Jakarta EKOIN.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan memanggil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan untuk memberikan klarifikasi usai penggeledahan rumah pribadinya terkait kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Kabupaten Mempawah. Langkah ini diambil setelah tim penyidik menggeledah sejumlah lokasi pada 23 dan 24 September 2025. [Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v]
Penggeledahan tersebut berlangsung di kediaman Ria Norsan dan beberapa lokasi lain yang diduga berkaitan dengan proyek jalan. KPK menegaskan hasil penggeledahan itu kini sedang dianalisis lebih lanjut.
Juru Bicara KPK, Ali Fikri, menyampaikan bahwa pemanggilan terhadap Ria Norsan akan dilakukan setelah analisis selesai dilakukan. “Nanti hasil penggeledahan tentu akan dianalisis oleh tim, yang kemudian nanti tentu dibutuhkan untuk melakukan klarifikasi,” ujar Ali Fikri.
KPK fokus kasus korupsi jalan
Penyelidikan ini bermula dari dugaan adanya praktik korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Kabupaten Mempawah. Proyek tersebut disebut bernilai besar dan dikerjakan menggunakan anggaran pemerintah daerah.
Tim KPK melakukan pengumpulan bukti, termasuk dokumen dan catatan transaksi, saat penggeledahan. Beberapa berkas penting sudah diamankan untuk memperkuat konstruksi perkara.
Ria Norsan sendiri belum memberikan keterangan resmi kepada publik terkait kasus tersebut. Namun, pihak Pemprov Kalbar memastikan akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Klarifikasi gubernur segera dijadwalkan
Menurut KPK, klarifikasi terhadap Gubernur Ria Norsan merupakan langkah penting untuk memperdalam penyidikan. Pemanggilan akan dilakukan dalam waktu dekat, meski jadwal resminya belum diumumkan.
Lembaga antirasuah itu menekankan proses hukum akan dilakukan secara transparan dan profesional. “Setiap perkembangan akan kami sampaikan kepada publik sesuai kebutuhan penyidikan,” kata Ali Fikri menambahkan.
Kasus ini mendapat sorotan publik lantaran menyangkut kepala daerah aktif. KPK memastikan tetap menjunjung prinsip keadilan tanpa pandang bulu.
Masyarakat Kalbar, khususnya di Mempawah, kini menunggu kepastian hukum dari kasus yang menyeret nama gubernur. Proyek jalan yang menjadi objek perkara disebut sangat vital untuk mobilitas warga dan kegiatan ekonomi daerah.
Sejumlah pengamat menilai, pemanggilan kepala daerah oleh KPK harus dijadikan momentum memperkuat integritas pejabat publik. Mereka juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan proyek infrastruktur daerah.
Dengan kasus ini, KPK kembali menegaskan komitmennya memberantas korupsi, terutama yang berkaitan dengan proyek pembangunan daerah. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
