Ciamis, EKOIN.CO –
Kasus keracunan makanan kembali mengguncang dunia pendidikan di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Sebanyak 21 siswa dari beberapa sekolah dasar di Kecamatan Kawali mengalami gejala mual dan muntah setelah menyantap menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Jumat (3/10/2025). Program nasional yang sejatinya untuk meningkatkan gizi anak sekolah itu justru menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
👉 Gabung WA Channel EKOIN
Bupati Ciamis Soroti Kebersihan Dapur MBG
Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, menyampaikan keprihatinannya atas kejadian tersebut. Ia menilai, kasus keracunan makanan di sekolah sudah dua kali terjadi hanya dalam sepekan.
“Sangat prihatin ya, ini di Ciamis sudah dua kali. Tiga hari lalu di SMPN 4 Pamarican, sekarang di Kawali,” ucap Herdiat, Sabtu (4/10/2025).
Menurut Herdiat, penyebab utama keracunan diduga berasal dari kelalaian dalam pengelolaan dapur penyedia MBG yang kurang memperhatikan higienitas. Ia menegaskan pentingnya standar kebersihan tinggi agar program makan gratis ini tidak berbalik membahayakan kesehatan anak-anak.
“Informasi dari anak-anak, makanan yang diberikan tidak seperti biasa. Ada bubur kacang yang berbau dan berlendir. Saya sudah menerima laporan, dapur SPPG di Kawali ditutup sementara sampai batas waktu yang belum ditentukan,” katanya.
Herdiat menekankan agar semua pengelola dapur MBG di Ciamis dan daerah lain meningkatkan kualitas pengawasan bahan makanan serta proses masaknya.
“Ini program pemerintah pusat, program Presiden, jadi harus ditangani serius. Jangan sampai hanya mengejar keuntungan sementara kesehatan anak-anak diabaikan,” ujarnya menegaskan.
Evaluasi Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis
Hingga Jumat malam (3/10/2025) pukul 19.00 WIB, jumlah korban keracunan makanan tercatat mencapai 21 orang. Mereka mendapatkan perawatan di Puskesmas Kawali. Kepala Puskesmas Kawali, Aang Kurniawan, menjelaskan perkembangan kondisi para korban berlangsung dinamis sejak laporan pertama diterima.
“Awalnya datang delapan siswa, lalu dua orang lagi, jadi ada 10 siswa dari SDN 1 Sindangsari. Kemudian bertambah dua orang, disusul seorang siswa dari SDN 5 Karangpawitan dan seorang siswa MI Pogorsari. Total sore tadi 14 orang, dan malam harinya menjadi 21 orang,” ujar Aang, Sabtu.
Sebagian besar korban kini sudah diperbolehkan pulang setelah menjalani perawatan intensif. Meski demikian, petugas kesehatan masih terus memantau kondisi mereka untuk memastikan tidak ada gejala lanjutan yang muncul.
Pemerintah daerah bersama dinas pendidikan dan dinas kesehatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dapur MBG, terutama dari sisi bahan baku dan distribusi makanan. Langkah ini diambil agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Selain itu, pengawasan lintas instansi akan diperkuat, termasuk pemeriksaan rutin terhadap dapur penyedia dan pelatihan ulang bagi petugas yang terlibat dalam program MBG.
Herdiat juga berjanji akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk memperketat sertifikasi dapur penyedia makanan agar memenuhi standar keamanan pangan yang berlaku.
Ia berharap seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG menjadikan kasus ini sebagai pelajaran berharga untuk memperbaiki sistem pengawasan dan pelaksanaan di lapangan.
Program Makan Bergizi Gratis sebenarnya dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi siswa sekaligus mendorong kehadiran anak di sekolah. Namun, tanpa pengawasan ketat dan manajemen higienis, tujuan mulia itu bisa berbalik menjadi ancaman kesehatan.
Kasus keracunan makanan di Ciamis menjadi pengingat bahwa keamanan pangan di lingkungan pendidikan adalah tanggung jawab bersama, mulai dari pemerintah hingga masyarakat.
Kasus keracunan makanan di Ciamis menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dapur MBG di tingkat daerah. Tanpa kontrol ketat, potensi bahaya bagi kesehatan anak bisa terus terjadi.
Evaluasi yang sedang dilakukan pemerintah daerah diharapkan mampu memperbaiki manajemen distribusi dan kebersihan makanan. Langkah ini penting agar kepercayaan masyarakat terhadap program MBG dapat kembali pulih.
Keterlibatan lintas instansi juga menjadi kunci untuk memastikan setiap dapur penyedia mematuhi standar keamanan pangan.
Pemerintah pusat perlu memperkuat regulasi dan memberi pelatihan kepada para pengelola dapur agar tidak hanya mengejar target distribusi, tetapi juga menjamin keamanan makanan.
Masyarakat diharapkan ikut aktif melapor jika menemukan indikasi makanan tidak layak konsumsi, agar insiden serupa tak lagi terjadi di masa depan. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
