Bogor EKOIN.CO – Sektor perumahan nasional kembali mencatat sejarah baru. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan akad massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan penyerahan kunci rumah untuk total 26.000 unit rumah subsidi di seluruh Indonesia. Program ini merupakan inisiatif penting yang menegaskan komitmen pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Peresmian akbar ini dipusatkan di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 29 September 2025. Total unit yang diakadkan merupakan bagian dari program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) sebagai mitra utama penyalur.
Akad massal BTN KPR Subsidi 26 Ribu Unit ini disebut sebagai yang terbesar sepanjang sejarah pelaksanaan program FLPP di Indonesia. Kegiatan ini melibatkan partisipasi dari 41 bank penyalur FLPP. Namun, peran BTN sangat sentral, mengingat bank ini menguasai pangsa pasar KPR Subsidi hingga 80% secara nasional.
Di lokasi peresmian, sebanyak 200 debitur dari kalangan MBR hadir secara langsung untuk mengikuti prosesi akad. Sementara itu, 25.800 debitur lainnya melaksanakan akad secara serentak. Akad serentak ini tersebar di 100 titik berbeda pada 33 provinsi di seluruh wilayah Indonesia.
Acara bersejarah ini turut dihadiri oleh jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan pejabat terkait lainnya. Di antara yang hadir adalah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan P. Roeslani, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, dan Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho.
Kehadiran jajaran tinggi ini menegaskan keseriusan dan dukungan penuh dari pemerintah terhadap program perumahan rakyat. Program ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi utama untuk mengatasi masalah kekurangan rumah atau backlog yang masih tinggi di Indonesia.
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menyampaikan dukungan penuh BTN. Ia mengatakan BTN terus melakukan langkah proaktif dalam menyalurkan KPR Subsidi. Hal ini terutama setelah kuota FLPP untuk BTN ditingkatkan menjadi 220.000 unit, dari total kuota nasional sebanyak 350.000 unit pada tahun ini.
Peran Sentral BTN dan Keberpihakan pada MBR
Nixon LP Napitupulu memaparkan besarnya kontribusi BTN dalam percepatan penyaluran KPR subsidi ini. “BTN mengakadkan 220.000 unit KPR FLPP pada tahun ini. Kalau dibagi dengan hari kerja, setiap hari kita bisa mengakadkan sekitar 1.000 rumah, jadi BTN menjalankan mesin terbesar di Indonesia untuk mendukung pemenuhan kebutuhan rumah,” ujar Nixon dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa, 30 September.
Akad massal BTN KPR Subsidi 26 Ribu Unit tersebut menunjukkan keberpihakan bank terhadap kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Sebanyak 26.000 penerima manfaat KPR Subsidi FLPP ini datang dari 17 kategori profesi MBR yang sangat beragam.
Penerima manfaat ini meliputi asisten rumah tangga (ART), petani, tukang ojek, tukang becak, pedagang, buruh, tukang cukur, tukang tambal ban, tukang angkringan, wartawan, guru, perawat, bidan, anggota TNI dan Polri, hingga tuna netra, dan profesi lainnya. Keberagaman profesi ini menunjukkan jangkauan program yang inklusif.
Nixon menyoroti bahwa sebagian besar MBR yang menerima manfaat KPR ini berasal dari sektor profesi informal. Sektor ini merupakan segmen masyarakat yang secara konsisten menjadi fokus pelayanan BTN sebagai mitra utama pemerintah.
“Saat ini proporsi pekerja sektor informal telah mencapai 10% dari total nasabah KPR Subsidi BTN. Ke depan, porsi ini akan terus meningkat,” ujar Nixon. Penekanan ini menunjukkan komitmen BTN untuk terus memperluas akses pembiayaan bagi pekerja informal.
Komitmen BTN dalam menyalurkan KPR Subsidi juga tercermin dalam kinerja keuangan mereka. Hingga semester I-2025, BTN telah menyalurkan KPR Subsidi sebesar Rp182,17 triliun. Angka ini naik 6,5% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Apresiasi Presiden dan Target Ambisius
Dalam pidatonya saat akad massal, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan apresiasi tinggi kepada semua pihak yang terlibat. Ia memuji kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, bank-bank penyalur KPR FLPP, termasuk BTN, serta BP Tapera. Kerja sama ini memungkinkan akad massal BTN KPR Subsidi 26 Ribu Unit terselenggara dengan sukses.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa sektor perumahan memiliki peran vital. Ia menyatakan, “Perumahan bisa dan selalu menjadi motor dari pembangunan ekonomi, sebab itu kita berikan perhatian dan kita tetapkan target sangat tinggi yaitu 3 juta rumah.” Target ambisius ini mencerminkan prioritas pemerintah.
