Jakarta EKOIN.CO – Insiden demo di Jakarta kembali memanas setelah seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan (21), tewas terlindas mobil taktis Brimob saat aksi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025) malam. Tragedi ini memicu kemarahan ribuan massa yang kemudian menumpuk di kawasan Senen, Jumat (29/8/2025) pagi, sehingga menimbulkan kemacetan panjang. Ikuti berita terbaru di WA Channel EKOIN.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permintaan maaf atas peristiwa tersebut. “Saya menyesali terhadap peristiwa yang terjadi dan mohon maaf sedalam-dalamnya,” ujarnya kepada media. Divisi Profesi dan Pengamanan Polri kini ditugaskan untuk menangani kasus yang menyita perhatian publik ini.
Dalang Demo dan Arah Politik Demokrasi
Situasi makin tegang setelah mantan Kepala BIN, A.M. Hendropriyono, mengungkap adanya campur tangan asing dalam aksi unjuk rasa yang berujung ricuh. Usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (28/8/2025), ia menyebut dalang demonstrasi berasal dari luar negeri, namun memanfaatkan jaringan kaki tangan di dalam negeri.
“(Dalangnya) Dari luar. Dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangannya yang ada di dalam,” ujar Hendropriyono, dikutip dari Kompas.com. Ia menambahkan, sebagian pihak di dalam negeri bahkan tidak sadar telah dimanfaatkan.
Hendropriyono menegaskan, meski belum menyebutkan nama, ia memiliki keyakinan bahwa tokoh asing tersebut bukan seorang negarawan resmi, melainkan non-state actor dengan pengaruh kuat terhadap kebijakan negara asalnya. “Tujuannya kan sama saja. Dari dulu juga maunya menjajah. Tapi kan caranya lain,” katanya.
Menurutnya, tujuan aktor asing itu adalah melemahkan demokrasi Indonesia dan menciptakan kekacauan politik. Ia memberi sinyal bahwa identitas dalang akan diungkap pada waktu yang tepat.
Massa Memanas dan Keadilan yang Dituntut
Unjuk rasa di sekitar Kompleks Parlemen sejak Senin (25/8/2025) diikuti ribuan massa dari berbagai elemen, termasuk mahasiswa, buruh, dan pengemudi ojek online. Mereka menolak kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR yang dinilai tidak selaras dengan kondisi ekonomi masyarakat.
Kericuhan makin parah setelah insiden tewasnya Affan. Sejumlah warga yang melihat video amatir memperlihatkan rantis Brimob melaju kencang saat massa berhamburan. Bukannya berhenti, kendaraan itu terus melaju meninggalkan lokasi.
Peristiwa ini memancing kemarahan massa. Mereka mengejar dan memukuli kendaraan taktis tersebut, sementara sebagian bertahan di sekitar Mako Brimob, Kwitang, Jakarta Pusat. Pada Jumat pagi, antrean kendaraan mengular hingga 300 meter di Jalan Kramat Raya akibat penutupan akses menuju Gunung Sahari dan Tugu Tani.
Pengendara yang hendak bekerja pun terganggu. “Ini gue gimana berangkat kerjanya,” keluh salah seorang pengendara yang terjebak macet di kawasan Senen.
Polisi kemudian mengalihkan arus kendaraan melalui flyover Pasar Senen, namun kepadatan semakin bertambah karena banyak pengendara berhenti untuk menyaksikan jalannya aksi dari atas jembatan.
Massa aksi yang bertahan sejak malam sebelumnya masih menuntut keadilan bagi Affan dan menolak represifitas aparat dalam mengawal aksi. Situasi ini menjadi ujian serius bagi stabilitas demokrasi di Indonesia.Peristiwa tewasnya Affan Kurniawan menjadi pemicu ledakan emosi publik yang berujung pada gelombang protes besar.
Kehadiran massa di Senen dan kawasan DPR menunjukkan tingginya tensi politik dan sosial yang tengah berlangsung.
Pernyataan Hendropriyono soal campur tangan asing memperlebar spektrum isu, dari sekadar demo buruh menjadi isu nasional.
Aparat kepolisian kini berada dalam sorotan publik karena dianggap gagal melindungi warga yang ikut aksi.
Kasus ini akan menjadi penentu arah demokrasi Indonesia, apakah mampu tetap berdiri kokoh di tengah tekanan internal dan eksternal.
Pemerintah perlu segera meredakan situasi dengan langkah dialog terbuka bersama masyarakat.
Polisi harus bertindak transparan dalam menyelidiki kasus kematian Affan Kurniawan.
Masyarakat diharapkan tetap menjaga ketertiban dalam menyampaikan aspirasi agar tidak dimanfaatkan pihak tertentu.
Elite politik hendaknya lebih peka terhadap kondisi rakyat, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait tunjangan DPR.
Indonesia harus memperkuat ketahanan demokrasi dari segala bentuk intervensi asing agar tidak mudah diguncang.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
