Jakarta, EKOIN.CO – Anggaran pengadaan kendaraan taktis Barakuda untuk Polri kembali menjadi sorotan publik. Data terbaru dari dokumen lelang menunjukkan nilai pagu mencapai ratusan miliar rupiah, menegaskan besarnya alokasi dana negara untuk memperkuat armada keamanan.
[Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v]
Pagu terbesar tercatat dalam paket “Pengadaan Rantis Penghalau Massa T.A. 2024” yang dipegang KORSABHARA Baharkam Polri dengan nilai Rp199,74 miliar. Paket ini diumumkan pada Desember 2023 dan menandai komitmen Polri dalam menambah armada taktis untuk pengendalian massa.
Selain itu, ada pula paket “Pengadaan Rantis & Ran Ops Brimob Polda Metro Jaya – APBN 2024” yang memakan anggaran Rp29,23 miliar. Paket ini dilelang pada Maret 2024 dan ditujukan untuk memperkuat operasional pasukan Brimob di ibu kota.
Kontrak Pengadaan Barakuda
Polri juga diketahui menjalin kontrak dengan perusahaan pertahanan asal Korea Selatan, Hanwha Defense, untuk memasok 25 unit Barakuda 4×4. Meski jumlahnya jelas, nilai kontrak tidak diumumkan ke publik sehingga memicu banyak perkiraan mengenai harga satuan kendaraan tersebut.
Sejumlah media menyebut harga satu unit Barakuda bisa mencapai Rp149,9 hingga Rp203,9 miliar. Namun angka ini belum terkonfirmasi secara resmi dan lebih bersifat perkiraan dari pihak luar.
Keterbukaan data tender pemerintah hanya menyajikan angka pagu paket, bukan harga detail per unit. Faktor ini yang membuat masyarakat sulit memastikan berapa biaya sebenarnya untuk sebuah kendaraan taktis Barakuda.
Faktor Penentu Besarnya Anggaran
Tingginya anggaran pembelian Barakuda dipengaruhi oleh berbagai komponen. Paket pengadaan bukan hanya mencakup kendaraan, tetapi juga perlengkapan tambahan seperti suku cadang, peralatan komunikasi, hingga pelatihan teknis bagi personel.
Selain itu, spesifikasi kendaraan sangat menentukan. Varian dengan proteksi balistik tinggi, sistem kamera 360 derajat, atau senjata kendali jarak jauh (RCWS) jelas membuat harga semakin melonjak.
Biaya pajak, pengiriman internasional, hingga kebutuhan integrasi sistem juga menjadi faktor penambah beban anggaran. Dengan banyaknya variabel, wajar bila harga Barakuda terlihat sangat tinggi dibanding kendaraan taktis umum.
Pakar pertahanan menilai transparansi pengadaan perlu diperkuat agar publik memahami struktur biaya. “Masyarakat berhak tahu detail penggunaan anggaran, terutama untuk pembelian kendaraan taktis bernilai besar,” ujar pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie dalam salah satu diskusi.
Di sisi lain, pihak Polri menekankan pentingnya keberadaan Barakuda untuk menunjang keamanan nasional. Kendaraan ini kerap digunakan dalam operasi pengendalian massa hingga penanganan konflik dengan tingkat risiko tinggi.
Meski nilainya besar, pemerintah menilai investasi dalam pengadaan Barakuda adalah langkah strategis jangka panjang. Dengan armada modern, Polri diharapkan mampu menjalankan tugas dengan lebih aman dan efektif.
Pada akhirnya, polemik seputar harga per unit Barakuda menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi publik. Transparansi akan membantu menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan keamanan.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
