Jakarta, Ekoin.co — Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan intensif selama hampir empat jam dengan pimpinan 16 organisasi kemasyarakatan Islam, tokoh agama, serta pengasuh pondok pesantren di Istana Merdeka, Selasa (3/2/2026).
Pertemuan tersebut menjadi forum klarifikasi strategis pemerintah terkait keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP), sebuah forum internasional perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Dalam pertemuan tertutup itu, Presiden Prabowo menekankan bahwa keikutsertaan Indonesia di BoP tidak dimaksudkan sebagai sikap netral semu, melainkan sebagai instrumen diplomasi aktif untuk memperkuat perlindungan terhadap rakyat Palestina di tengah konflik berkepanjangan.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyampaikan bahwa Presiden memberikan penjelasan secara lugas mengenai mandat Indonesia di BoP.
Salah satu poin utama adalah kesiapan Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian dengan tugas yang jelas dan terbatas.
“Presiden menjelaskan bahwa partisipasi Indonesia diarahkan untuk mengirim pasukan perdamaian dengan mandat absolut melindungi rakyat Palestina,” ujar Gus Yahya usai pertemuan.
Penjelasan tersebut dinilai berhasil meredakan keraguan sejumlah ormas Islam yang sebelumnya menyuarakan sikap kritis. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, dinamika perbedaan pandangan sebelumnya lebih disebabkan oleh keterbatasan informasi yang beredar di ruang publik.
“Setelah Presiden memaparkan konteks global dan posisi Indonesia secara menyeluruh, seluruh ormas Islam pada prinsipnya mendukung langkah politik luar negeri pemerintah,” ujar Abdul Mu’ti.
Sikap serupa juga disampaikan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua MUI Anwar Iskandar menyatakan dukungan diberikan dengan catatan bahwa BoP harus benar-benar berpihak pada nilai kemanusiaan dan kemaslahatan rakyat Palestina.
Pemerintah, lanjut Anwar, juga memberikan jaminan politik bahwa keanggotaan Indonesia di BoP tidak bersifat mengikat secara mutlak. Negara-negara Islam, termasuk Indonesia, membuka opsi keluar secara kolektif apabila forum tersebut dinilai menyimpang dari tujuan perdamaian.
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmen tersebut. Ia menyatakan Indonesia tidak akan bertahan dalam skema internasional apa pun jika tidak sejalan dengan misi utama: menghentikan kekerasan di Gaza dan mendorong terwujudnya kedaulatan Palestina.
“Jika tidak sesuai dengan tujuan perdamaian dan kemerdekaan Palestina, opsi untuk keluar tetap terbuka,” tegas Sugiono.
Pertemuan ini dihadiri pimpinan berbagai ormas Islam nasional, di antaranya PBNU, Muhammadiyah, MUI, Persis, Al-Washliyah, Perti, Wahdah Islamiyah, Syarikat Islam, hingga organisasi sayap kepemudaan dan kemahasiswaan Islam.
Dialog panjang di Istana tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah berupaya merawat konsensus nasional dalam mengambil langkah diplomasi global yang sensitif, khususnya terkait isu Palestina yang memiliki resonansi luas di tengah umat Islam Indonesia.
