Jakarta, ekoin.co – Sebanyak 200 organisasi masyarakat sipil mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mundur dari jabatannya. Desakan tersebut muncul setelah tindakan represif aparat kepolisian terhadap masyarakat yang melakukan demonstrasi di Jakarta pada Kamis, 28 Agustus 2025.
Koalisi masyarakat sipil menilai Jenderal Listyo gagal mengubah watak represif kepolisian. Jika tidak segera mundur, mereka meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mencopotnya dari kursi Kapolri.
Dalam pernyataannya, perwakilan koalisi menegaskan bahwa kekerasan yang dilakukan aparat terhadap demonstran tidak bisa lagi ditoleransi. Mereka menilai, peristiwa tersebut bukan kejadian pertama, melainkan pola yang terus berulang setiap kali rakyat menyuarakan aspirasinya.
Sebanyak 213 organisasi itu termasuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesia Corruption Watch (ICW), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan LBH Jakarta.
Selain itu, ada pula Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lokataru Foundation, Jaringan Solidaritas Keadilan Korban Kanjuruhan (JSKK), dan banyak organisasi lainnya.
Ketua Umum YLBHI Muhamad Isnur membacakan 12 tuntutan dari koalisi tersebut yang meminta Kapolri mundur dan Presiden Prabowo mencopot jabatan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Kapolri wajib mundur atau Presiden segera mencopot Sigit Listyo Prabowo sebagai Kapolri yang gagal mengubah watak represif Polri,” kata Isnur di Gedung YLBHI, Jakarta Pusat, Jumat (29/8/2025).
Koalisi menyatakan kapolri dan presiden harus mengadili dan memproses secara pidana anggota polisi yang melakukan kekerasan terhadap demonstran kemarin, juga orang yang memberi perintah untuk melakukan hal tersebut.
Koalisi menegaskan, jika Kapolri tidak menunjukkan sikap bertanggung jawab dengan mengundurkan diri, maka Presiden Prabowo harus turun tangan mencopotnya. Menurut mereka, hal ini penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
“Jika Kapolri tetap dipertahankan, maka Presiden dianggap melanggengkan kultur kekerasan yang sudah terbukti merugikan masyarakat,” tulis pernyataan resmi koalisi.
Selain itu, organisasi sipil juga menekankan pentingnya reformasi kepolisian secara menyeluruh. Mereka menilai perubahan tidak bisa ditunda lagi, sebab tindakan represif aparat akan semakin memperlebar jarak antara rakyat dan negara.
Sejumlah tokoh masyarakat turut memberikan dukungan atas desakan tersebut. Mereka menilai momentum ini harus dijadikan pijakan untuk membenahi institusi kepolisian agar lebih humanis.
Kecaman tidak hanya datang dari dalam negeri, beberapa organisasi internasional juga menyoroti tindakan represif tersebut. Tekanan publik diperkirakan akan terus meningkat seiring masifnya distribusi informasi di media sosial.
Tindakan brutalitas aparat kepolisian dalam hal ini Brimob saat demonstrasi kemarin berujung pada kematian seorang pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan. Ia tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) Brigade Mobile (Brimob) pada Kamis malam, 28 Agustus 2025, di kawasan Rumah Susun Bendungan Hilir II, Jakarta Pusat. ()
