Jakarta, EKOIN.CO – Program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini memasuki tahap evaluasi mendalam. Pemerintah memastikan bahwa penguatan tata kelola dan aspek kebersihan menjadi fokus utama setelah muncul berbagai masukan dan kontroversi dari publik terkait pelaksanaan program tersebut. Gabung WA Channel EKOIN di sini.
Presiden Prabowo secara langsung memerintahkan kementerian terkait untuk memperketat pengawasan dan memperbaiki sistem penyelenggaraan program makan bergizi gratis agar tetap berjalan sesuai tujuan, yaitu meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden memberikan perhatian sangat serius terhadap pelaksanaan MBG, terutama dalam aspek kebersihan dan prosedur operasional.
“Bapak Presiden dari kemarin memang memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat detail bahkan sangat teknis. Misalnya, berkenaan dengan masalah kedisiplinan prosedur, terutama masalah kebersihan,” ujar Mensesneg usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Jakarta, Minggu (28/09/2025).
Evaluasi Ketat Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis
Dalam rapat terbatas tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memaparkan serangkaian langkah strategis yang sedang dilakukan pemerintah untuk memperkuat tata kelola makan bergizi gratis. Ia menegaskan bahwa keselamatan anak-anak penerima manfaat menjadi prioritas tertinggi.
“Yang paling utama adalah keselamatan anak-anak kita,” imbuh Prasetyo Hadi.
Langkah pertama adalah menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah. Penutupan ini bertujuan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap disiplin kerja, kualitas bahan makanan, serta kemampuan juru masak di setiap satuan layanan.
Langkah kedua, seluruh SPPG diwajibkan melakukan sterilisasi terhadap peralatan makan untuk memastikan standar kebersihan terpenuhi. Sementara langkah ketiga, setiap unit layanan harus memperbaiki sistem sanitasi, terutama terkait kualitas air bersih dan pengelolaan limbah.
Langkah keempat yang menjadi perhatian utama adalah kewajiban setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak, bukan lagi sekadar administratif.
Sinergi Lintas Lembaga dan Pengawasan Terpadu
Langkah kelima yang disampaikan Menko Pangan adalah optimalisasi peran puskesmas dan usaha kesehatan sekolah (UKS) dalam memantau pelaksanaan program makan bergizi gratis di daerah. Pemerintah berharap kolaborasi lintas sektor ini memperkuat jaminan keamanan pangan bagi anak-anak di seluruh Indonesia.
Selain itu, langkah keenam menegaskan pentingnya peran aktif seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pihak swasta dalam proses perbaikan program.
“Semua langkah ini diambil secara terbuka agar masyarakat yakin bahwa makanan yang disajikan aman dan bergizi bagi seluruh anak Indonesia,” tegas Zulkifli Hasan.
Dalam konteks ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa evaluasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek implementasi di lapangan. Hal ini mencakup pengawasan distribusi bahan pangan, prosedur penyimpanan, serta pelatihan tenaga masak agar sesuai standar gizi nasional.
Pemerintah juga mendorong pelibatan masyarakat dan lembaga pendidikan dalam mengawasi kualitas makanan, sebagai bagian dari sistem transparansi publik yang lebih luas.
Dengan pengawasan ketat, evaluasi menyeluruh, dan keterlibatan multi-pihak, program makan bergizi gratis diharapkan dapat berjalan kembali dengan kualitas lebih baik, aman, dan efektif menjangkau seluruh anak Indonesia.
Program makan bergizi gratis merupakan langkah besar dalam meningkatkan gizi nasional, namun harus dijalankan dengan tata kelola yang transparan dan disiplin tinggi.
Evaluasi yang dilakukan pemerintah menjadi momentum penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap program sosial berskala nasional.
Sinergi antar lembaga dan penerapan standar kebersihan yang ketat menjadi kunci keberhasilan MBG ke depan.
Dengan pengawasan yang berkelanjutan, program ini berpotensi menjadi model keberhasilan pemberdayaan gizi anak-anak Indonesia.
Masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam mendukung dan mengawasi pelaksanaannya agar tetap sesuai tujuan utama: menyehatkan generasi penerus bangsa.
Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas juru masak dan tenaga teknis melalui pelatihan rutin berbasis standar higienitas.
Sertifikasi laik sanitasi wajib dikawal secara tegas untuk menghindari pelanggaran di lapangan.
Kolaborasi dengan akademisi dan ahli gizi bisa memperkuat standar menu yang disajikan dalam program makan bergizi gratis.
Transparansi informasi publik perlu diperluas melalui kanal daring agar masyarakat dapat memantau pelaksanaan program di daerahnya.
Evaluasi berkala harus dilanjutkan agar kualitas dan keamanan pangan anak tetap terjaga dengan baik.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di: https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
