Jakarta EKOIN.CO – Polemik pencabutan kartu pers Istana Kepresidenan RI dari jurnalis CNN Indonesia usai bertanya soal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto menuai perhatian luas. Isu ini langsung ditanggapi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang menyatakan akan menemui Biro Pers Media Istana (BPMI) untuk mencari solusi terbaik.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Prasetyo menyampaikan, dirinya telah meminta BPMI untuk melakukan komunikasi dengan pihak terkait agar persoalan pencabutan kartu pers tidak berlarut. “Kita cari jalan keluar terbaiklah. Jadi besok kami sudah menyampaikan kepada Biro Pers untuk coba dikomunikasikan agar ada jalan keluar terbaik. Kita bangun komunikasi bersama lah,” ujarnya di kawasan Rumah Kertanegara, Jakarta, Minggu (28/9/2025) malam.
Istana dan Pencabutan Kartu Pers MBG
Mensesneg menegaskan, masalah ini tidak sampai menjadi perhatian langsung Presiden Prabowo Subianto. “Tidak (Presiden), cukup saya saja,” ucapnya. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa isu pencabutan akses pers ini ditangani secara internal oleh jajaran Istana.
Sementara itu, Dewan Pers ikut menyoroti persoalan pencabutan kartu identitas wartawan CNN Indonesia tersebut. Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, meminta akses liputan segera dipulihkan. “Dewan Pers meminta agar akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana,” ujarnya lewat siaran pers tertulis.
Komaruddin juga mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi kemerdekaan pers sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ia menekankan, penjelasan dari Biro Pers Istana sangat diperlukan agar tidak menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan kerja jurnalistik di lingkungan Istana Kepresidenan.
Dukungan Pers untuk Kebebasan MBG
CNN Indonesia sendiri menyatakan kekecewaannya atas langkah pencabutan kartu pers tersebut. Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, menyampaikan pihaknya terkejut dan mempertanyakan dasar kebijakan tersebut. “CNN Indonesia tentu terkejut dan mempertanyakan dasar atau alasan pencabutan ID pers tersebut,” tegasnya.
Menurut Titin, identitas pers Istana merupakan kartu khusus yang digunakan wartawan untuk mengakses peliputan resmi di lingkungan Istana Kepresidenan RI. Ia mengungkapkan pencabutan dilakukan terhadap jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, pada 27 September 2025 pukul 18.15 WIB.
Kejadian itu berlangsung ketika seorang petugas BPMI mendatangi kantor CNN Indonesia untuk mengambil kartu identitas pers Diana. Langkah tersebut memicu tanda tanya besar dari kalangan media, mengingat akses liputan di Istana merupakan bagian penting dari fungsi kontrol pers.
Kasus ini pun dipandang sebagai ujian dalam menjaga keseimbangan antara hak publik memperoleh informasi dan kebijakan internal Istana. Dewan Pers menekankan, kebebasan pers harus tetap dijaga agar jurnalis dapat menjalankan peran konstitusionalnya tanpa hambatan administratif.
Hingga kini, upaya mediasi masih ditunggu hasilnya setelah Mensesneg menyatakan siap memfasilitasi komunikasi antara pihak CNN Indonesia dan Biro Pers Media Istana. Perkembangan kasus ini akan menentukan arah kebijakan keterbukaan informasi di lingkungan kepresidenan.
Kesimpulan
Pencabutan kartu pers CNN Indonesia di Istana memunculkan sorotan publik dan dunia pers. Langkah ini memicu diskusi tentang batasan kewenangan birokrasi dalam mengatur akses peliputan resmi.
Respon cepat Mensesneg Prasetyo Hadi memberi harapan bahwa solusi dapat ditemukan tanpa memperpanjang konflik. Dialog menjadi jalan utama dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan publik ini.
Dewan Pers menegaskan pentingnya menghormati kemerdekaan pers sesuai konstitusi. Hal ini menjadi pengingat agar pemerintah dan lembaga negara menjaga keterbukaan informasi.
Pihak media, khususnya CNN Indonesia, menekankan perlunya penjelasan dasar pencabutan agar tidak menimbulkan preseden buruk. Transparansi menjadi kunci dalam membangun kepercayaan antara media dan pemerintah.
Kasus ini memberi pelajaran bahwa komunikasi sehat antara pemerintah dan pers harus terus dibina. Dengan begitu, jurnalis dapat melaksanakan tugas kontrol sosialnya secara optimal demi kepentingan masyarakat. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
