Jakarta,EKOIN.CO- Indonesia dinilai tengah menghadapi kondisi darurat ekonomi dengan berbagai tantangan ketimpangan dan kebijakan yang dinilai tidak konsisten. Sejumlah pakar ekonomi mendesak pemerintah segera melakukan langkah-langkah reformasi ekonomi yang komprehensif untuk menjaga kestabilan dan mencegah krisis berkepanjangan.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Desakan Reformasi Ekonomi untuk Pemerintah
Ada tujuh desakan utama yang diajukan kepada pemerintah. Pertama, integrasi program bantuan sosial agar tepat sasaran sehingga perlindungan terhadap masyarakat miskin dan rentan bisa berjalan lebih efektif. Kedua, memperkuat perlindungan sosial adaptif yang mampu merespons cepat situasi darurat.
Ketiga, mendorong pemberdayaan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Keempat, mengonversi subsidi energi menjadi bantuan tunai langsung agar lebih efisien dalam meningkatkan daya beli masyarakat.
Selain itu, desakan kelima adalah memberantas praktik judi online lintas negara yang dinilai merusak ekonomi keluarga dan berimplikasi sosial luas. Hal ini dianggap penting karena peredaran uang di sektor ilegal bisa melemahkan stabilitas ekonomi nasional.
Kritik Program Populis dan Tata Kelola Negara
Desakan keenam menekankan pentingnya mengembalikan kebijakan berbasis bukti dan teknokratis. Program populis seperti makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih, sekolah rakyat, hilirisasi berlebihan, hingga subsidi energi dinilai berpotensi mengganggu kestabilan fiskal jangka panjang.
Sementara itu, desakan ketujuh adalah peningkatan kualitas institusi dan tata kelola negara. Pembangunan kepercayaan publik, penguatan demokrasi, hingga pemberantasan konflik kepentingan dan perburuan rente dinilai mutlak dilakukan agar darurat ekonomi tidak semakin meluas.
“Sebagai ekonom, sebagai intelektual, kami berkewajiban menyampaikan bahwa pemerintah harus segera melakukan reformasi kebijakan ekonomi yang komprehensif, memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, dan menjamin kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar seorang ekonom dalam pernyataannya.
Sejumlah kalangan juga menilai kondisi ini bukan hanya soal angka pertumbuhan, melainkan menyangkut keadilan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Jika tidak segera ditangani, darurat ekonomi berpotensi menciptakan kesenjangan sosial yang makin lebar.
Pemerintah diharapkan merespons cepat desakan tersebut dengan kebijakan nyata, bukan sekadar retorika. Upaya pembenahan tata kelola fiskal, penguatan sektor riil, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas menjadi langkah mendesak untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Apabila reformasi ekonomi dilakukan secara serius, Indonesia diyakini mampu keluar dari tekanan darurat ekonomi dan kembali pada jalur pertumbuhan yang sehat dan inklusif. (*)
