Purbaya Tegaskan Tak Ada Pajak Baru

Jakarta EKOIN.CO – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberlakukan pajak baru untuk mendongkrak penerimaan negara. Menurutnya, strategi terbaik adalah dengan memaksimalkan sistem yang sudah ada agar lebih optimal.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v

“Menurut saya pribadi selama ini nggak usah,” ujar Purbaya saat ditemui di Istana Kepresidenan, Senin (8/9/2025).

Fokus Pertumbuhan Ekonomi untuk Pajak

Purbaya menjelaskan bahwa penerimaan negara akan lebih baik jika pertumbuhan ekonomi terus meningkat. Dengan begitu, rasio pajak terhadap produk domestik bruto (tax-to-GDP ratio) tetap terjaga, namun jumlah penerimaan bisa melonjak seiring meningkatnya pendapatan masyarakat.

“Dengan sistem yang ada pun, kalau pertumbuhannya bagus, Anda misalnya anggap tax-to-GDP ratio-nya konstan, income-nya kencang juga,” terang Purbaya.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, target penerimaan pajak ditetapkan sebesar Rp 2.357,71 triliun. Angka ini naik 13,51% dibanding target APBN 2025 yang senilai Rp 2.076,9 triliun.

Sektor terbesar penyumbang pajak berasal dari pajak penghasilan (PPh) dengan target Rp 1.209,36 triliun, meningkat dari Rp 1.051,65 triliun pada tahun sebelumnya. Disusul pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) sebesar Rp 995,27 triliun, lebih tinggi dari target 2025 yang hanya Rp 890,94 triliun.

Strategi APBN dan Peran Swasta

Sementara itu, pajak bumi dan bangunan (PBB) ditargetkan Rp 26,13 triliun, turun dari Rp 30,08 triliun tahun 2025. Pajak lainnya ditargetkan Rp 126,93 triliun, naik dari Rp 104,23 triliun tahun sebelumnya.

Purbaya menilai peningkatan terbesar ada pada komponen pajak lainnya yang melonjak drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2023 hanya tercatat Rp 9,72 triliun dan di 2024 sebesar Rp 8,74 triliun, sementara pada 2025 sudah mencapai Rp 104,23 triliun.

Selain mengandalkan perpajakan, Purbaya menegaskan pentingnya peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen fiskal untuk menggerakkan perekonomian. Ia juga menekankan bahwa swasta perlu mendapat ruang tumbuh lebih cepat.

Targetnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menembus 8% agar sejajar dengan negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan China.

Pada masa pemerintahan Jokowi, pertumbuhan ekonomi cukup baik namun sebagian besar ditopang oleh investasi pemerintah, sementara sektor swasta belum berkembang optimal.

“Zaman Pak Jokowi, pemerintahnya bangun investasi di mana-mana, private sectornya agak mati, kreditnya hanya tumbuh 7% rata-rata. Nah ke depan kita akan hidupkan dua-duanya. Jadi dengan itu, 6-7% nggak terlalu susah,” jelas Purbaya.

( * )

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v