Jakarta EKOIN.CO – Pemerintah menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh Fraksi DPR RI atas dukungan, masukan, dan pandangan yang disampaikan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.
Dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar pada Kamis (21/8), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan kerja sama erat dengan DPR RI menjadi landasan penting dalam menyusun APBN 2026 yang kredibel, sehat, dan berkelanjutan.
Baca juga : Anggaran Pendidikan 2026 Fokuskan Beasiswa dan Guru
Sri Mulyani menyebut seluruh pandangan fraksi telah memberikan kontribusi positif. Menurutnya, hal itu menjadi dorongan kuat agar APBN 2026 dapat menjadi instrumen nyata negara dalam membangun ekonomi yang tangguh, mandiri, sekaligus menyejahterakan rakyat.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberi manfaat nyata, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik,” ujar Menkeu dalam rapat tersebut.
Belanja Negara yang Berkualitas
Menkeu menegaskan Pemerintah sejalan dengan aspirasi DPR RI agar belanja negara lebih berkualitas, fokus, dan produktif. Dengan demikian, setiap alokasi anggaran mampu memberikan dampak optimal bagi masyarakat.
Belanja produktif yang diarahkan ke sektor prioritas, menurut Menkeu, akan menjadi katalis untuk meningkatkan kesejahteraan, memperkuat ketahanan ekonomi, serta memperluas kesempatan kerja.
Selain itu, penguatan anggaran untuk layanan publik diyakini dapat menjawab kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
Komitmen menjaga kualitas belanja negara juga dianggap sebagai langkah strategis dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang masih berlanjut hingga tahun depan.
Pendapatan Negara dan Reformasi Pajak
Pemerintah juga menyampaikan apresiasi kepada DPR RI terkait dukungan optimalisasi pendapatan negara. Upaya tersebut dilakukan melalui reformasi perpajakan, peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta pemanfaatan teknologi digital.
Sri Mulyani menegaskan langkah ini tidak hanya akan memperkuat penerimaan negara, namun juga tetap memperhatikan iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital menjadi instrumen penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Dengan dukungan penuh DPR RI, Pemerintah optimistis penerimaan negara tahun 2026 dapat semakin terjaga sehingga pembiayaan pembangunan tetap berjalan stabil.
Menjaga Defisit dan Stabilitas Fiskal
Selain aspek pendapatan, Pemerintah dan DPR RI juga sepakat menjaga defisit APBN 2026 tetap berada di bawah 3 persen PDB. Langkah ini dinilai penting demi terciptanya pengelolaan fiskal yang sehat, prudent, dan berkelanjutan.
Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, serta Pemerintah Daerah akan terus diperkuat guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Sri Mulyani menegaskan koordinasi lintas sektor merupakan kunci menghadapi dinamika ekonomi global, termasuk potensi gejolak harga komoditas dan ketidakpastian pasar keuangan.
Dalam rapat paripurna tersebut, sejumlah fraksi juga menyoroti pentingnya menjaga keberlanjutan fiskal dengan memperhatikan kualitas belanja dan konsistensi kebijakan jangka panjang.
Penghargaan dan Harapan Pemerintah
Di bagian akhir penyampaian, Sri Mulyani menyampaikan ucapan terima kasih atas semangat konstruktif seluruh anggota DPR RI dalam membahas RAPBN 2026.
Ia menegaskan bahwa masukan DPR merupakan bentuk nyata gotong royong politik dalam mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.
“Semangat gotong royong ini menjadi modal besar kita dalam melanjutkan agenda pembangunan nasional,” ungkapnya.
Pemerintah berharap pembahasan lebih lanjut dapat dilakukan dengan suasana kolaboratif agar APBN 2026 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Sebagai penutup, dapat dilihat bahwa APBN 2026 tidak hanya menjadi instrumen anggaran tahunan, melainkan juga wujud nyata arah pembangunan Indonesia ke depan. Komitmen Pemerintah dan DPR RI untuk menjaga fiskal yang sehat menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan global.
Dengan dorongan belanja negara yang lebih berkualitas, setiap rupiah yang dialokasikan diharapkan mampu memberikan manfaat langsung, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Langkah optimalisasi penerimaan negara melalui reformasi perpajakan dan digitalisasi juga diharapkan mampu menjaga kesinambungan pembangunan tanpa membebani dunia usaha.
Kesepakatan menjaga defisit di bawah 3 persen PDB menandakan kehati-hatian Pemerintah sekaligus kesiapan menghadapi risiko ekonomi global yang dinamis.
Akhirnya, sinergi erat antara Pemerintah dan DPR RI menjadi pilar penting untuk memastikan APBN 2026 benar-benar membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
