Jakarta, EKOIN.CO–Pemerintah resmi menyiapkan Program Paket Ekonomi 2025 guna menjaga momentum pertumbuhan nasional sekaligus memperluas lapangan kerja dan meningkatkan arus investasi. Program ini akan diluncurkan pada semester II tahun 2025 dan dipercepat hingga awal 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, terdapat delapan program utama yang akan dijalankan. Salah satunya adalah Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi bagi sekitar 20 ribu fresh graduate. Program ini berlangsung selama enam bulan (Oktober 2025–Maret 2026) dengan uang saku setara Upah Minimum Provinsi (UMP).
“Nanti akan kita lihat apakah program tersebut bisa dilanjutkan atau diperluas,” ujar Airlangga usai Rapat Koordinasi tentang Pelaksanaan Program Paket Ekonomi di Jakarta, Senin (22/9).
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi 552 ribu pekerja sektor pariwisata bergaji di bawah Rp10 juta per bulan. Insentif ini berlaku Oktober–Desember 2025. Sementara untuk masyarakat berpenghasilan rendah, Program Bantuan Pangan akan ditambah dengan distribusi 2 liter minyak goreng setiap bulan, selain bantuan beras 10 kg untuk 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Program lainnya mencakup diskon 50% iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi 731 ribu pekerja sektor informal seperti ojol, kurir, dan supir; serta Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan melalui relaksasi bunga KPR dan kredit pengembang. Pemerintah juga menyiapkan Padat Karya Tunai bagi lebih dari 215 ribu pekerja dengan alokasi anggaran Rp3,29 triliun.
Dari sektor transportasi dan pariwisata, pemerintah meluncurkan Paket Nataru berupa PPN DTP tiket pesawat, diskon 50% jasa transportasi di hari tertentu, serta mendorong ritel melalui Harbolnas Desember 2025. Sementara itu, program percepatan deregulasi akan mempercepat penerapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital melalui sistem OSS mulai 5 Oktober 2025.
Airlangga menambahkan, sejumlah program juga akan diperpanjang hingga 2026, antara lain insentif PPh Final 0,5% bagi UMKM sampai 2029, PPN DTP properti untuk rumah hingga Rp5 miliar, serta perluasan diskon iuran JKK dan JKM untuk 9,9 juta pekerja sektor informal.
Tak hanya itu, terdapat lima program penciptaan lapangan kerja baru yang disiapkan, mulai dari operasional 81 ribu koperasi desa yang bisa menyerap 1,38 juta tenaga kerja, hingga modernisasi kapal nelayan yang ditargetkan menciptakan lebih dari 600 ribu lapangan kerja. Program revitalisasi tambak, replanting perkebunan rakyat, hingga pembangunan kawasan budidaya udang di NTT juga diproyeksikan membuka ratusan ribu lapangan kerja baru.
“Untuk mempercepat implementasi program ini, akan dibentuk Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) yang segera diusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto,” pungkas Airlangga.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pariwisata, Menteri Koperasi, Menteri ATR/BPN, Menteri Perumahan Rakyat, Menteri Ekonomi Kreatif, Wakil Menteri KKP, Kepala Badan Pangan Nasional, Gubernur DKI Jakarta, Dirut BPJS Ketenagakerjaan, serta perwakilan kementerian/lembaga terkait.
