Jakarta, Ekoin.co – Seluruh fraksi di Komisi III DPR RI kompak mendukung Polri tetap di bawah presiden. Struktur Polri di bawah presiden sejalan dengan amanat reformasi.
Hal itu terungkap saat Raker Komisi III dengan Kapolri dan seluruh Kapolda seluruh Indonesia di Kompleks Parlemen, Senin (26/1).
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, Rikwanto, menyampaikan, penempatan Polri di bawah Presiden merupakan amanat undang-undang sekaligus bagian dari agenda reformasi.
“Harapan kami dari Fraksi Partai Golkar, Polri harus tetap berada langsung di bawah Bapak Presiden. Ini amanat undang-undang dan amanat reformasi yang tinggal kita laksanakan, agar tugas-tugas ke depan bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya,” ujar Rikwanto.
<Anggota Komisi III lainnya dari Fraksi Gerindra, Muhammad Rahul senada dengan Golkar Polri di bawah presiden.
Rahul menekankan penguatan pengawasan terhadap Polri perlu terus dilakukan, baik melalui fungsi pengawasan DPR maupun mekanisme pengawasan internal kepolisian.
“Terkait pengawasan terhadap Polri, Fraksi Gerindra mendorong maksimalisasi fungsi pengawasan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945. Kami juga mendorong penguatan pengawasan internal melalui Irwasum, Wassidik, dan Propam. Termasuk pengawasan dari masyarakat, Polri harus membuka diri seluas-luasnya terhadap keluhan dan kritik,” tegasnya.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Mahfud Arifin, menilai persoalan utama Polri saat ini lebih terletak pada aspek kultur dibandingkan struktur organisasi.
“Terkait kultur dan struktur, saya yakin struktur dan instrumennya sudah cukup. Polisi mengayomi dan melindungi masyarakat itu sudah masuk ‘surga’. Yang jadi persoalan adalah kultur,” ujarnya.
Fraksi PDIP yang diwakili Safaruddin juga mengungkap mendukung kedudukan Polri tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
“Kami dari Fraksi PDIP mendukung pemilihan Kapolri itu melalui Komisi III DPR RI dan mendukung Polri tetap berada di bawah Bapak Presiden Republik Indonesia,” ujar Safaruddin.
Sementara Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan Polri lebih ideal berada di bawah Presiden.
Kapolri menjelaskan alasan Polri tetap di bawah presiden. Sebab Polri dihadapkan dengan geografis Indonesia yang begitu luas dan jumlah masyarakat yang banyak.
“Dengan posisi seperti itu akan sangat ideal apabila Polri tetap berada langsung di bawah Presiden sehingga kepolisian akan lebih maksimal dan lebih fleksibel dalam melaksanakan tugasnya,” kata Kapolri. (*)
