Jakarta,EKOIN.CO- Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungannya terhadap langkah anggaran yang digagas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, berupa penarikan dana dari kementerian dan lembaga yang lambat dalam penyerapan belanja. Kebijakan ini disebut sebagai upaya agar tidak ada anggaran menganggur dan memastikan program yang berjalan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Gabung WA Channel EKOIN
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa dukungan Presiden bukan hanya sebatas persetujuan, melainkan turut mengawal agar proses pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai target. “Kalau menurut kami itu memang sesuatu yang harus dilakukan. Karena belanja pemerintah itu harus optimal sehingga kalau Menteri Keuangan mengevaluasi tentu berdasarkan data,” ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Prasetyo menambahkan, kementerian yang lambat dalam menyerap anggaran wajib mempercepat kinerja agar sesuai rencana. “Terutama Kementerian Keuangan mendorong supaya pelaksanaan program-program di kementerian tersebut bisa optimal,” katanya menegaskan.
Menurutnya, Presiden Prabowo berkomitmen penuh mendorong kementerian untuk segera mencari solusi atas hambatan teknis maupun administratif. “Beliau fokus betul dan sekali lagi beliau bukan sekadar setuju, justru itu harus kita dorong bersama-sama apa yang menjadi kendala dicari jalan keluarnya,” ucap Prasetyo.
Evaluasi Serapan Anggaran Kementerian
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan menarik kembali anggaran dari kementerian yang realisasi belanjanya rendah. Ia memberikan tenggat hingga akhir Oktober 2025 untuk memperbaiki kinerja. “Saya akan kasih waktu sampai akhir bulan Oktober. Kalau mereka berpikir kita nggak bisa belanja sampai akhir tahun, kita ambil uangnya,” kata Purbaya pada Selasa (16/9/2025).
Purbaya menegaskan bahwa langkah evaluasi bukanlah bentuk hukuman, melainkan strategi untuk memastikan dana negara digunakan secara tepat guna. Anggaran yang ditarik rencananya akan dialihkan ke program lain yang lebih siap dan berdampak langsung ke masyarakat.
Ia juga menyiapkan langkah turun langsung ke kementerian dengan serapan rendah, terutama yang memiliki anggaran besar. “Bulan depan saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar, yang penyerapan anggarannya belum optimal. Kita akan coba lihat, kita akan bantu,” ujarnya.
Purbaya menjelaskan bahwa peran Kementerian Keuangan bukan hanya mengawasi, tetapi juga memberikan dukungan teknis dan solusi agar kementerian dapat mempercepat pelaksanaan program. Dengan begitu, alokasi anggaran dapat segera mengalir ke sektor yang membutuhkan.
Komitmen Presiden Kawal Anggaran Negara
Langkah penarikan anggaran ini disambut baik oleh Presiden Prabowo karena dianggap sejalan dengan arahan agar belanja negara berjalan optimal. Ia menginginkan agar setiap rupiah dari APBN memberi dampak nyata dan tidak berhenti di atas kertas perencanaan.
Menurut para pejabat, kebijakan tersebut juga menjadi sinyal bagi kementerian agar tidak menunda penyerapan dana hingga akhir tahun. Dengan percepatan, proyek dan program di lapangan dapat berjalan sesuai kebutuhan rakyat.
Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi risiko sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) yang sering terjadi setiap tahun akibat keterlambatan belanja. Prabowo menekankan, pengawasan langsung akan membantu mendeteksi masalah sejak dini.
Kementerian yang masih menghadapi kendala birokrasi juga diminta segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar tidak terjadi hambatan panjang. Purbaya menyebut, jika masalah teknis teratasi lebih cepat, anggaran bisa segera digulirkan ke sektor prioritas.
Kebijakan penarikan anggaran ini dipandang sebagai cara tegas untuk mempercepat pembangunan. Dengan alokasi yang tepat, pemerintah berharap kepercayaan publik terhadap tata kelola APBN semakin meningkat.
Langkah pemerintah untuk menarik anggaran dari kementerian yang lambat belanja menandai keseriusan dalam mengoptimalkan APBN. Kebijakan ini mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo.
Dengan evaluasi ketat, diharapkan serapan anggaran menjadi lebih merata dan efektif. Percepatan realisasi juga akan mendukung program prioritas yang berdampak pada masyarakat luas.
Turunnya langsung Menteri Keuangan ke kementerian menjadi bentuk komitmen agar setiap program tidak sekadar rencana di atas kertas, tetapi benar-benar berjalan.
Jika kebijakan ini dijalankan konsisten, potensi pemborosan dapat ditekan dan kualitas belanja negara meningkat. Kementerian dengan serapan lambat juga akan lebih disiplin.
Ke depan, publik menunggu hasil nyata dari kebijakan ini, terutama dalam bentuk program yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat. ( * )
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
.
