Pangkalpinang, EKOIN.CO – Masyarakat penambang bijih timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyambut positif pembentukan Satgas Halilintar oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Satuan tugas tersebut dinilai sebagai satgas terbaik karena bekerja secara profesional dan berpihak pada kepentingan masyarakat kecil.
Perwakilan masyarakat penambang Bangka Selatan, Batara, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Satgas Halilintar Tambang Timah. Ia menilai satgas ini hadir untuk menertibkan aktivitas tambang sekaligus memberikan perlindungan bagi penambang rakyat agar dapat beroperasi secara sah dan berkelanjutan.
Satgas Halilintar Dianggap Satgas Terbaik
Menurut Batara, Satgas Halilintar yang dibentuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan satuan tugas terbaik dibandingkan dengan satgas lain yang pernah dibentuk pemerintah daerah. Ia menegaskan, pendekatan Satgas Halilintar jauh lebih manusiawi dan berpihak kepada masyarakat penambang kecil di Bangka Belitung.
“Satgas yang diutus pemerintah pusat ini merupakan satgas yang baik dan bekerja profesional,” ujarnya di Pangkalpinang, Jumat (10/10/2025).
Ia menambahkan, Satgas Halilintar tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga membuka ruang dialog antara pemerintah pusat dan masyarakat penambang. Langkah ini dinilai efektif untuk mempercepat pembentukan koperasi timah rakyat yang selama ini dinantikan oleh para penambang.
“Saya sebagai perwakilan masyarakat penambang di Kepulauan Babel mendorong agar satgas ini bisa mempercepat pembentukan koperasi timah di daerah ini,” ujar Batara.
Ia juga menilai kebijakan Presiden Prabowo menunjukkan keberpihakan terhadap rakyat kecil, khususnya penambang tradisional yang selama ini menggantungkan hidupnya dari bijih timah. Dalam pandangannya, Presiden Prabowo memahami persoalan tambang rakyat dan tidak menutup mata terhadap kebutuhan ekonomi mereka.
“Kami setuju tambang ilegal tidak sustainable, namun kami berharap pemerintah melegalkan semua tambang rakyat di daerah ini, karena kami percaya Bapak Prabowo Subianto cinta rakyat kecil dan bekerja untuk kepentingan rakyat,” katanya menegaskan.
Harapan Regulasi Penambangan Timah Rakyat
Dukungan terhadap Satgas Halilintar juga datang dari perwakilan penambang Kabupaten Bangka, Rosidi. Ia menyoroti bahwa sebagian besar masyarakat Bangka Belitung masih bergantung pada sektor pertambangan timah untuk mencukupi kebutuhan hidup. Menurutnya, pembentukan Satgas Halilintar membuka peluang untuk mengatur kembali sistem penambangan rakyat agar lebih tertib dan berizin.
“Saya setuju dengan penilaian Presiden Prabowo Subianto terhadap tambang ilegal. Namun masyarakat butuh makan dan pekerjaan tetap yang legal,” ujarnya.
Rosidi menekankan bahwa pemerintah perlu segera menerbitkan regulasi yang jelas dan realistis, agar masyarakat dapat bekerja sesuai aturan tanpa kehilangan sumber penghidupan. Menurutnya, kehadiran Satgas Halilintar harus diikuti dengan pembinaan dan dukungan teknis bagi para penambang agar mereka dapat beroperasi secara resmi dan ramah lingkungan.
“Masyarakat penambang tidak ingin melanggar hukum. Mereka hanya ingin ada kejelasan aturan supaya bisa tetap menambang secara sah,” tuturnya.
Rosidi juga berharap agar koperasi timah rakyat segera terbentuk sehingga hasil tambang bisa dikelola bersama secara transparan. Dengan adanya koperasi, masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan ekonomi yang lebih baik.
Ia mengungkapkan, selama ini masyarakat penambang sering kali berada dalam posisi sulit karena harus berhadapan dengan aturan yang tumpang tindih serta perizinan yang rumit. Keberadaan Satgas Halilintar diharapkan mampu menjadi jembatan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan regulasi pemerintah.
Dalam beberapa pekan terakhir, Satgas Halilintar diketahui mulai melakukan pendataan terhadap lokasi-lokasi tambang rakyat di Bangka Belitung. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menata kembali tata kelola pertambangan timah agar lebih efisien, transparan, dan tidak merugikan lingkungan.
Program pembinaan Satgas Halilintar juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas penambang rakyat dalam menerapkan praktik tambang yang berkelanjutan. Pemerintah menilai, dengan pendekatan persuasif dan profesional, penataan tambang rakyat akan lebih mudah diterima masyarakat.
Selain itu, Presiden Prabowo dikabarkan tengah menyiapkan kebijakan nasional yang akan mengatur tata kelola timah secara menyeluruh. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum bagi terbentuknya ekosistem industri timah rakyat yang legal dan produktif.
Masyarakat penambang menilai bahwa kehadiran Satgas Halilintar menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat kecil. Mereka menaruh harapan besar agar upaya ini tidak hanya menertibkan tambang ilegal, tetapi juga membuka jalan bagi pembangunan ekonomi lokal yang lebih adil.
Dengan dukungan penuh masyarakat, Satgas Halilintar diyakini dapat memperkuat sektor pertambangan rakyat di Bangka Belitung sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha diharapkan menjadi fondasi utama untuk menciptakan sistem tambang timah yang berkeadilan dan berkelanjutan.. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di :
https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
