Jakarta EKOIN.CO – Kasus korupsi rel kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini memanggil Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan DPP PDI Perjuangan, Yoseph Aryo Adhi Dharmo (YAD), sebagai saksi. Langkah ini menandakan penyidikan KPK mulai menelusuri jejak ke lingkaran politik dalam skandal bernilai triliunan rupiah tersebut.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Pemanggilan Yoseph dilakukan Senin (15/9/2025) di Gedung Merah Putih KPK. “Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama YAD, Wasekjen Bidang Kesekretariatan DPP PDIP,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dikutip dari Antara.
Korupsi Rel Kereta Api Sentuh Lingkar Politik
Selain Yoseph, penyidik KPK juga memeriksa dua saksi lain dari internal Kemenhub. Mereka adalah Linawati, staf di Koordinator Pengadaan Transportasi Darat dan Kereta Api, serta Zulfikar Tantowi, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN).
Ketiga saksi itu dimintai keterangan terkait aliran dana dan praktik “penguncian” proyek yang diduga menjadi modus utama. Dengan pola ini, pemenang tender ditentukan sejak awal, sehingga proyek strategis nasional jatuh ke perusahaan-perusahaan tertentu.
Kasus korupsi rel kereta api ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023. OTT tersebut menyasar pejabat di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Jawa Bagian Tengah yang kini berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.
Perkembangan Kasus Korupsi Rel Kereta Api
Awalnya, KPK menetapkan 10 tersangka usai OTT. Jumlah itu terus bertambah hingga 14 orang pada November 2024, termasuk dua korporasi. Teranyar, pada 12 Agustus 2025, penyidik menahan tersangka ke-15, Risna Sutriyanto, seorang ASN di Kemenhub.
Skandal ini melibatkan sejumlah proyek penting, antara lain pembangunan jalur ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso, jalur kereta api Makassar, empat proyek konstruksi serta dua proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, serta perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera.
Modus korupsi diduga melibatkan rekayasa tender secara menyeluruh, mulai dari administrasi hingga penetapan pemenang. Hal ini menguntungkan pihak tertentu yang sudah diatur untuk memenangkan proyek bernilai besar.
Pemeriksaan saksi dari kalangan politik dinilai menjadi titik krusial. Sebab, keterlibatan partai diyakini dapat membuka gambaran lebih luas tentang jaring kepentingan di balik proyek kereta api.
KPK menegaskan akan terus menelusuri keterkaitan semua pihak. Penyidik masih membuka peluang penambahan tersangka baru jika ditemukan bukti kuat yang mengarah pada aktor lain di balik kasus ini.
Hingga kini, publik menunggu perkembangan lebih lanjut dari pemanggilan Yoseph dan dua saksi lain. Proses penyidikan dianggap sebagai langkah penting untuk menegakkan integritas proyek infrastruktur nasional.
Skandal ini kembali mengingatkan betapa rapuhnya pengelolaan proyek vital bila tidak diawasi dengan ketat. Penelusuran kasus ini akan menjadi ujian besar bagi komitmen KPK dalam menjaga kepentingan publik.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
