Jakarta, EKOIN.CO – Pemerintah menetapkan kenaikan anggaran Polri pada tahun 2026 menjadi Rp145 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengonfirmasi hal ini saat rapat bersama Badan Anggaran DPR, menyebut alokasi dana jumbo ini untuk memperkuat keamanan nasional serta mendukung stabilitas negara.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Dalam paparannya, Sri Mulyani menjelaskan bahwa Polri menjadi salah satu lembaga yang mendapatkan tambahan anggaran terbesar. Kenaikan tersebut dianggap penting untuk menunjang operasional kepolisian, termasuk pengamanan pemilu, peningkatan fasilitas, serta penanganan ancaman keamanan yang kian kompleks.
Selain Polri, pemerintah juga menaikkan alokasi untuk BIN dan BNN. Hal ini dikaitkan dengan kebutuhan menjaga ketahanan nasional di tengah dinamika global dan ancaman nontradisional yang semakin meningkat.
Anggaran Polri dan Kebutuhan Keamanan
Sri Mulyani mengungkapkan bahwa anggaran Polri pada 2026 diproyeksikan menyentuh angka Rp145 triliun, naik signifikan dibanding tahun sebelumnya. Ia menegaskan bahwa dana jumbo ini akan digunakan untuk mendukung modernisasi peralatan, penguatan teknologi, serta peningkatan kualitas SDM di tubuh kepolisian.
“Polri memiliki peran sangat penting dalam menjaga stabilitas. Anggaran yang dialokasikan harus benar-benar mendukung peningkatan profesionalitas dan kesiapan institusi menghadapi tantangan ke depan,” ujar Sri Mulyani.
Kenaikan anggaran tersebut juga disebut sebagai bagian dari prioritas pemerintah dalam sektor keamanan dan ketertiban. Hal ini dipandang penting, terutama menjelang agenda besar nasional yang membutuhkan pengamanan maksimal.
BIN dan BNN Ikut Mendapat Porsi Besar
Tak hanya Polri, Badan Intelijen Negara (BIN) juga mendapat kenaikan anggaran pada 2026. Pemerintah menilai BIN membutuhkan dukungan lebih besar untuk memperkuat deteksi dini serta menghadapi ancaman strategis.
BNN pun tak ketinggalan dalam daftar penerima tambahan dana. Anggaran lembaga ini akan diperkuat guna memperluas upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba yang kian kompleks di Indonesia.
Pemerintah menegaskan bahwa pengalokasian anggaran ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah strategis menghadapi ancaman keamanan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Kebijakan ini menegaskan bahwa sektor keamanan tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional. Stabilitas yang terjaga diharapkan mampu menopang iklim investasi serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Sri Mulyani menutup pemaparannya dengan menekankan pentingnya transparansi penggunaan anggaran. Menurutnya, setiap rupiah dana jumbo yang diberikan kepada Polri, BIN, dan BNN harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
Pemerintah telah memastikan kenaikan anggaran besar untuk sektor keamanan, dengan Polri menjadi penerima utama pada 2026 sebesar Rp145 triliun.
Langkah ini menegaskan peran strategis kepolisian dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional di tengah tantangan global yang semakin dinamis.
Selain Polri, BIN dan BNN juga memperoleh tambahan dana untuk memperkuat peran mereka dalam bidang intelijen dan pemberantasan narkoba.
Kebijakan anggaran tersebut diharapkan mampu memperkokoh institusi keamanan negara agar lebih siap menghadapi risiko-risiko masa depan.
Transparansi serta akuntabilitas dalam penggunaan anggaran menjadi poin penting yang terus ditekankan pemerintah. ( * )
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
