Jakarta, EKOIN.CO – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengumumkan akan menghentikan proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai tahun depan. Pembangunan selanjutnya akan dilanjutkan di bawah kendali Badan Otorita IKN (OIKN). Langkah ini diambil seiring dengan selesainya pekerjaan proyek-proyek kontrak tahun jamak (Multi Years Contract / MYC) yang kini tengah dirampungkan.
Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (25/8/2025) lalu, menyampaikan bahwa pihaknya optimistis proyek-proyek tersebut akan segera tuntas. “MYC belum selesai semuanya, mudah-mudahan tahun ini. Paling lambat 2026 sudah selesai,” ujar Diana.
Sebelumnya, progres pembangunan sempat mengalami hambatan karena anggaran Kementerian PU untuk menyelesaikan proyek di IKN sempat terkena blokir, dengan nilai sekitar Rp14 triliun. Saat ini, anggaran tersebut sudah tersedia, memungkinkan proses pembangunan untuk dilanjutkan. Diana menyebutkan bahwa salah satu proyek yang masih dalam tahap penyelesaian adalah jalan tol.
Sejak 2022, Kementerian PU telah menangani pembangunan sejumlah infrastruktur dasar di IKN. Proyek yang dikerjakan meliputi pembangunan jalan tol, saluran air bersih, hingga gedung-gedung pemerintahan.
Pergantian kepemimpinan dalam pembangunan IKN ini juga seiring dengan persetujuan anggaran kelanjutan dari Presiden Prabowo. Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk periode 2025-2029 akan digunakan untuk menyelesaikan beberapa proyek prioritas.
“Untuk penyelesaian kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya, serta membuka akses menuju IKN kawasan WP2, karena kita tadi kan WP1, ini ke WP2,” jelas Basuki.
Selain itu, Basuki menambahkan, anggaran tersebut juga akan dimanfaatkan untuk pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana yang telah rampung pada tahap awal. “Jadi dari Kementerian PU dan Kementerian Perumahan sekarang, kita menyerahkan pada OIKN untuk kami kelola dan kami pelihara, itu dari APBN,” tuturnya.
Di samping itu, Basuki juga memaparkan bahwa ada beberapa proyek di IKN yang didanai melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp60,93 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak. Ada pula enam proyek KPBU yang sedang dalam pembangunan, yakni jalan dan multi-utility tunnel sepanjang 138,6 kilometer di kawasan inti pusat pemerintah (KIPP). “Jadi targetnya satu tadi, bahwa tahun 2028 agar bisa ditetapkan IKN ini sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih,” tegas Basuki.
