Jakarta EKOIN.CO – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Senin (15/9/2025). Dalam pertemuan tersebut, Maruarar melaporkan realisasi program rumah subsidi yang telah mencapai 221.047 unit hingga pertengahan September 2025.
Ikuti berita terlengkap EKOIN di WA Channel kami
Maruarar menyampaikan bahwa kuota rumah subsidi tahun ini meningkat signifikan, dari 220 ribu unit pada 2024 menjadi 350 ribu unit pada 2025. Ia menegaskan kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menempatkan sektor perumahan sebagai prioritas nasional.
“Pertama, kami sampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang sangat concern kepada perumahan. Buktinya tahun ini kuota rumah subsidi dinaikkan secara signifikan,” ujar Maruarar dalam keterangan resmi Sekretariat Presiden, Selasa (16/9/2025).
Realisasi Rumah Subsidi 2025
Maruarar menjabarkan data terbaru penyerapan rumah subsidi sejak 1 Januari hingga 15 September 2025. Dari total kuota, sebanyak 175.662 unit telah diserahkan melalui akad kredit. Sementara itu, sekitar 45 ribu unit masih dalam proses pembangunan, ready stock, maupun tahap persetujuan kredit.
“Dari 1 Januari sampai 15 September, yang sudah diserahkan 175.662 unit, kemudian kategori dalam pembangunan, ready stock, dan persetujuan kredit ada 45 ribu. Jadi totalnya 221.047,” jelasnya.
Pemerintah berharap peningkatan ini mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Maruarar menegaskan, realisasi yang positif di lapangan mencerminkan kerja sama berbagai pihak mulai dari pengembang, perbankan, hingga pemerintah daerah.
Kebijakan ini diharapkan memberi kepastian bagi masyarakat yang selama ini menunggu program subsidi perumahan. Selain itu, pembangunan rumah subsidi dinilai dapat mendorong perputaran ekonomi di sektor konstruksi dan bahan bangunan.
Terobosan KUR Perumahan
Selain melaporkan progres rumah subsidi, Maruarar mengungkapkan adanya terobosan baru berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus sektor perumahan. Program ini menyalurkan dana sebesar Rp130 triliun, dan untuk pertama kalinya KUR diarahkan mendukung pembiayaan rumah rakyat.
“Itu dari segi suplai ada Rp117 triliun. Yang bisa memanfaatkan adalah kontraktor, developer, dan toko bangunan. Bunganya disubsidi 5 persen, jadi dari 11 persen bisa hanya 6 persen,” paparnya.
Tak hanya menyasar suplai, KUR ini juga mendukung sisi permintaan dengan memberikan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM yang memanfaatkan rumah sebagai sarana usaha. Maruarar menilai, kebijakan ini mampu membuka peluang baru bagi masyarakat kecil.
“Misalnya yang punya homestay, rumah makan, atau warung di rumahnya. Bunganya hanya 6 persen dengan plafon sampai Rp500 juta,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa kebijakan ini lahir dari koordinasi lintas kementerian serta dukungan perbankan. Program tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo agar pemerintah menyiapkan skema pembiayaan yang melawan praktik rentenir.
“Belum pernah ada KUR perumahan sejak kita merdeka. Ini terobosan besar yang akan membantu rakyat kecil,” kata Maruarar.
Pemerintah menilai langkah ini tidak hanya memperkuat penyediaan rumah subsidi, tetapi juga meningkatkan daya saing sektor perumahan nasional. Selain menyediakan hunian layak, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dukungan ekonomi produktif.
Dengan progres yang dicapai hingga September, target penyediaan rumah subsidi 2025 dinilai masih berada pada jalur positif. Pemerintah optimistis angka realisasi akan terus meningkat hingga akhir tahun.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
