JAKARTA EKOIN.CO – Survei terbaru yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada Agustus 2025 menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum paling dipercaya publik. Sebanyak 83,5 persen responden menyatakan percaya terhadap lembaga ini. Capaian tersebut menjadi sinyal meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.
[Gabung WA Channel EKOIN untuk update berita: https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v]
Hasil survei ini dipublikasikan pada Minggu, 24 Agustus 2025. Survei melibatkan 1.220 responden yang tersebar di 38 provinsi, menggunakan metode random sampling dengan margin of error sekitar 2,9 persen. Kepercayaan publik terhadap kejaksaan tercatat lebih tinggi dibandingkan lembaga penegak hukum lainnya.
Survei Kepercayaan Hukum
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyampaikan bahwa peningkatan kepercayaan publik kepada kejaksaan berkaitan dengan kinerja dalam menangani kasus besar. “Meningkatnya tingkat kepercayaan ini merupakan hasil konsistensi lembaga dalam memberantas korupsi dan menjaga profesionalitas,” ujarnya.
Selain kejaksaan, kepolisian mendapatkan tingkat kepercayaan sebesar 70,2 persen. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meraih 68,4 persen. Angka ini menunjukkan adanya pergeseran kepercayaan masyarakat yang menilai kejaksaan lebih konsisten dalam menjalankan perannya.
Burhanuddin menambahkan, persepsi publik dipengaruhi oleh ekspos kasus korupsi besar yang ditangani kejaksaan. Penanganan kasus-kasus tersebut dinilai memberi dampak positif pada citra lembaga di mata masyarakat.
Kinerja Kejaksaan dan Harapan Publik
Kejaksaan dalam beberapa tahun terakhir aktif mengungkap berbagai perkara korupsi skala nasional. Salah satunya adalah penindakan terhadap kasus-kasus dengan kerugian negara triliunan rupiah. Keberanian menindak pejabat tinggi dan korporasi besar dipandang memperkuat legitimasi lembaga tersebut.
Responden dalam survei ini juga menyoroti transparansi kejaksaan dalam menyampaikan perkembangan kasus. Faktor ini dianggap penting dalam meningkatkan rasa percaya publik terhadap lembaga penegak hukum.
Di sisi lain, beberapa lembaga hukum lain masih menghadapi tantangan dalam menjaga kredibilitas. Persepsi publik terhadap KPK, misalnya, mengalami penurunan dibandingkan lima tahun sebelumnya. Burhanuddin menyebut hal ini disebabkan oleh dinamika kelembagaan dan sejumlah polemik.
Menurut survei, mayoritas masyarakat berharap kejaksaan terus menjaga konsistensi dalam menindak kasus korupsi. Publik menilai upaya pemberantasan korupsi harus tetap menjadi prioritas utama lembaga hukum agar kepercayaan yang tinggi tidak menurun.
Meskipun mendapat tingkat kepercayaan paling tinggi, kejaksaan tetap memiliki pekerjaan rumah untuk menjaga integritas internal. Transparansi rekrutmen, pengawasan kinerja, hingga penanganan perkara kecil di daerah menjadi sorotan lanjutan dalam diskusi publik.
Burhanuddin menekankan, “Kepercayaan publik bisa naik turun tergantung konsistensi lembaga. Jika kejaksaan tidak menjaga ritme kerja, tren ini bisa berubah.”
Survei juga mencatat bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga hukum erat kaitannya dengan pemberitaan media. Peningkatan sorotan positif terhadap kejaksaan turut membentuk persepsi masyarakat.
Dalam konteks demokrasi, keberadaan lembaga hukum yang dipercaya masyarakat menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas negara. Kepercayaan publik berkontribusi pada legitimasi institusi dalam menjalankan kewenangan.
Masyarakat menilai keberhasilan kejaksaan bukan hanya dari aspek penindakan, tetapi juga dari perbaikan sistem internal. Upaya digitalisasi proses hukum, pelayanan publik yang lebih terbuka, dan kerja sama lintas lembaga menjadi faktor pendukung lain.
Para analis menilai, momentum ini harus dimanfaatkan kejaksaan untuk memperkuat reformasi kelembagaan. Kepercayaan tinggi bisa menjadi peluang memperbaiki sistem peradilan yang lebih menyeluruh.
Pakar hukum juga mengingatkan bahwa tantangan korupsi di Indonesia terus berkembang. Oleh karena itu, kejaksaan harus memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan memperluas jaringan kerja sama internasional dalam penanganan kasus lintas negara.
Keberhasilan kejaksaan dalam meraih tingkat kepercayaan publik tertinggi saat ini menunjukkan arah positif penegakan hukum di Indonesia. Namun, kesinambungan upaya pemberantasan korupsi tetap menjadi kunci keberlanjutan.
Survei Indikator Politik Indonesia menegaskan bahwa kejaksaan kini menjadi lembaga hukum paling dipercaya publik. Capaian 83,5 persen ini mencerminkan keberhasilan dalam membangun citra positif.
Kepercayaan publik tidak terlepas dari kinerja kejaksaan dalam menangani kasus besar, khususnya tindak pidana korupsi. Publik menilai langkah tegas yang diambil memberikan efek jera.
Namun, tingkat kepercayaan ini harus dijaga dengan konsistensi. Tantangan lembaga hukum masih besar, terutama dalam menjaga integritas internal.
Kejaksaan diharapkan terus berinovasi melalui transparansi dan pelayanan publik yang lebih terbuka. Peran media juga penting untuk menjaga narasi positif.
Momentum ini bisa menjadi titik balik penguatan sistem hukum di Indonesia agar lebih kokoh dan kredibel di masa depan. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
