Jakarta, ekoin.co – Pengamat komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional Jakarta, Selamat Ginting menilai sistem pemilihan umum di Indonesia sudah saatnya dievaluasi. Jika tolak ukurnya era Reformasi 1998 atau pasca-Orde Baru, maka sistem pemilu saat ini sudah berumur lebih dari 25 tahun.
“Artinya sebagai sebuah produk, Pemilu perlu dievaluasi plus minusnya. Pasti ada baik dan buruknya, saat pemilihannya dilakukan oleh DPRD, atau seperti sekarang saat (rakyat memilih) secara langsung,” ujar Selamat saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 17 Desember 2025, dan dikutip Sabtu (20/12).
Wacana agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bukan lagi dipilih langsung oleh rakyat, bergulir belakangan.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan mekanisme itu dalam perayaan ulang tahun Golkar ke-61 di Jakarta, 5 Desember lalu.
Presiden Prabowo Subianto yang hadir di acara HUT Golkar tersebut menyebut akan mempertimbangkan ide itu. Setahun lalu pun Prabowo pernah menyebut soal tingginya biaya pemilu dan kampanye yang mencapai triliunan rupiah.
Menurut Selamat Ginting, besarnya anggaran yang dikeluarkan negara memang menjadi salah satu faktor yang mesti dipertimbangkan dari pemilu langsung. Biaya pemilihan Presiden 2024, misalnya, mencapai Rp76,6 triliun, naik hampir 200 persen dari pilpres sebelumnya.
Belum lagi biaya kampanye yang dikeluarkan calon kepala daerah, atau mahar politiknya. “Terus, money politics juga tinggi,” kata Selamat Ginting.
Politik uang selama kampanye ini juga bisa berbuntut panjang saat kepala daerah sudah terpilih. Karena partai politik ingin “balik modal”, mereka bisa menuntut kadernya yang duduk di pemerintahan untuk cawe-cawe mencari duit.
“Kalau tidak ada uang dari para kader, parpol nantinya akan bergerak pakai modal apa?,” ucapnya.
Untuk menghindari kondisi itu, Selamat Ginting mengusulkan negara membiayai parpol. Namun agar biayanya tidak terlalu tinggi, jumlah parpol harus dikurangi.
Pertimbangan kedua yang menjadi sorotan Selamat Ginting dari pilkada langsung adalah kualitas calon kepala daerah.
Menurutnya, popularitas kandidat menjadi salah satu kunci kemenangan dalam pilkada langsung. Bisa terjadi, yang terpilih bukan orang yang punya kapabilitas, tapi yang bermodal besar dan terkenal.
Sementara di sisi lain, popularitas calon juga bisa berimbas negatif pada parpol. Ia mencontohkan pecah kongsi antara PDIP dengan Jokowi, sebagai bentuk popularitas figur yang mengalahkan loyalitas pada partai.
“Jadi parpol memang sebenarnya gemas dengan orang-orang yang terpilih, tapi ‘asyik bermain sendirian’, seolah tidak terikat partai,” ucap Selamat.
Namun di sisi lain, kepala daerah yang terpilih dari pilkada langsung, punya legitimasi politik yang tinggi selama menjabat. Ia juga relatif lebih merasa bertanggung jawab pada rakyat, alih-alih kepada parpol, dengan demikian dituntut untuk bekerja secara akuntabel dan transparan.
Karena itu penting untuk mengkaji kembali mekanisme pilkada dan pilpres, apakah sebaiknya tetap digelar secara langsung, ataukah lewat DPRD.
“Jadi memang plus minus ini harus kita dudukkan di atas meja,” kata Selamat Ginting.
Selamat Ginting menambahkan, salah satu solusi dari kondisi politik Indonesia adalah pilkada yang hibrida: ada yang dipilih langsung oleh rakyat, ada juga melalui DPRD. Ini penting didiskusikan kembali, mengingat beberapa daerah di Indonesia perlu perhatian khusus dari pemerintah.
Misalnya kawasan 3T Indonesia, atau daerah tertinggal, terdepan dan terluar, yang sebaiknya dipimpin oleh kepala daerah yang punya kapabilitas sesuai. “Artinya, kita jangan melihat semua provinsi sama (kondisi dan kebutuhannya berbeda),” tegasnya. (*)
