Jakarta EKOIN.CO – Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan mengumumkan anggota Komite Reformasi Polri pada pertengahan Oktober 2025. Agenda tersebut menjadi sorotan karena berkaitan langsung dengan upaya pemerintah memperkuat tata kelola dan transparansi kepolisian. Ikuti berita terupdate lewat WA Channel EKOIN.
Kepastian waktu pengumuman itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Ia menegaskan, pengumuman akan dilakukan setelah Presiden Prabowo kembali dari lawatan luar negeri yang kini tengah dijalani.
“Kita tunggu beliau kembali dari luar negeri, dan saya kira mungkin pada paling lambat pertengahan bulan Oktober sudah akan diumumkan Komisi Kepolisian itu,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Komite Reformasi Polri Jadi Prioritas
Rencana pembentukan Komite Reformasi Polri muncul sebagai bagian dari visi besar Presiden Prabowo dalam mereformasi institusi kepolisian. Langkah ini diambil sejalan dengan kebutuhan memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
Sebelumnya, isu reformasi Polri sudah menjadi perbincangan publik pasca beberapa kasus besar yang mencoreng nama institusi. Oleh karena itu, keberadaan Komite Reformasi Polri dianggap sebagai upaya nyata dalam melakukan pembenahan struktural dan kultural di tubuh kepolisian.
Menko Polhukam menyebutkan, meski nama-nama anggota komite belum diungkap, pihaknya memastikan proses seleksi dilakukan dengan hati-hati. Tujuannya agar figur-figur yang terpilih memiliki integritas dan kredibilitas tinggi.
Reformasi Polri Dinilai Mendesak
Kalangan pengamat menilai pembentukan Komite Reformasi Polri sangat mendesak. Hal ini mengingat kebutuhan masyarakat terhadap aparat penegak hukum yang profesional, bersih, dan humanis.
Dalam konteks global, langkah Prabowo juga dipandang penting untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam memperkuat supremasi hukum di mata dunia. Reformasi Polri dianggap menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Meski belum ada bocoran mengenai siapa saja yang akan duduk di dalam komite tersebut, beberapa nama dari kalangan praktisi hukum, akademisi, hingga mantan pejabat negara disebut-sebut berpeluang dipilih.
Selain itu, keanggotaan komite juga diharapkan mencakup unsur masyarakat sipil agar proses reformasi berjalan inklusif dan tidak hanya bersifat internal kepolisian semata.
Agenda pengumuman yang direncanakan pertengahan Oktober ini juga menjadi momentum penting bagi pemerintahan Prabowo untuk menunjukkan keseriusannya dalam menindaklanjuti janji kampanye. Reformasi Polri sebelumnya sudah disebut sebagai salah satu fokus utama dalam program 100 hari kerja pemerintahan.
Langkah tersebut sekaligus diharapkan mampu menjawab keresahan publik atas kasus-kasus penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan aparat. Kehadiran komite independen diyakini bisa menjadi pengawas sekaligus motor perubahan di tubuh Polri.
Publik kini menanti siapa saja tokoh yang akan dipilih Prabowo untuk duduk di komite tersebut. Keputusan ini diyakini akan memengaruhi arah besar reformasi Polri ke depan, termasuk strategi membangun kembali citra positif institusi.
Sejumlah pihak juga menekankan, komite ini harus memiliki kewenangan jelas dan tidak sekadar simbolis. Tanpa kewenangan yang kuat, upaya reformasi Polri dikhawatirkan hanya akan berjalan setengah hati.
Selain struktur kelembagaan, komite juga diharapkan mampu mendorong perubahan di level budaya organisasi. Reformasi Polri bukan hanya tentang tata aturan, melainkan juga pola pikir dan perilaku aparat dalam menjalankan tugas di lapangan.
Jika berjalan sesuai rencana, pengumuman komposisi anggota Komite Reformasi Polri pada pertengahan Oktober mendatang akan menjadi tonggak baru dalam sejarah reformasi kepolisian Indonesia. Masyarakat luas menantikan langkah konkret yang dihasilkan dari kerja komite tersebut.
Pemerintah memastikan, pembentukan komite ini tidak hanya bersifat administratif. Ia harus benar-benar berfungsi sebagai instrumen kontrol dan inovasi dalam sistem kepolisian. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap Polri bisa dipulihkan secara berkelanjutan.
Dalam beberapa pekan ke depan, sorotan publik dipastikan akan mengarah ke Istana Negara. Masyarakat menunggu siapa saja sosok yang akan diumumkan Presiden Prabowo. Keputusan tersebut bukan hanya menyangkut nama individu, melainkan juga komitmen negara terhadap masa depan reformasi Polri.
Pengumuman anggota Komite Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo dijadwalkan pada pertengahan Oktober 2025, setelah kepulangannya dari luar negeri.
Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Reformasi Polri dianggap sangat mendesak untuk memperbaiki tata kelola dan budaya organisasi yang lebih profesional.
Publik menaruh harapan besar pada komite ini agar mampu bekerja efektif, independen, dan transparan.
Momentum Oktober diharapkan menjadi titik awal perubahan signifikan dalam sejarah reformasi kepolisian Indonesia.
Pemerintah perlu memastikan figur yang dipilih dalam Komite Reformasi Polri benar-benar independen dan memiliki integritas tinggi.
Wewenang komite harus diperjelas agar tidak berhenti pada simbol semata, melainkan menghasilkan rekomendasi yang dijalankan.
Polri perlu membuka ruang kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam mendukung agenda reformasi yang lebih luas.
Transparansi kerja komite harus dijaga agar publik dapat terus mengawasi dan menilai progresnya.
Komite juga sebaiknya berfokus tidak hanya pada struktur, tetapi juga pembenahan budaya kerja kepolisian agar lebih humanis dan profesional.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
