Jakarta, EKOIN.CO – Reshuffle Kabinet Merah Putih pada Rabu (17/9/2025) menegaskan dominasi Partai Gerindra di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebanyak 19 kader partai berlambang kepala burung garuda itu kini tercatat mengisi kursi menteri maupun wakil menteri, jumlah terbanyak dibanding partai politik lain. Kata pamungkas kabinet menjadi sorotan utama dari perombakan kali ini.
Gabung WA Channel EKOIN
Prabowo melakukan reshuffle kabinet kedua dan ketiga pada bulan ini, memperkuat posisi Gerindra sebagai poros utama di lingkaran pemerintahan. Komposisi tersebut semakin menonjol setelah masuknya sejumlah nama baru yang memiliki rekam jejak panjang di internal partai.
Salah satu langkah besar adalah pencopotan Budi Arie Setiadi dari jabatan Menteri Koperasi. Budi yang dikenal dekat dengan Presiden ke-7 Joko Widodo sekaligus Ketua Umum Projo, harus menyerahkan posisinya kepada Ferry Juliantono, kader senior Gerindra.
Gerindra Perkuat Posisi di Kabinet
Ferry Juliantono bukan nama asing di tubuh Gerindra. Ia pernah menjabat Ketua DPD Gerindra Jawa Barat pada 2014 dan menjadi Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Bidang Penggalangan Massa pada 2015. Penunjukannya dianggap memperkokoh dominasi Gerindra di kabinet.
Tak hanya itu, Rohmat Marzuki juga mendapatkan posisi baru sebagai Wakil Menteri Kehutanan. Sebelumnya ia dikenal sebagai Bendahara DPD Gerindra Jawa Tengah dan Ketua Fraksi Gerindra di DPRD setempat. Kehadirannya di jajaran kementerian semakin memperluas ruang politik Gerindra.
Di sisi lain, kursi penting di Istana turut ditempati kader Gerindra setelah Angga Raka Prabowo ditunjuk sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Ia menggantikan Hasan Nasbi yang sebelumnya menjabat Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, lembaga yang kini berubah nama. Angga Raka adalah Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra sekaligus mantan Direktur Media Kampanye Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024.
Perubahan ini membuat representasi Gerindra tidak hanya kuat di kementerian, melainkan juga dalam struktur komunikasi negara. Keterlibatan mereka dinilai strategis dalam mengawal arah kebijakan politik dan informasi publik.
Golkar Dapat Tambahan Kursi Kabinet
Selain Gerindra, Partai Golkar menjadi partai dengan jumlah kader terbanyak kedua di kabinet. Tercatat 10 kader beringin kini duduk di pemerintahan, meskipun ada pergeseran kursi di beberapa kementerian.
Perubahan mencolok terjadi setelah Prabowo mencopot Abdul Kadir Karding, kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dari jabatan Menteri P2MI. Posisi tersebut kemudian diberikan kepada Mukhtarudin, politisi Golkar. Langkah ini memperluas pengaruh Golkar di pemerintahan.
Namun, Golkar juga kehilangan kursi penting setelah Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo digantikan oleh Erick. Perubahan ini mengurangi satu posisi strategis yang sebelumnya dikuasai partai beringin.
Meski begitu, Golkar kembali memperoleh perwakilan tambahan setelah Farida Farichah ditunjuk menjadi Wakil Menteri Koperasi. Penunjukan Farida sekaligus mengganti posisi kosong yang ditinggalkan kader PKB sebelumnya.
Dengan konfigurasi baru ini, Gerindra dan Golkar semakin menegaskan peran penting dalam arsitektur politik pemerintahan Prabowo. Reshuffle tidak hanya mengubah komposisi personal, tetapi juga memetakan ulang keseimbangan kekuatan partai dalam kabinet.
Secara keseluruhan, dinamika reshuffle kabinet kali ini menunjukkan arah politik yang semakin condong pada partai-partai besar pendukung utama presiden. Hal ini di satu sisi memperkuat stabilitas pemerintahan, namun di sisi lain menimbulkan pertanyaan tentang representasi partai lain yang kini semakin terpinggirkan.
Kesimpulan:
Reshuffle Kabinet Merah Putih mempertegas dominasi Gerindra dengan menempatkan 19 kader di berbagai posisi strategis.
Gerindra mendapatkan tambahan kursi di kementerian dan juga menguasai posisi penting di Istana.
Golkar berada di posisi kedua dengan 10 kader meski harus kehilangan kursi Menpora.
PKB justru tergerus posisinya setelah salah satu menterinya dicopot dari jajaran kabinet.
Arah politik pemerintahan Prabowo semakin jelas dengan komposisi baru yang memperkuat partai pendukung utama.
Saran:
Pemerintah perlu memastikan komposisi kabinet tetap seimbang agar tidak menimbulkan ketimpangan politik.
Transparansi dalam penunjukan pejabat penting harus diperkuat agar publik merasa dilibatkan.
Partai-partai non-pendukung besar sebaiknya tetap diberi ruang representasi.
Kebijakan publik perlu dijalankan inklusif agar dominasi politik tidak mengorbankan kepentingan rakyat.
Keseimbangan kekuatan di dalam kabinet dapat menjadi kunci stabilitas jangka panjang pemerintahan.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
