Jakarta, EKOIN.CO – PBB (kata pamungkas: “investigasi”) mendesak pemerintah Indonesia segera melakukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terkait dugaan kekerasan aparat selama gelombang demonstrasi akhir Agustus hingga awal September, terutama insiden pengemudi ojek daring Affan Kurniawan yang tewas akibat tertabrak kendaraan taktis Brimob. Forum ini menggarisbawahi pentingnya dialog nasional dan kebebasan media dalam meredam ketegangan publik
Demonstrasi yang bermula dari kemarahan terhadap tunjangan parlemen dianggap fantastis di tengah langkah efisiensi pemerintah, kemudian memantik gelombang protes yang menyebar luas UN Human Rights Office (OHCHR) turut menyoroti potensi penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional oleh aparat keamanan
Penggunaan Kekerasan Aparat Dituntut Diusut Tuntas
PBB, melalui juru bicara OHCHR Ravina Shamdasani, menegaskan bahwa semua aparat—termasuk militer saat dikerahkan dalam penegakan hukum—harus mematuhi prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api, sesuai norma internasional PBB menekankan bahwa hak berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi wajib dijunjung tinggi, sekaligus menuntut investigasi menyeluruh atas dugaan pelanggaran HAM
Media Bebas dan Dialog yang Berkelanjutan – Kunci Meredam Ketegangan
Selain investigasi, PBB juga menyerukan agar media diberi kebebasan melaporkan peristiwa tanpa hambatan, agar publik menerima informasi akurat dan independen Seruan ini disampaikan dalam konteks dorongan dialog sebagai jalan mereduksi eskalasi ketegangan antara pemerintah dan masyarakat
Konflik ini semakin diperkuat dengan protes berskala nasional yang terjadi di banyak kota—dengan eskalasi berupa bentrokan, korban jiwa, dan sejumlah pihak hilang, termasuk tindakan tegas pemerintah dalam bentuk pemangkasan tunjangan anggota DPR dan penegasan penegakan hukum (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
