Jakarta,EKOIN.CO- Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengungkapkan alasan dirinya menolak tawaran kursi Menko Polhukam dalam Kabinet Merah Putih sebelum pelantikan pada Senin (8/9/2025). Dalam penjelasannya, Mahfud menegaskan keputusan itu diambil berdasarkan standar etik yang ia pegang sejak awal, sehingga ia tidak bisa menerima jabatan tersebut. Ikuti berita terbaru di WA Channel EKOIN.
Mahfud MD menyatakan tawaran datang dari seorang jenderal senior yang menghubunginya sehari sebelum pelantikan kabinet berlangsung. Namun, ia tidak langsung memberikan jawaban karena merasa posisinya bukanlah hasil dari perjuangan politik untuk kemenangan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Mahfud, jabatan strategis seperti Menko Polhukam semestinya diisi oleh tokoh yang turut berkeringat memenangkan Pilpres 2024. Sebagai mantan calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo, ia menilai tidak pantas bila dirinya menerima jabatan yang seharusnya diberikan kepada pendukung Prabowo.
Etika Politik Jadi Pertimbangan Mahfud MD
Dalam kanal YouTube resminya, Mahfud menjelaskan alasan penolakannya.
“Saya kan dulu sudah menyatakan komitmen, standar etik saya, jabatan di pemerintahan ini harus diduduki oleh mereka yang menang, yang berkeringat secara politik. Saya kan tidak,” ujar Mahfud MD, Senin (22/9/2025).
Ia menegaskan kembali bahwa sikap itu telah disampaikannya sejak 22 April 2024, saat Mahkamah Konstitusi (MK) memutus hasil Pilpres 2024. Kala itu, banyak pihak mempertanyakan apakah dirinya akan masuk dalam pemerintahan. Namun, Mahfud menekankan komitmen etik yang sudah ia jalankan sejak lama.
Lebih lanjut, Mahfud mengaku tidak menjawab secara tegas tawaran dari jenderal senior tersebut. Ia hanya memberi jawaban yang mengambang agar tidak menyinggung pihak yang menghubunginya. “Yang berkeringat untuk Pak Prabowo kan banyak, sedangkan saya berkeringat untuk diri saya sendiri. Saya ndak mungkin apa namanya ‘saya ingin masuk ke situ’ tidak etis,” tegas Mahfud.
Sikap Konsisten Menolak Jabatan Menko Polhukam
Mahfud menambahkan bahwa dirinya dalam posisi sulit bila harus memberikan jawaban langsung. Jika ia menolak, bisa dianggap sombong. Sebaliknya, bila menerima justru dianggap tidak tahu diri karena tidak memiliki andil dalam kemenangan Prabowo.
“Saya bilang nanti adalah kita pikirkan gitu kan kabarnya kan masih akhir Oktober begitu ya,” ungkap Mahfud.
Ia menuturkan bahwa dirinya menerima banyak pertanyaan dari media terkait rumor pengangkatannya sebagai Menko Polhukam. Namun, Mahfud hanya berjanji akan menjawab kepada pihak yang benar-benar berwenang, bukan spekulasi publik.
Bahkan saat tampil sebagai narasumber dalam podcast bersama Leon Hartono dan Denny Sumargo, pertanyaan serupa kembali muncul. Mahfud tetap konsisten menjawab bahwa ia berpegang pada standar etik dalam menentukan sikap politiknya.
Keputusan Mahfud MD ini menegaskan konsistensinya sebagai politisi yang menjunjung tinggi prinsip etika politik, meski menghadapi peluang besar untuk kembali ke kursi strategis dalam pemerintahan.
Mahfud MD menolak tawaran jabatan Menko Polhukam karena memegang teguh standar etik politik yang sudah ia nyatakan sejak 2024.
Keputusan ini menunjukkan bahwa Mahfud ingin memberikan ruang jabatan kepada tokoh yang berperan langsung dalam kemenangan Presiden Prabowo Subianto.
Sikap konsisten tersebut membuat Mahfud dipandang sebagai politisi yang mengutamakan etika daripada kepentingan pribadi.
Meski berada dalam posisi sulit, ia tetap menegaskan komitmen etik meski berisiko dianggap sombong atau tidak tahu diri.
Kisah ini memperlihatkan pentingnya integritas dalam dunia politik, terutama dalam pengisian jabatan publik yang strategis. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
