hanya itu, stok beras cadangan pemerintah pusat tercatat 3,91 juta ton, dengan penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mencapai 215,9 ribu ton.
Sebagai upaya lain, bantuan pangan berupa 10 kg beras per bulan telah disalurkan kepada 18,27 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama Juni hingga Juli 2025. Gerakan Pangan Murah (GPM) juga aktif digelar di 6.508 titik di 308 kabupaten/kota dan 35 provinsi. Untuk memantau pergerakan harga, 1.053 enumerator secara rutin melaporkan data harga pangan. Selain itu, 1.448 kios pangan kini tersedia di 33 provinsi untuk memudahkan akses masyarakat terhadap pangan strategis.
