Jakarta, EKOIN.CO – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperhitungkan harga listrik hasil pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) mencapai 20 sen per kilowatt hour (KWh). Angka tersebut menghitung tambahan dari tipping fee pengelolaan sampah.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyebutkan harga asli listrik PLTSa sebesar 13 sen per KWh. Namun dengan tambahan tipping fee maka harga listrik PLTSa sebesar 20 sen per KWh.
“Jadi yang selama ini kan harga jual listriknya kan ditentukan paling tinggi itu kan 13 (sen per KWh). Itu juga ada tambahan biaya lain. Untuk tambahan biaya lain itu adalah yang ini tipping fee. Jadi untuk tipping fee, ini banyak pemerintah daerah yang tidak mampu untuk mengalokasikan tipping fee, karena terbatasnya ruang fiskal yang ada di daerah. Jadi nanti harga jual ke PLN itu sudah termasuk tipping fee-nya sekitar 20 sen dolar per kilowatt hour,” jelasnya saat ditemui di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Kementerian ESDM menargetkan aturan pemanfaatan sampah menjadi energi listrik melalui PLTSa rampung di bulan September 2025 ini. Nantinya, aturan tersebut akan tertuang melalui Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum rencana PLTSa di Indonesia.
“Kita targetnya bulan September ini sudah bisa selesai,” tegas Yuliot.
Hasil listrik PLTSa pun nantinya akan dibeli oleh PT PLN (Persero) sebagai offtaker.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, (25/8/2025).
Dalam ratas ini, Presiden memberikan arahan khusus agar program pengelolaan energi berbasis sampah, waste to energy, dipercepat. “Proses administrasi yang semula dijadwalkan enam bulan dipangkas menjadi tiga bulan agar target penyelesaian proyek dalam 18 bulan bisa tercapai,” mengutip Instagram resmi Sekretaris Kabinet, Selasa (26/8/2025).
Selain itu, ratas juga membahas terkait perkembangan program koperasi desa yang kini sudah mulai berjalan, serta program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dengan target 1,3 juta ton.
Mengutip Kementerian ESDM sebelumnya, setidaknya, terdapat 30 kota besar prioritas yang ditargetkan untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa). Setiap kota besar ini diperkirakan dapat menghasilkan listrik sekitar 20 MW.
