Jakarta,Ekoin.co – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta pada Kamis, 21 Agustus 2025. Penangkapan ini berkaitan dengan dugaan pemerasan perusahaan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan Noel bersama 13 orang lain. Tim penyidik juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai dalam jumlah miliaran rupiah, 15 unit mobil, serta 7 sepeda motor mewah. Kendaraan yang diamankan di antaranya Nissan GTR-R35, BMW 3301, Hyundai Stargazer, Pajero Sport, Palisade, hingga Toyota Corolla Cross.
Selain itu, KPK juga menyita sejumlah motor besar dan mewah. Beberapa di antaranya Ducati Hypermotard 950, Ducati Xdiavel 1200, Scrambler Ducati, serta Vespa Sprint S 150. Penyitaan kendaraan ini dilakukan setelah penggeledahan di beberapa lokasi yang berkaitan dengan kasus tersebut.
Wakil Ketua KPK Fitroh membenarkan adanya penyitaan tersebut. “Yang pasti ada uang, ada puluhan mobil dan ada motor Ducati,” ungkapnya saat dikonfirmasi media, Kamis (21/8).
KPK juga telah menyegel ruang kerja di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker & K3). Penyegelan dilakukan untuk mengamankan dokumen dan barang bukti yang berkaitan dengan dugaan praktik korupsi tersebut.
Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan
Penangkapan Noel menjadi sorotan publik karena ia merupakan pejabat kabinet Presiden Prabowo Subianto pertama yang ditangkap KPK. Noel sebelumnya dikenal sebagai Ketua Prabowo Mania 08 sekaligus tokoh politik yang berpindah dukungan dari Jokowi Mania, GP Mania, hingga akhirnya mendukung Prabowo Subianto.
Immanuel Ebenezer dilantik sebagai Wamenaker pada 21 Oktober 2024 lalu bersama sejumlah wakil menteri lain. Dengan demikian, ia belum genap setahun menjabat ketika ditangkap dalam OTT KPK.
Keterlibatan Noel dalam lingkaran politik nasional bukan hal baru. Sebelum mendukung Prabowo, ia sempat mendukung Joko Widodo melalui Jokowi Mania dan kemudian beralih mendukung Ganjar Pranowo lewat GP Mania. Namun, dukungannya berpindah ke Prabowo Subianto menjelang Pilpres 2024.
KPK menduga penangkapan ini berkaitan erat dengan pengurusan sertifikasi K3 yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Dugaan pemerasan menjadi fokus penyidikan, di mana sejumlah pihak diwajibkan memberikan uang untuk memperlancar pengurusan sertifikat tersebut.
Respons Presiden Prabowo Subianto
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menghormati langkah hukum yang dilakukan KPK. Menurutnya, Presiden tidak akan menghalangi proses penyidikan yang sedang berjalan.
“Beliau [Prabowo] hormati proses di KPK dan dipersilakan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (21/8).
Prasetyo menambahkan bahwa Presiden baru akan mengganti Noel dari jabatan Wamenaker apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Namun, ia tidak menjelaskan lebih lanjut apakah keputusan itu akan diambil setelah Noel ditetapkan sebagai tersangka atau menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
BACA JUGA
KPK Ungkap Korupsi Kuota Haji 2024,Sepuluh Ribu Kursi Haji Diduga Diperjual Belikan
Kasus ini juga menjadi perhatian karena menyangkut sertifikasi K3 yang berhubungan langsung dengan perlindungan tenaga kerja. Praktik dugaan pemerasan dalam proses sertifikasi dikhawatirkan akan merugikan dunia usaha sekaligus mencoreng tata kelola pemerintahan.
KPK hingga saat ini masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Noel dan pihak-pihak yang diamankan. Penetapan status tersangka akan diumumkan setelah proses pemeriksaan dan gelar perkara dilakukan.
Dengan perkembangan ini, publik menunggu langkah selanjutnya dari Presiden Prabowo terkait posisi Noel di kabinet. Pasalnya, penangkapan seorang wakil menteri dalam waktu singkat setelah dilantik menimbulkan pertanyaan besar terhadap integritas pejabat yang dipilih.