Presiden menambahkan filosofi kepemimpinan yang transformatif. Ia bertutur, “Tugas kita sebagai pemimpin yang transformatif adalah harus berani bercita-cita tinggi dan berbuat yang lebih baik untuk rakyat.” Pesan ini menggarisbawahi pentingnya keberanian dalam mencapai target besar demi kesejahteraan rakyat.
Pada kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait menuturkan bahwa akad massal KPR untuk 26.000 unit rumah ini merupakan bukti nyata kehadiran negara. Kehadiran ini ditujukan untuk rakyat dalam upaya menyelesaikan backlog rumah yang masih mencapai 9,9 juta di Indonesia.
Menteri PKP juga turut memberikan apresiasi khusus kepada BTN. Ia memuji BTN sebagai bank penyalur KPR FLPP terbesar yang terus menunjukkan konsistensi dalam menyediakan kebutuhan rumah bagi rakyat.
Ia menyoroti peningkatan kuota FLPP. Maruarar Sirait mengatakan, “Pada tahun-tahun sebelumnya, kuota FLPP rata-rata 220.000 ribu per tahun, tetapi belum satu tahun Pak Prabowo menjadi Presiden, sudah dapat menaikkan kuota FLPP menjadi 350.000 unit. Ini tidak pernah ada sepanjang sejarah.” Peningkatan kuota ini menunjukkan komitmen politik yang kuat.
Menteri PKP menambahkan bahwa pemerintah telah menyiapkan delapan kebijakan pendukung. Kebijakan ini dirancang untuk membantu perbankan agar dapat lebih banyak melayani pembeli rumah subsidi. Dukungan tersebut mencakup pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi 0% untuk MBR dan perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menambahkan bahwa akad massal sebanyak 26.000 rumah adalah inisiatif strategis untuk mengakselerasi penyaluran KPR FLPP. Heru mengapresiasi langkah pemerintah dan BTN. “Program FLPP merupakan program perumahan yang paling diminati masyarakat, sehingga kami berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan tambahan kuota FLPP menjadi 350.000 unit tahun ini, serta bank-bank penyalur yang memungkinkan program ini dapat terlaksana,” ujar Heru.
Data BP Tapera menunjukkan realisasi KPR FLPP hingga saat ini telah mencapai 183.058 unit senilai Rp22,71 triliun, disalurkan oleh 38 bank termasuk BTN. Realisasi ini naik 20,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya 151.902 unit.
Akad massal BTN KPR Subsidi 26 Ribu Unit yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto adalah milestone penting. Keberhasilan ini menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah, bank penyalur, dan badan pengelola dalam mengatasi backlog perumahan. Saran utama bagi BTN adalah menjaga kecepatan penyaluran KPR ini secara merata di 33 provinsi.
Mengingat porsi pekerja informal yang dilayani BTN terus meningkat, penting untuk merancang program edukasi finansial yang lebih intensif dan mudah diakses oleh segmen ini. Edukasi ini harus meliputi manajemen keuangan dan risiko kredit agar keberlanjutan angsuran KPR dapat terjaga dan angka Non-Performing Loan (NPL) tetap terkendali.
Pemerintah dan BTN juga perlu memastikan ketersediaan lahan dan kualitas pembangunan rumah subsidi. Ini penting agar target 3 juta rumah dapat terealisasi tanpa mengorbankan kualitas hunian yang layak bagi MBR. Implementasi kebijakan insentif pajak seperti BPHTB 0% harus dipantau ketat di tingkat daerah.
Sebagai kesimpulan, peresmian akad massal BTN KPR Subsidi 26 Ribu Unit menegaskan komitmen nasional terhadap pemenuhan rumah bagi MBR. BTN, sebagai motor utama, membuktikan kemampuannya menyalurkan KPR FLPP secara masif, melayani berbagai profesi informal. Peningkatan kuota FLPP dan dukungan kebijakan pemerintah menciptakan momentum yang sangat baik.
Prestasi ini menjadi wujud nyata hadirnya negara dalam memberikan hunian yang layak dan terjangkau bagi rakyat. Sinergi antara pemerintah, BTN, dan BP Tapera harus terus diperkuat. Tujuannya adalah untuk menjadikan sektor perumahan sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi, sesuai visi Presiden.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
