JAKARTA, EKOIN.CO – Rapat kerja Komisi IV DPR bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Badan Pangan Nasional, dan Perum Bulog pada Kamis (21/8) mendadak memanas. Sejumlah anggota dewan menyoroti kondisi beras impor yang dilaporkan membusuk di sejumlah gudang Bulog. Masalah beras impor kembali mencuat di tengah evaluasi ketersediaan stok pangan nasional.
PDIP temukan beras impor bermasalah
Dalam forum tersebut, anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDIP, Rohmin, blak-blakan menyampaikan hasil temuannya. Ia mengatakan, terdapat tumpukan beras impor yang sudah rusak, berulat, dan tidak layak konsumsi di gudang Bulog wilayah Semarang, Yogyakarta, serta Karawang.
Menurut Rohmin, kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah karena menimbulkan kerugian besar bagi negara. “Di gudang Bulog Semarang, Yogyakarta, dan Karawang, banyak beras impor yang busuk dan berulat,” ungkapnya di ruang rapat.
Rohmin menegaskan, jika persoalan penyimpanan beras tidak segera dibenahi, kerugian akan semakin meluas. Ia juga menyoroti dampak terhadap kualitas pangan masyarakat, mengingat beras yang seharusnya menjadi penopang ketahanan pangan justru menumpuk dalam kondisi rusak.
Bulog khawatir gudang penuh
Selain laporan temuan, Rohmin juga menyampaikan keluhan dari Kepala Bulog Cirebon. Disebutkan bahwa kapasitas gudang di wilayah tersebut sudah penuh, sehingga berisiko menambah jumlah beras impor yang rusak.
“Kepala Bulog Cirebon khawatir gudang yang penuh akan memperburuk kondisi beras. Karena itu, ia meminta agar beras impor segera dikeluarkan,” kata Rohmin menirukan pernyataan pejabat Bulog.
Situasi ini mengungkap persoalan mendasar dalam manajemen logistik pangan, terutama mengenai distribusi dan penyimpanan. Keterbatasan kapasitas gudang menjadi kendala yang nyata, apalagi di tengah arus masuk beras impor yang cukup besar.
Masalah gudang penuh ini bukan pertama kali terjadi. Sejumlah laporan sebelumnya juga menyoroti hal serupa di berbagai daerah. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas perencanaan dalam menghadapi kebutuhan pangan nasional.
Pemerintah sebelumnya menegaskan impor beras dilakukan untuk memperkuat cadangan nasional dan menstabilkan harga di pasar. Namun, dengan adanya temuan beras impor busuk, tujuan tersebut justru dipertanyakan kembali.
Publik menilai, penyimpanan yang buruk berpotensi membuat negara rugi ganda. Pertama, anggaran besar sudah digunakan untuk mendatangkan beras impor. Kedua, beras tersebut tidak bisa lagi dimanfaatkan ketika kualitasnya rusak di gudang.
Rohmin mendesak agar Bulog segera melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi stok beras. Menurutnya, data riil di lapangan harus terbuka agar masalah ini tidak berlarut-larut.
Ia juga meminta pemerintah segera meninjau ulang kebijakan impor yang terus menambah beban gudang. “Kalau stok dalam negeri cukup, kenapa harus menumpuk beras impor hingga rusak di gudang?” tanyanya.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang hadir dalam rapat tersebut belum memberikan tanggapan panjang terkait temuan ini. Namun, ia menyatakan akan berkoordinasi dengan Bulog dan Badan Pangan Nasional untuk memastikan langkah penanganan segera dilakukan.
Polemik ini menjadi catatan penting menjelang akhir tahun, di mana kebutuhan masyarakat terhadap beras biasanya meningkat. Masyarakat berharap pemerintah lebih cepat bergerak agar tidak ada lagi beras impor yang terbuang percuma.
Pengawasan distribusi dan kualitas pangan dinilai menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Tanpa langkah nyata, persoalan ini dikhawatirkan akan terulang kembali.
Kasus beras impor busuk menyoroti kelemahan dalam manajemen logistik pangan nasional. Bulog dinilai perlu melakukan audit menyeluruh.
Persoalan kapasitas gudang yang penuh menunjukkan perlunya perencanaan distribusi lebih matang agar beras impor tidak menumpuk.
Temuan DPR menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera memperbaiki tata kelola pangan. Jika dibiarkan, kerugian negara akan semakin besar.
Kebijakan impor beras juga perlu dievaluasi, agar tidak menambah beban logistik dan menimbulkan pemborosan.
Masyarakat menunggu langkah tegas pemerintah dalam menangani masalah ini, demi menjaga kepercayaan terhadap ketahanan pangan nasional. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
