Jakarta, EKOIN.CO – Komite Reformasi Digital Pemerintah menegaskan proyek uji coba digitalisasi bansos akan segera dilakukan pada September mendatang. Adapun, program perdana akan diuji coba di Banyuwangi, Jawa Timur.
Digitalisasi bansos merupakan bagian dari program GovTech yang merupakan bagian dari mandat Presiden Prabowo Subianto.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut Binsar Pandjaitan yang memimpin rapat perdana Komite Reformasi Digital Pemerintah mengungkapkan digitalisasi bansos akan berdampak signifikan terhadap penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menurutnya, integrasi data yang dilakukan Kementerian Sosial dan BPS telah berjalan dan mendukung penyaluran bantuan lebih akurat. Dengan sokongan digitalisasi, akurasi, efektivitas dan efisiensi penyaluran bansos akan semakin presisi hingga mampu menghemat anggaran ratusan triliun rupiah.
“Digitalisasi bansos ini bukan hanya soal transparansi, tapi juga akan memungkinkan pemerintah melakukan penghematan anggaran yang signifikan karena penyaluran bantuan menjadi jauh lebih tepat sasaran,” ungkapnya dalam rapat perdana Komite Reformasi Digital Pemerintah, dikutip dari rilis Kemensos, Rabu (27/8/2025).
“Kita akan menghemat Rp500 triliun lebih, misalnya itu bansos, cash tranfer dan subsidi, dan juga nanti mungkin ada stimulus. (bila) Semua itu betul-betul targeted,” tambah Luhut.
Luhut pun menambahkan, bansos dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional hingga 0,3 sampai 0,4%. Angka tersebut merupakan jumlah besar, dengan catatan dilaksanakan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Adapun, Banyuwangi akan menjadi laboratorium uji coba (piloting project) penerapan teknologi pemerintahan digital dalam program bantuan sosial.
Dia menjelaskan sistem digitalisasi bansos ini dirancang untuk meningkatkan akurasi penyaluran dengan menurunkan inclusion dan exclusion error, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta memungkinkan masyarakat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri melalui aplikasi.
Proses backend nantinya akan berjalan otomatis dengan verifikasi data lintas lembaga, mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI-Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat.
