JAKARTA, 24 September 2025 – EKOIN.CO – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diusulkan menjadi calon pengganti António Guterres sebagai Sekretaris Jenderal PBB periode mendatang. Pengusulan ini disampaikan oleh Syahganda Nainggolan, Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, menyusul pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB yang dianggap membuka peluang diplomasi baru bagi Indonesia.
Pernyataan itu muncul pada Rabu (24/9) ketika Syahganda menegaskan bahwa momentum diplomasi global yang diperlihatkan Indonesia lewat pidato Prabowo menjadi dasar strategis agar negeri ini mengajukan figur nasional, yakni SBY, untuk memimpin PBB.
Usul SBY sebagai Calon Sekjen PBB
Menurut Syahganda, pidato Prabowo di New York menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mendukung PBB dalam persaudaraan global, pengentasan kemiskinan, dan pembebasan Palestina dari penjajahan. “Indonesia bisa mengusulkan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Sekjen PBB,” ujarnya.
Ia menilai kehadiran Prabowo sebagai pemimpin dunia progresif akan makin kuat jika organisasi PBB dipimpin oleh orang Indonesia, khususnya SBY. “SBY bisa diusulkan menjadi pengganti António Guterres yang akan selesai masa tugasnya dalam waktu dekat,” tambah Syahganda.
Lebih jauh, Syahganda menyebut bahwa semangat multilateralisme tengah mengalami revitalisasi di forum PBB. Negara-negara besar, seperti Inggris, Australia, Kanada, dan Prancis, disebut telah menunjukkan solidaritas terhadap Palestina. Menurut dia, pengakuan itu sejalan dengan semangat global kemanusiaan antipenjajahan.
Peluang dan Tantangan bagi Indonesia
Usulan SBY sebagai Sekjen PBB tentu penuh tantangan. Meski pengalaman politik dan diplomasi SBY cukup luas, dukungan negara anggota PBB sangat menentukan. Indonesia harus menyiapkan diplomasi publik dan lobi strategis agar calon yang diusulkan diterima luas.
Secara riil, makam Sekjen PBB merupakan pusat koordinasi diplomasi, keamanan, dan isu kemanusiaan global. Bila SBY terpilih, ini akan menjadi loncatan politik luar negeri Indonesia untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan internasional.
Namun demikian, persaingan antarblok dan geopolitik dunia membawa risiko. Negara besar atau kekuatan regional bisa menolak calon yang dianggap mengganggu keseimbangan kuasa. Pemilihan Sekjen PBB biasanya melalui konsultasi rahasia antarnegara anggota.
Sisi lain yang tak boleh diabaikan adalah pertanyaan soal dukungan domestik dan legitimasi politik. Apakah sentimen publik dan elite nasional mendukung pengalihan figur bekas presiden ke panggung global?
Sebelumnya, pidato Prabowo di Sidang Umum PBB dianggap sebagai upaya untuk memperkuat posisi diplomasi Indonesia dalam isu Palestina, pengentasan kemiskinan, dan kerja sama multilateral. Momentum tersebut menjadi landasan argumentasi Syahganda agar SBY diusulkan sebagai calon pemimpin PBB. usulan ini juga memperlihatkan bagaimana aktor intelektual mencoba menjembatani kepentingan nasional dan citra Indonesia di mata dunia. Meski demikian, sampai artikel ini disusun, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah mengenai kemungkinan usulan tersebut.
usulan agar SBY menjadi calon Sekjen PBB mengandung ambisi diplomatik tinggi — memasukkan Indonesia lebih dalam dalam arus keputusan global. Namun, perjalanan dari usulan hingga kenyataan sangat menantang, tergantung kesiapan strategi diplomasi dan penerimaan negara-negara anggota PBB.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
