Jakarta EKOIN.CO – Manajemen PT Karya Citra Nusantara (KCN) akhirnya angkat bicara mengenai polemik tanggul beton di perairan Cilincing yang sempat viral di media sosial. Direktur Utama KCN Widodo Setiadi menegaskan, struktur beton tersebut bukan pembatas laut, melainkan bagian dari pembangunan pelabuhan yang sudah berjalan sejak beberapa tahun lalu.
Gabung WA Channel EKOIN untuk berita terkini »
Widodo menekankan, isu yang berkembang soal tanggul itu keliru. Ia memastikan pihaknya tidak bermaksud membuat pulau baru atau menjual lahan. Menurutnya, proyek ini murni pembangunan fasilitas pelabuhan demi mendukung konektivitas maritim di kawasan utara Jakarta.
“Kami bukan mau bikin pulau, kami juga tidak melakukan kavling-kavling, kemudian jual, bikin perumahan. Kami bikin pelabuhan, kami gak bisa jual apapun, ini bukan milik kami tapi milik pemerintah,” ujar Widodo dalam konferensi pers di kawasan KCN Marunda, Jumat (12/9/2025).
Proyek pelabuhan dan tanggul beton
Widodo menjelaskan bahwa pembangunan pelabuhan KCN merupakan hasil kerja sama pemerintah dengan sektor swasta. Ia menegaskan proyek ini tidak menggunakan dana APBN maupun APBD, sehingga seluruh pembiayaan berasal dari investasi swasta.
“Proyek ini digagas oleh pemerintah untuk menggandeng kolaborasi swasta, dimana proyek ini adalah proyek non-APBN-APBD, jadi pemerintah tidak keluar uang satu rupiah pun dalam proyek ini,” tegasnya.
Dalam konsesi yang berlaku, seluruh hasil pembangunan pelabuhan akan diserahkan menjadi aset negara melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Artinya, meski dikerjakan oleh swasta, pelabuhan tersebut tetap dimiliki negara.
Saat ini, progres pembangunan pelabuhan KCN telah mencapai sekitar 70 persen. Pier 1 di sisi kiri sudah selesai, Pier 2 ditargetkan rampung pada 2025, sementara Pier 3—yang paling banyak disorot karena keberadaan struktur beton—masih dalam tahap pengerjaan.
Dampak bagi nelayan dan masyarakat pesisir
Selain menjelaskan fungsi tanggul beton, Widodo juga menyinggung soal dampak sosial dari proyek ini. Ia mengungkapkan, pihaknya telah mendata sekitar 700 nelayan dan 1.100 kapal kecil di kawasan Cilincing yang berpotensi terdampak.
Menurut Widodo, KCN memiliki tanggung jawab sosial untuk menjaga kearifan lokal serta keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. Ia menyebut pihaknya terus berupaya menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan kebutuhan warga sekitar.
KCN juga memastikan komunikasi dengan para pemangku kepentingan terus dibangun. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, terutama di tengah isu viral mengenai tanggul beton.
Perusahaan menegaskan komitmennya bahwa pelabuhan yang sedang dibangun akan menjadi infrastruktur strategis nasional, yang pada akhirnya diharapkan mendukung aktivitas ekonomi, logistik, serta perdagangan di kawasan Jabodetabek dan sekitarnya.
Widodo menutup penjelasannya dengan harapan agar publik dapat memahami konteks pembangunan yang sedang berjalan. Ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh kabar yang menyesatkan. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
